Contoh Surat Perjanjian Investasi Yang Baik Dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Investasi – detiklife.com. Investasi adalah upaya menciptakan penghasilan atau keuntungan di masa depan, lewat suatu kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Dengan dilakukan investasi ini melibatkan beberapa pihak. Oleh karena itu, perlu dibuat surat perjanjian kerjasama investasi. Pada artikel kali ini kami akan memberikan contoh surat perjanjian investasi sebagai berikut :

  • Surat Perjanjian Investasi Usaha
  • Surat Perjanjian Investasi Syariah
  • Surat Perjanjian Investasi Bagi Hasil

Setiap surat perjanjian investasi yang kami buat baik itu surat perjanjian investasi usaha,syariah, atau bagi hasil dibuat menggunakan format yang resmi dan sah. Anda dapat mendownload soft filenya (dalam bentuk document word) dengan dua macam ukuran yaitu A4 dan F4/Folio untuk mempermudah Anda dalam proses pencetakan.

Contoh Surat Perjanjian Investasi Usaha

SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA

 

Pada hari Rabu, 18 Oktober 2019, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1.         Nama Perusahaan         :  GLAMOR EMAS

Alamat                          : Ruko Ambarukmo Jl.Tmarin No.268 Cikarang, Jawa Barat

Telepon                          : (0287) 1305 17

Selanjutnya disebut sebagai  Pihak Pertama.

 

  1.       Nama                  : Gunanso Darojat, S.E., S.Pd., M.M.

Alamat                : Perumahan Claster VIP Jl.Sokamto Block A Tangerang, Banten

No KTP                : 000241564864758

Telepon                : 0821  5458 1305

Selanjutnya disebut sebagai  Pihak Kedua.

 

Pihak kedua akan melakukan investasi kepada usaha baru milik pihak kedua yaitu usaha emas dan pihak pertama dan pihak kedua sepakat melakukan perjanjian sebagai berikut  :

 

P A S A L   1

NILAI  INVESTASI

Pihak kedua melakukan investasi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)  kepada pihak pertama untuk dilakukan pengelolahan investasia yang telah diberikan kepada pihak pertama.

 

P A S A L   2

LAPORAN  TRANSAKSI

Pihak Pertama berkewajiban memberikan laporan transaksi keuangan kepada Pihak Kedua setiap bulannya dengan format laporan softcopy dan diserahkan melalui email. Laporan transaksi keuangan ini akan digunakan sebagai bahan pedoman bahwa posisi transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak pertama dalam keadaan profit, loss atau tetap.

 

 

P A S A L   3

PENGGUNAAN MODAL

Pihak Kedua akan menggunakan modal tersebut untuk membeli emas yang baru dan menambah jumlah karyawan agar usaha semakin berkembang. Selain itu Pihak kedua akan menambah cabang baru di tempat yang berbeda.

 

P A S A L   4

PEMBAGIAN  LABA

  1. Profit adalah balance pada akhir periode dikurangi dengan balance awal yang tertera pada awal kontrak dan menghasilkan angka positif (+)
  2. Jika hasil transaksi keuangan pada laporan laba-rugi dalam keadaan profit maka laba transaksi dari account pihak kedua akan dibagi dengan komposisi Pihak pertama  sebesar 45% dan Pihak kedua sebesar 55% mengacu pada laporan keuangan yang tertera pada pasal 2.
  3. Transfer profit kepada pihak pertama dilakukan dalam mata uang rupiah dan batas pentransferan profit / laba kepada pihak kedua tersebut adalah 3 hari sejak pengiriman laporan keuangan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
  4. Jika hasil transaksi keuangan dalam keadaan tidak memperoleh keuntungan maka pihak kedua tidak akan menuntut apapun kepada pihak pertama.

P A S A L  5

BIAYA – BIAYA  LAIN

Biaya – biaya yang timbul yaitu untuk membayar sewa tempat  untuk pembukan usaha emas yang baru, selain itu juga untuk membayar pekerja yang melakukan renovasi sesuai standar toko yang di tetapkan, untuk membeli peralatan dan perlengkapan di tempat yang baru, pembelian emas yang baru dengan kualitas yang bagus.

