3 Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan: Part Time, Full Time, Kontrak

3 Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan: Part Time, Full Time, Kontrak – Artikel ini berisi contoh surat perjanjian kerja yang diperuntukan bagi karyawan harian, karyawan paruh waktu, dan karyawan kontrak. Surat perjanjian kerja karyawan ini bisa dimodifikasi sesuai situasi, kondisi dan kesepakatan.

Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan Full Time

SURAT PERJANJIAN KERJA KARYAWAN HARIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mujiono
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong
Jabatan : Supervisor Kredit
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sukasenang Jaya berkedudukan di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Sulamun
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor
Jabatan : Karyawan
Dalam hal ini bertindak dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pada hari kamis, 21 Juni 2012, dengan memilih dan mengambil tempat di PT. Sukasenang Jaya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja karyawan harian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN PERJANJIAN HARIAN

Yang dimaksud dengan Perjanjian Harian di sini adalah bahwa Pihak Pertama menyerahkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan oleh Pihak Kedua dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut Pihak Kedua tunduk pada peraturan dan sistem kerja yang berlaku pada perusahaan Pihak Pertama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Pekerjaan yang akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah pekerjaan Supervisor Kredit di PT. Sukasenang Jaya.

Pasal 3
TATA TERTIB KERJA

1. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, maka Pihak Kedua harus tunduk pada tata tertib kerja serta perintah langsung dan atau tidak langsung dari Pihak Pertama atau wakil Pihak Pertama yang berlaku di perusahaan PT. Sukasenang Jaya.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran disiplin kerja yang berlaku pada PT. Sukasenang Jaya maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 4
CARA KERJA

1. Pengaturan mengenai cara kerja seperti tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung oleh Pihak Pertama atau wakilnya sebelum Pihak Kedua memulai pekerjaannya.
2. Pihak Kedua hanya diperkenankan mengerjakan pekerjaan Supervisor Kredit di PT. Sukasenang Jaya dan dengan demikian Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berlaku selama 6 bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012.
2. Apabila perkerjaan tersebut ternyata belum selesai, maka kedua belah pihak dapat membuat pembaruan perjanjian atas kesepakatan tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 6
UPAH

1. Pihak Pertama setuju dan bersedia memberikan upah kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kehadiran kerja Pihak Kedua.

2. Apabila Pihak Kedua tidak hadir dengan alasan apapun maka berlaku asas No Work No Pay.

Pasal 7
SISTEM PEMBAYARAN

Sistem Pembayaran upah oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan dengan cara transfer dalam rekening yakni pada setiap hari Sabtu di lokasi PT. Sukasenang Jaya

Pasal 8
WAKTU DAN JAM KERJA

1. Hari kerja normal adalah 26 (dua puluh enam)  hari kerja dalam 30 (tiga puluh hari) hari kalender.
2. Jam kerja normal adalah 8 (delapan) jam kerja untuk 1 (satu) hari dan 48 (empat puluh delapan) jam kerja untuk 1 (satu) minggu dengan 6 (enam) hari kerja dalam 30 (tiga puluh hari) hari kalender.

Pasal 9
LEMBUR

Apabila Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk bekerja di luar jam kerja sebagaimana disebut pada pasal 9, maka Pihak Kedua berhak mendapat upah lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang upah lembur.

Pasal 10
PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA

Setiap waktu hubungan kerja antara pihak pertama dengan pihak kedua dapat diakhiri bilamana pihak kedua melakukan pelanggaran berat seperti di bawah ini :

1. Melakukan pencurian, penggelapan dan atau perbuatan melawan hukukm lainnya. Melakukan penganiayaan terhadap rekan kerja dan anggota keluarganya.
2. Berkelahi dengan sesama pekerja.
3. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya yang menimbulkan kerugian bagi Pertama.
4. Memberikan keterangan palsu, atau melakukan perbuatan lain yang menimbulkan kericuhan di lokasi perusahaan Pihak Pertama.
5. Mabuk, berjudi, menggunakan obat terlarang dilingkungan kerja.
6. Menghina dan atau mencemarkan nama baik Pihak Pertama dan atau mitra bisnisnya dan atau pekerja lainnya beserta keluarganya.
7. Membantah dan atau menolak perintah atau instruksi dari Pihak Pertama.
8. Menyalahgunakan jabatannya yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama.
9. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis atau alasan yang dibenarkan oleh peraturan prundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat menurut peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya hanya tunduk pada hukum dan ketentuan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas perjanjian kerja Harian Lepas ini, maka diselesaikan secara musyawarah.
3. Dalam hal musyawarah seperti yang tersebut dalam ayat (2) pasal 11 ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilik domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial setempat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 12
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterei cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