P A S A L   6

JANGKA  WAKTU  INVESTASI

 

  1. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 2 (tahun) terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani. Jangka waktu minimalnya sesuai kesepakatan kedua pihak, jika sudah selesai jangka waktu perjajian dan ingin memperpanjang maka dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
  2. Setelah jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir. Pihak pertama wajib menyerahkan modal investasi yang masih tersisa dalam  kepada pihak kedua dalam periode selambat-lambatnya 2 x 24 jam (2 hari).
  3. Perpanjangan perjanjian ini disusun dalam surat perjanjian yang baru bermaterai baru.

P A S A L   7

PENGHENTIAN  PERJANJIAN  KERJASAMA

  1. Pihak kedua dapat mengajukan permintaan penghentian kerjasama kepada pihak pertama secara sepihak dengan cara memberitahukannya secara tertulis kepada pihak pertama, dengan surat Dan harus mengembalikan semua modal yang telah di berikan oleh pihak pertama.
  2. Tanggal penghentian perjanjian akan menggunakan tanggal yang digunakan oleh pihak kedua sewaktu mengajukan penghentian transaksi kepada pihak pertama dengan secara tertulis.
  3. Jika pada saat penghentian terjadi suatu laba maka laba tersebut menjadi milik pihak pertama. Karena pihak pihak pertama sudah menyerahkan semua modal yang diberikan pihak kedua.
  4. Jika terjadi kerugian saat penghentian usaha maka 100% kerugian itu menjadi tanggung jawab pihak pertama, dan modal yang diterima pihak kedua tidak akan berkurang atau di potong.

P A S A L   8

RESIKO KERUGIAN

  1. Kerugian adalah modal awal dikurangi modal akhir dan terjadi loss / (-).
  2. Apabila pada akhir kontrak terjadi kerugian dalam transaksi keuangan, maka kerugian tersebut akan diganti oleh kedua belah pihak dengan komposisi 40% untuk pihak pertama dan 60% untuk pihak kedua
  3. Apabila terjadi kerugian dalam transaksi keuangan disebabkan karena permintaan penghentian perjanjian oleh pihak kedua secara tertulis kepada pihak pertama maka pihak pertama tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut atau kerugian akan ditanggung 100% oleh pihak kedua .
  4. Apabila terjadi kerugian dalam transaksi keuangan disebabkan karena permintaan penghentian perjanjian oleh pihak pertama secara tertulis kepada pihak kedua maka pihak kedua tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut atau kerugian akan ditanggung 100% oleh pihak pertama .

 

P A S A L   9

TRANSAKSI KEUANGAN

Semua transaksi keuangan antara pihak pertama  dan pihak kedua  akan dilakukan melalui system transfer bank melalui masing – masing pihak. Kedua pihak tidak melakukan transaksi secara tunai atau barter dengan cara apapun.

 

P A S A L   10

KEJADIAN  TAK  TERDUGA

Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terganggu, terhalang atau terhambat sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh sebab sebab adanya peristiwa diluar kekuasaan manusia, perang, huru hara, pemogokan, larangan bekerja, gangguan transportasi, sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing masing maka kedua belah pihak sepakat untuk menunda sementara pelaksanaan perjanjian ini sampai gangguan, halangan atau hambatan dimaksud berakhir.

 

P A S A L  11

LAIN  –  LAIN

  1. Jika dikemudian hari timbul suatu keadaan yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat akan menuangkan dalam perjanjian baru dan dengan materai dan tanda tangan yang baru.
  2. Kedua belah pihak dengan ini saling sepakat dan saling berjanji untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat damai terlebih dahulu.
  3. Jika hal itu tidak mencapai maka kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi maka akan di laporkan pada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang.

 

Pasal 12

PENUTUP

Demikianlah surat perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sadar, tanpa paksaan  dan  itikad yang baik untuk tujuan saling menguntungkan.

 

“ Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini “

 

Tangerang, 18 Oktober 2019

 

 

Pihak Pertama                                                       Pihak Kedua

 

MATERAI    Rp. 6.000,-                                      MATERAI    Rp. 6.000,-

 

GLAMOR EMAS                                    Gunanso Darojat, S.E., S.Pd., M.M.

Surat perjanjian investasi usaha di atas merupakan contoh surat investasi pada suatu usaha emas. Contoh surat perjanjian kerjasama usaha tersebut dibuat dengan bahasa yang sederhana dan formal. Anda bisa menggunakan surat perjanjian ini jika akan melakukan investasi pada suatu usaha.

 

Contoh Surat Perjanjian Investasi Syariah

SURAT PERJANJIAN  INVESTASI  SYARIAH

 

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Agustus tahun 2019, di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama                                      : Ibnu Umar Azaelani, S.E.

Nomor KTP                           : 00002256564787

Pendidikan                            :  S1 Ekonomi

Alamat                                   : Perumahan Nanggrek, No 57, Bandung

 

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

 

Nama                                      : Muhajir Nasir  S.Ag

Nomor KTP                           : 0002466578976

Pendidikan/pekerjaan         : Manager Investasi Syariah

Alamat                                   : Vila Segar Harum , Bandung

 

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian bersyarikat (membangun usaha) dengan jenis syarikat mudharabah dalam suatu usaha pengelolaan investasi dengan sistem syariah (bagi hasil) .

Dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

 

Pasal 1

Ketentuan Umum

 

  1. Pihak Pertama, selaku pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan sejumlah uang/diuangkan tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha pengelolaan investasi.
  2. Pihak Kedua, selaku pengelola modal (mudharib) dari Pihak Pertama, mengelola suatu usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.
  3. Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang/diuangkan tunai dari Pihak Pertama, yang diserahkan pada saat aqad / perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
  4. Kedua Pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut persentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
  5. Masing-masing pihak memiliki kewajiban dalam usaha ini, baik modal/tenaga, besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada pasal 2 dan 3.

Pasal 2

Modal Usaha

 

  1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat 1 adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pihak pertama
  2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan pada saat perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 3

Pengelola Usaha

 

Dalam mengelola usahanya,pihak kedua dapat dibantu oleh seorang manajer operasional dan sejumlah staf yang kesemuanya berstatus sebagai karyawan dan di bawahi oleh pihak kedua.

 

Pasal 4

Keuntungan

  1. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih, berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dikurangi pajak usaha (bila dipungut).
  2. Impas adalah kegiatan usaha yang tidak memperoleh keuntungan usaha dan tidak menderita kerugian usaha.
  3. Keuntungan hasil usaha dibagi menurut hasil musyawarah kedua Pihak berdasarkan besar kecilnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah: Pihak Pertama sebagai shahibul maal mendapat 45 % dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha, sedangkan Pihak Kedua memperoleh 50 % dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha.
  4. Sisa 5 % dari jumlah seluruh keuntungan bersih hasil usaha secara bersama-sama oleh kedua belah pihak diberikan kepada pihak ketiga sebagai infaq atau di sumbangkan ke instansi yang membutuhkan.

Pasal 5

Kerugian

 

  1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif atau besar modal usaha menjadi berkurang atau musnah dalam suatu kegiatan usaha.
  2. Apabila terjadi impas pada akhir kegiatan usaha, maka kedua Pihak tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan usaha.
  3. pihak kedua akan menjamin modal kembali, jika terjadi kerugian di usaha ini akibat kelalaian pihak kedua dan belum terjadi IMPAS, dan pihak pertama berhak menuntut haknya berupa modal kembali,kecuali impas sudah terjadi maka pihak 1 tidak berhak menuntut modal kembali dan berlaku hukum Islam tentang Syirkah mudharabah, tanggungan kerugiannya adalah sebagai berikut: Kerugian usaha akibat layaknya suatu kegiatan usaha mengandung resiko untung-rugi, maka Pembagian kerugian hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah: Pihak Pertama sebagai shahibul maal memperoleh 60 % dari seluruh kerugian bersih hasil usaha, sedangkan Pihak Kedua memperoleh 40 % dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha.
  4. Apabila kerugian usaha disebabkan oleh kesengajaan Pihak Kedua melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh pihak kedua.