Dibuat di              :   Cibinong
Tanggal                                :  21 Juni 2012

Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan Full Time


Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan Part Time

SURAT PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mujiono
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong
Jabatan : Supervisor Kredit
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sukasenang Jaya berkedudukan di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Sulamun
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor
Jabatan : Karyawan
Dalam hal ini bertindak dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Juni, tahun 2012, dengan memilih dan mengambil tempat di PT. Sukasenang Jaya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja paruh waktu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN PERJANJIAN PARUH WAKTU

Yang dimaksud dengan Perjanjian Paruh waktu di sini adalah bahwa Pihak Pertama menyerahkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan oleh Pihak Kedua dengan waktu kerja selama 8 (delapan) jam dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut Pihak Kedua tunduk pada peraturan dan sistem kerja yang berlaku pada perusahaan Pihak Pertama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Pekerjaan yang akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah pekerjaan sebagai karyawan PT. Sukasenang Jaya

Pasal 3
TATA TERTIB KERJA

1. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, maka Pihak Kedua harus tunduk pada tata tertib kerja serta perintah langsung dan atau tidak langsung dari Pihak Pertama atau wakil Pihak Pertama yang berlaku di perusahaan PT. Sukasenang Jaya.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran disiplin kerja yang berlaku pada PT. Sukasenang Jaya. maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 4
CARA KERJA

1. Pengaturan mengenai cara kerja seperti tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung oleh Pihak Pertama atau wakilnya sebelum Pihak Kedua memulai pekerjaannya.
2. Pihak Kedua hanya diperkenankan mengerjakan pekerjaan sebagai Karyawan di PT. Sukasenang Jaya dan dengan demikian Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 5.
JANGKA WAKTU

1. Hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal 21 bulan Desember tahun 2012.
2. Apabila perkerjaan tersebut ternyata belum selesai, maka kedua belah pihak dapat membuat pembaruan perjanjian atas kesepakatan tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 6
UPAH

1. Pihak Pertama setuju dan bersedia memberikan upah kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kehadiran kerja Pihak Kedua.
2. Apabila Pihak Kedua tidak hadir dengan alasan apapun maka berlaku asas No Work No Pay.

Pasal 7
SISTEM PEMBAYARAN

Sistem Pembayaran upah oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan dengan cara transfer dalam rekening yakni pada setiap hari sabtu di lokasi PT. Sukasenang jaya

Pasal 8
WAKTU DAN JAM KERJA

1. Hari kerja normal adalah 26 (dua puluh enam) hari kerja dalam 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Jam kerja normal adalah 8 (delapan) jam kerja untuk 1 (satu) hari dan 48 (empat puluh delapan) jam kerja untuk 1 (satu) minggu dengan 26 (dua puluh enam) hari kerja dalam 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 9
LEMBUR

Apabila Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk bekerja di luar jam kerja sebagaimana disebut pada pasal 9, maka Pihak Kedua berhak mendapat upah lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang upah lembur.

Pasal 10
PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA

Setiap waktu hubungan kerja antara pihak pertama dengan pihak kedua dapat diakhiri bilamana pihak kedua melakukan pelanggaran berat seperti di bawah ini :

1. Melakukan pencurian, penggelapan dan atau perbuatan melawan hukukm lainnya. Melakukan penganiayaan terhadap rekan kerja dan anggota keluarganya.
2. Berkelahi dengan sesama pekerja.
3. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya yang menimbulkan kerugian bagi Pertama.
4. Memberikan keterangan palsu, atau melakukan perbuatan lain yang menimbulkan kericuhan di lokasi perusahaan Pihak Pertama.
5. Mabuk, berjudi, menggunakan obat terlarang dilingkungan kerja.
6. Menghina dan atau mencemarkan nama baik Pihak Pertama dan atau mitra bisnisnya dan atau pekerja lainnya beserta keluarganya.
7. Membantah dan atau menolak perintah atau instruksi dari Pihak Pertama.
8. Menyalahgunakan jabatannya yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama.
9. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis atau alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat menurut peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya hanya tunduk pada hukum dan ketentuan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas perjanjian kerja Paruh waktu ini, maka diselesaikan secara musyawarah.
3. Dalam hal musyawarah seperti yang tersebut dalam ayat (2) pasal 11 ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilik domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial setempat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 12
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterei cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