 

Pasal 6

Penghitungan Untung-Rugi

  1. Penghitungan untung rugi dilakukan setiap minggu setelah laporan terinci dibuat oleh pihak Kedua.
  2. Laporan terinci dibuat selambat-lambatnya satu bulan setelah tutup buku akhir usaha.
  3. Tutup buku akhir usaha dilakukan setiap 6 bulan.
  4. Pada saat penghitungan untung-rugi, kedua Pihak harus hadir di tempat penghitungan atau diwakilkan.
  5. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 4 ayat 3 (bila memperoleh keuntungan) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu setelah penghitungan untung-rugi.

 

Pasal 7

Jangka Waktu Investasi

  1. Jangka waktu investasi tersebut pada pasal 1 adalah 5 tahun, kecuali ada pembubaran kerjasama yang disepakati oleh kedua Pihak
  2. Setelah waktu syarikat berakhir, maka seluruh sarana/prasarana dan keuntungan menjadi milik Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak berhak untuk mendapatkan sarana dan prasana tersebut beserta keuntungan yang dikelola Pihak Kedua.
  3. Setiap 6 bulan, perjanjian ini akan ditinjau kembali untuk diperbaharui atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua Pihak.

 

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

 

  1. Pihak Pertama:
    1. Berkewajiban untuk tidak mencampuri kebiijakan usaha yang sedang dijalankan Pihak Kedua.
    2. Berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada Pihak Kedua menjalankan usul, saran ataupun keinginannya dalam menjalankan usaha ini.
    3. Berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan Pihak Kedua
    4. Berkewajiban untuk tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha, kecuali dalam keadaan istimewa (menyelamatkan usaha dan atau memanfaatkan situasi) dan merupakan kesepakatan kedua Pihak.
    5. Berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha kepada Pihak Kedua sehubungan dengan pembatalan aqad syarikat yang disebabkan oleh pelanggaran Pihak Pertama terhadap isi aqad syarikat.
    6. Berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha (tercantum dalam pasal 8 ayat 1 (e) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung – rugi.
    7. Berhak melakukan kontrol atau meninjau tempat kegiatan usaha dengan disertai Pihak Kedua.
    8. Berhak mengajukan usul dan saran kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki dan/atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang berjalan.
    9. Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian atau seluruh modal usaha dari Pihak Kedua setelah terbukti Pihak Kedua melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi aqad syarikat.
  2. Pihak Kedua:
    1. Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 2 minggu setelah aqad syarikat ini disepakati dan ditandatangani.
    2. Berkewajiban membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap 1 bulan untuk diserahkan kepada Pihak Pertama.
    3. Berkewajiban membuat laporan rinci seluruh kegiatan usaha selambat-lambatnya 1 bulan setelah tutup buku akhir usaha.
    4. Berkewajiban melaporkan kejadian-kejadian istimewa (musibah/force majure) yang terjadi di tengah-tengah kegiatan usaha berlangsung kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 hari setelah kejadian.
    5. Berkewajiban membayar tanggungan kerugian usaha (tercantum pada pasal 5 ayat 3 (b)) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi.
    6. Berhak menggunakan modal usaha dalam kegiatan usaha yang telah disepakati oleh kedua Pihak.
    7. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha.
    8. Berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan usul, saran ataupu keinginan Pihak Pertama.
    9. Berhak membatalkan perjanjian dan atau mengembalikan modal usaha kepada Pihak Pertama setelah terbukti bahwa Pihak Pertama melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi aqad ini.
    10. Berhak menerima ganti rugi (upah) yang layak atas tenaga dan pikiran selama waktu kegiatan usaha yang telah dilakukan (kerugian pengelolaan usaha) sehubungan dengan pembatalan aqad syarikat sebagaiman tercantum dalam pasal 8 ayat 2 (I)

Pasal 9

 Pencatatan Akuntansi

 

  1. Pihak Kedua berkewajiban untuk membuat pencatatan Akuntansi sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
  2. Pihak Pertama memaklumi apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan Pihak Kedua secara tidak sengaja.

 

Pasal 10

Penambahan Sejumlah Modal Usaha

  1. Besar modal usaha dalam syarikat ini sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dapat diperbesar atas kesepakatan kedua pihak.
  2. Segala sesuatu yang menyangkut penambahan sejumlah modal usaha dalam syarikat akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

 

Pasal 11

Pengurangan Sejumlah Modal Usaha

  1. Pihak Pertama tidak berhak mengambil atau mengurangi sejumlah modal usaha pada saat kegiatan usaha sedang berlangsung.
  2. Kedua Pihak dapat bersepakat mengurangi sejumlah modal usaha pada saat kegiatan usaha sedang berjalan, apabila hal ini diperlukan.
  3. Segala sesuatu yang menyangkut pengurangan sejumlah modal usaha dalam syarikat ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

 

Pasal 12

Perselisihan

  1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak sehubungan dengan perjanjian investasi ini, maka kedua pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah
  2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 13

Lain-lain

  1. Surat perjanjian ini mengikat secara hukum kepada kedua Pihak.
  2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam surat aqad ini akan dimusyawarahkan kedua Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk addendum.
  3. Surat aqad ini dibuat rangkap 2 dan seluruhnya ditandatangani oleh kedua Pihak pada hari dan tanggal di muka.

 

Pasal 14

Penutup

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan keadaan sadar dari kedua belah pihak dan dalam keadaan sehat wal afiat serta tanpa ada paksaan dari pihak lain. Surat perjajian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk pihak pertama dan pihak kedua dan masing-masing memiliki fungsi yang sama.

 

Bandung, 26 Agustus 2019

 

Pihak Pertama                                                             Pihak Kedua

 

 

Ibnu Umar Azaelani, S.E.                                              Muhajir Nasir  S.Ag

 

Saksi-Saksi

 

Siti Nurohmah                                                        Muhamad Ishaq

Contoh surat perjanjian investasi di atas sangat dibuat dengan format yang baik dan benar. Selain itu dengan adanya saksi dalam surat perjanjian investasi membuat surat perjanjian tersebut sah di mata hukum. Anda dapat mengubah pasal dan isi surat perjanjian di atas sesuai dengan kepentingan Anda.

Contoh Surat Perjanjian Investasi Bagi Hasil

SURAT PERJANJIAN INVESTASI BAGI HASIL

 

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Mei 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1.          Nama                         : Rakryan Adhi Saputra

No KTP                       : 000245879863

Tempat Tinggal           : Perumahan Permai Indah, Jl.Ampera No 125 Blok A, Bogor

bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

  1.         Nama                          : Imelda Jamesh

No KTP                       : 0000549793247

Tempat Tinggal           : Perumahan Permai Indah, Jl.Ampera No 125 Blok A, Bogor

bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak dengan itikad baik telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

  1. Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor disebut juga sebagai ‘perusahaan’ merupakan cabang unit usaha Aneka Olahan Ubi yang menjual produk makanan khususnya olahan Ubi, yang akan menempati lokasi di Jl.Hayam Wuruk No 128 Block F , Cibinong, Bogor . Saham memberikan hak kepemilikan perusahaan pada pemegangnya. Hak dari pemegang saham adalah mempunyai kepemilikan usaha, aset dan mendapatkan dividen.
  2. Pengelola adalah penanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan serta mewakili perusahaan dalam hal hubungan perusahaan dengan pihak ketiga.
  3. Investor adalah orang dari PIHAK PERTAMA ataupun dari PIHAK KEDUA yang menanamkan modalnya dalam perusahaan baik berupa uang dan atau barang dan akan digunakan untuk kepentingan perusahaan.
  4. Bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada investor bila perusahaan mengalami keuntungan. Perhitungannya adalah Deviden = Laba bersih – Laba ditahan.
  5. Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada pengelola.
  6. BEP (Break Event Point) Investor adalah waktu ketika jumlah kumulatif bagi hasil yang diterima oleh investor telah mencapai jumlah modal awal yang ditanamkan oleh investor pada perusahaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

  1. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mendirikan unit usaha bersama Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 yang akan menempati lokasi di Jl.Hayam Wuruk No 128 Block F , Cibinong, Bogor.
  2. Peran PIHAK PERTAMA dalam hal pendirian Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor ini akan membantu PIHAK KEDUA dari segi pembiayaan (investasi) dalam bentuk penyertaan modal.
  3. Peran PIHAK KEDUA dalam hal pendirian Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor adalah merencanakan, menginisiasi dan mengelola usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor.

Pasal 3
INVESTASI

  1. Total modal dana yang dibutuhkan untuk usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Keseluruhan kebutuhan modal dana ini akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
  2. Keseluruhan modal dana akan digunakan untuk kebutuhan pendirian unit usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
  3. Pencairan seluruh kebutuhan modal dana akan dilakukan dalam dua termin:
    Termin pertama: PIHAK PERTAMA mencairkan modal sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.
    b. Termin kedua: PIHAK PERTAMA mencairkan modal sebanyak Rp. 100.000.000,-  (seratus juta rupiah)  selambat-lambatnya 7 (tiga) hari setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
BAGI HASIL DAN SAHAM

  1. Sebagai bentuk usaha bersama, saham Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan porsi tertentu menurut periode sebelum BEP investor dan periode pasca BEP.
    Periode sebelum BEP investor adalah periode antara waktu pendirian Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor hingga tercapainya BEP investor.
    b. Periode pasca BEP adalah periode setelah tercapainya BEP dan tidak dibatasi oleh waktu
  2. Periode sebelum BEP investor:
    PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bersih usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor dengan rasio PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA sebesar 60:40.
    b. PIHAK KEDUA menjalankan peran sebagai pengelola usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor. Atas ini, pengelola berhak mendapatkan gaji yang besarnya disepakati bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
  3. Periode pasca tercapainya BEP investor:
    PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki usaha dan aset Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor dengan rasio PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA sebesar 40:60.
    b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bersih dengan rasio PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA sebesar 40:60.
    c. PIHAK PERTAMA dapat melepas peran pengelolaan usaha dan mengangkat karyawan professional untuk menjalankan peran pengelola usaha. Jika PIHAK PERTAMA melepas peran pengelola langsung, maka PIHAK PERTAMA tidak berhak lagi atas gaji.
  4. Selain menurut skema perubahan saham di atas, perubahan komposisi saham dapat dilakukan melalui mekanisme jual beli saham baik antara KEDUA BELAH PIHAK ataupun dengan pihak luar dengan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.

 

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

  1. Hak PIHAK PERTAMA:
    a) Mendapatkan saham usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor di lokasi usaha Jl.Hayam Wuruk No 128 Block F , Cibinong, Bogor sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4.
    b) Mendapatkan laporan keuangan dari PIHAK KEDUA setiap satu bulan.
    c) Melakukan audit terhadap kinerja PIHAK KEDUA sebagai pengelola usaha.
    d) Mengusulkan penyelenggaraan RUPS.
    e) Memiliki hak suara dalam RUPS dengan bobot suara yang sesuai dengan kepemilikan saham.
  2. Hak PIHAK KEDUA:
    a) Mendapatkan saham usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor di lokasi usaha Jl.Hayam Wuruk No 128 Block F , Cibinong, Bogor sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4.
    b) Mewakili perusahaan dalam hal hubungan perusahaan dengan pihak ketiga.
    c) Mengusulkan penyelenggaraan RUPS.
    d) Memiliki hak suara dalam RUPS dengan bobot suara yang sesuai dengan kepemilikan saham.
  3. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
    a) Menyediakan modal dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana telah diterangkan dalam pasal 3.
    b) Menghadiri RUPS.
  4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
    a) Merencanakan, menginisiasi, mengelola dan mengembangkan usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor di lokasi Jl.Hayam Wuruk No 128 Block F , Cibinong, Bogor dengan sebaik-baiknya.
    b) Membuat dan menyerahkan laporan keuangan setiap satu bulan.
    c) Menghadiri RUPS.

 

Pasal 6
RUPS

  1. RUPS terdiri atas RUPS rutin dan RUPS luar biasa.
  2. RUPS rutin dilaksanakan 4 (empat) bulan sekali dan mengagendakan evaluasi setengah tahun, penentuan deviden dan laba ditahan.
  3. RUPS Luar Biasa diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan mengagendakan hal-hal penting yang diluar agenda RUPS rutin.
  4. PIHAK KEDUA menyelenggarakan RUPS rutin dan untuk kepentingan perusahaan menyelenggarakan RUPS luar biasa.
  5. RUPS Luar Biasa dilaksanakan secara insidental atas persetujuan mayoritas pemegang saham (>50% dari nilai saham)

 

Pasal 7
PENUTUPAN PERUSAHAAN

  1. Perusahaan dapat ditutup atas keputusan KEDUA BELAH PIHAK.
  2. Apabila perusahaan ditutup dengan menyisakan keuntungan (nilai sisa aset perusahaan > modal awal), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    Keuntungan yang dimaksud adalah kelebihan dari modal awal (keuntungan = nilai sisa aset perusahaan – modal awal).
    b. Keuntungan yang diperoleh menjadi milik pemegang saham yang pembagiannya sesuai komposisi saham.
    c. Nilai sisa aset perusahaan sebesar modal awal menjadi milik penanam modal dengan pembagian yang besarnya sesuai dengan nilai modal yang ditanam.
  3. Apabila perusahaan ditutup dengan menyisakan kerugian (nilai sisa aset perusahaan < modal awal), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a) Kerugian yang dimaksud adalah kekurangan dari modal awal (kerugian = modal awal – nilai sisa aset perusahaan).
    b) PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti 30% atas kerugian seperti dimaksud pada ayat 3a pasal ini.
    c) Jumlah nilai sisa aset perusahaan dan penggantian kerugian oleh PIHAK KEDUA menjadi milik penanam modal dengan pembagian yang besarnya sesuai dengan nilai modal yang ditanam.

 

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

  1. Perselisihan yang timbul dari kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
    2. Apabila kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat, maka kedua pihak setuju untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Bogor.

 

Pasal 9
SEBAB KAHAR (FORCE MAJEURE)

  1. Yang dimaksud dengan sebab kahar adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa dimaksud seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, wabah penyakit, perang, dan lain sejenisnya.
  2. Bila terjadi peristiwa sebab kahar sebagaimana disebut dalam ayat 1 pasal ini, maka pihak yang terkena sebab kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sepuluh (10) hari kalender terhitung sejak saat dimulainya juga saat berakhirnya dan diterangkannya secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
  3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat 2 pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut ayat 1 pasal ini sebagai akibat peristiwa kahar. Kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang lalai/lambat memberitahukan keadaan tersebut.
  4. Semua kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak sebagai akibat terjadinya sebab kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

 

Pasal 10
LAIN – LAIN

  1. Perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam perjanjian pokok kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok kerjasama ini.
  2. Sepanjang belum/tidak ada kesepakatan yang baru/lain dari yang telah ditentukan dalam perjanjian ini maka yang berlaku adalah tetap perjanjian ini.

 

Pasal 11

PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Bandung dengan sadar dan dilandasi dengan itikad baik, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

 

Dibuat di          : Bogor

Tanggal           : 14 Mei 2019

 

 

Pihak Pertama                                                           Pihak Kedua

 

Materai                                                                    Materai

 

Imelda Jamesh                                                      Rakryan Adhi Saputra

Contoh surat perjanjian investasi di atas memuat perjanjian investasi antara pihak satu dengan pihak lain. Dimana surat perjanjian investasi tersebut menggunakan prinsip bagi hasil. Surat perjanjian investasi ini juga menggunakan kaidah penulisan yang baik dan benar. Anda juga tidak perlu khawatir jika ingin mengcopy dan mendownload surat perjanjian tersebut karena kita menyediakan filenya dalam bentuk word.

Download Contoh Surat Perjanjian Investasi Usaha Doc

Surat perjanjian investasi usaha

Download Contoh Surat Perjanjian Doc

surat perjanjian investasi syariah

Download Contoh Surat Perjanjian Investasi Bagi Hasil Doc

surat perjanjian investasi bagi hasil