Dibuat di              :   Cibinong, Bogor
Tanggal                                :   21 Juni 2012

Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan Part Time


Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak

SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRAK

No. 21/2314/2005/3372

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                        :  Mujiono
Jabatan                     :  Direktur Utama
Alamat                     :  Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor

Dalam hal ini bertindak atas nama direksi PT. Sukasenang Jaya yang berkedudukan di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama                                                        :  Sulamun
Tempat dan tanggal lahir                  :  Magelang, 23 mei 1990
Pendidikan terakhir                             :  SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
Jenis kelamin                                          :  Laki-laki
Agama                                                      :  Islam
Alamat                                                     :  Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor
No. KTP / SIM                                       :  002238190939
Telepon                                                    :  0251-91249083

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PASAL SATU
PENGERTIAN KERJA KONTRAK

PIHAK PERTAMA menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan kontrak di perusahaan PT. Sukasenang Jaya yang berkedudukan di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya.

PASAL DUA
PERJANJIAN KERJA

1. Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2012 dan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012.

2. Selama jangka waktu tersebut masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 5 (lima) hari kerja.

PASAL TIGA
TATA TERTIB KERJA

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.

2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkanPIHAK KEDUA dijatuhi:

3. Skorsing, atau

4. Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau

5. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

PASAL EMPAT
WAKTU DAN JAM KERJA

1. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif perusahaan ditetapkan 48 (empat puluh delapan) jam setiap minggu dengan jumlah hari kerja 6 (enam) hari setiap minggu.

2. Jam masuk adalah jam 08.00 WIB dan jam pulang adalah jam 16.00 WIB.

3. Waktu istirahat pada hari Senin hingga hari Jumat ditetapkan selama 1 (satu) jam, yaitu pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

4. Waktu istirahat pada hari Sabtu ditetapkan selama 2 (dua) jam, yaitu pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 14.00.

PASAL LIMA
PENGERTIAN POSISI KERJA

1. PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai Karyawan pada PT. Sukasenang Jaya.

2. PIHAK PERTAMA berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan perusahaan PT. Sukasenang Jaya.

PASAL ENAM
PENGERTIAN TUGAS

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Mengoperasikan Mesin Cetak
2. Melakukan Pengepakan

PASAL TUJUH
PERJANJIAN KONTRAK

1. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaannya.

2. Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan mengangkat PIHAK KEDUA sebagai karyawan tetap pada perusahaan PT Sukasenang Jaya.

3. Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK KEDUA tidak diajukan untuk pengangkatan sebagai karyawan tetap oleh PIHAK PERTAMA, maka perjanjian kerja kontrak akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya waktu perjanjian tersebut.

PASAL DELAPAN
UPAH KERJA DAN TUNJANGAN

1. PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia.

2. Selain gaji pokok, PIHAK KEDUA juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

3. Tunjangan Makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

4. Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

5. Tunjangan Tranportasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

6. Pembayaran tunjangan-tunjangan tersebut akan disatukan dengan pembayaran gaji pokok yang akan diterima PIHAK KEDUA pada tanggal terakhir setiap bulan.

PASAL SEMBILAN
LEMBUR

1. PIHAK KEDUA diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (urgent).

2. Sebagai imbalan kerja lembur sesuai ayat 1, PIHAK PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap jam lembur.

3. Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima PIHAK PERTAMA pada tanggal terakhir setiap bulan.

PASAL SEPULUH
HAK CUTI

1. Hak cuti timbul setelah PIHAK KEDUA mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun.

2. Jika telah mempunyai masa kerja seperti ayat 1 tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan cuti selama 12 (dua belas) hari setiap tahun, yang terdiri dari:

3. Cuti pribadi selama 9 (sembilan)  hari kerja.

4. Cuti bersama selama 3 (tiga)  hari.

5. Sebelum melaksanakan cuti, PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis, selambat-lambatnya 5 (lima) hari dengan mendapat pengesahan berupa tanda tangan dan izin dari atasan langsung yang bersangkutan.

PASAL SEBELAS
TUJANGAN KESEHATAN

PIHAK PERTAMA wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan jika PIHAK KEDUA sakit atau memerlukan perawatan kesehatannya sesuai dengan syarat, peraturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

PASAL DUA BELAS
KETENTUAN DAN SANKSI

1. Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun juga.

2. Pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA akan dapat bagi PIHAK PERTAMA untuk menjatuhkan sangsi sesuai PASAL TIGA ayat 2 perjanjian ini terhadapnya.

PASAL TIGA BELAS
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Dengan memerhatikan Undang-Undang dan Peraturan Ketena gakerjaan yang berlaku,PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena pengingkaran perjanjian ini.

2. Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka PIHAK KEDUA diharuskan mengembalikan barang-barang yang selama itu dipercayakan padanya, yaitu:

1. Seragam Karyawan
2. Helm Karyawan
3. Sepatu Karyawan

3. PIHAK KEDUA juga diharuskan menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi keuangan, seperti hutang atau pinjaman yang dilakukan PIHAK KEDUA.

PASAL EMPAT BELAS
PENGUNDURAN DIRI

1. Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri secara baik-baik, maka PIHAK KEDUA berhak menerima uang gaji, tunjangan, dan lembur sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dijalaninya.

2. Pengunduran diri secara baik-baik diperlihatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

3. PIHAK KEDUA telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sesuai Pasal 1 ayat 3 perjanjian ini.

4. PIHAK KEDUA tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya hingga batas waktu pengunduran dirinya berlaku.

5. PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya dan juga telah menyelesaikan administrasi keuangan yang harus diselesaikannya seperti yang tertulis dalam PASAL TIGA BELAS ayat 2 dan 3 Surat Perjanjian ini.

6. PIHAK PERTAMA dengan kebijakannya dapat meminta PIHAK KEDUA untuk meninggalkan perusahaan lebih awal dengan pembayaran penuh selama 30 (hari) hari tersebut.

PASAL LIMA BELAS
PERJANJIAN BERAKHIR

Selain seperti yang tertulis dalam PASAL TUJUH ayat 3 perjanjian ini, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA meninggal dunia.

PASAL ENAM BELAS
PERJANJIAN BATAL

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

PASAL TUJUH BELAS
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Cibinong.

PASAL DELAPAN BELAS
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterei cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

Dibuat di              :   Cibinong, Bogor
Tanggal                                :   21 Juni 2012

Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak

2 Contoh Surat Kontrak Perjanjian Pembangunan

2 Contoh Surat Kontrak Perjanjian Pembangunan – Mencari contoh surat perjanjian kontrak pembangunan pekerjaan borongan ? Dalam Artikel ini terdapat 2 contoh surat perjanjian tentang pelaksanaan pekerjaan yang bisa dikembangkan menjadi, contoh:

– Surat Perjanjian pekerjaan borongan
– Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan
– Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan pabrik
– Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek
– Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah tinggal

Surat perjanjian ini bukanlah contoh yang sempurna. Anda bisa memodifikasinya sesuai situasi dan kondisi dilapangan.

Contoh Surat Kontrak Perjanjian Pembangunan 1

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL

Bogor, kamis tanggal 21 bulan juni tahun 2012, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mujiono
Alamat :Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
No KTP : 0123456789
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Rumah disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Sulamun
Jabatan : Direktur CV
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor
No KTP : 9876543210
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Sukasenang Jaya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Penawaran Harga Surat dari CV. Sukasenang Jaya
Nomor : 3128
Tanggal : 20 Juni 2012

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Rumah Tinggal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN
(1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Tinggal Beralamat Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor
(2) Lingkup Pekerjaan secara terperinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan :
a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
b. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN
(1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 22 juni 2012 dan harus sudah selesai dan diserahkan paling lambat tanggal 25 juni 2012
(2) Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini.
(3) Masa Pemeliharaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai serah terima Pertama pekerjaan dimaksud.

Pasal 4
SUB KONTRAKTOR
(1) Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada suatu sub kontraktor, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, hubungan antara PIHAK KEDUA dengan sub kontraktor menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
(2) Jika ternyata PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan kepada sub kontraktor tanpa persetujuan pengawas, maka setelah pengawas memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus mengembalikan keadaan sehingga sesuai dengan isi surat perjanjian ini, semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA atau sub kontraktor untukpekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor itu, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sendiri.
(3) Untuk bagian-bagian pekerjaan yang diserahkan kepada sub kontraktor atas sepengetahuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus melakukan koordinasi yang baik, serta penuh tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor, serta melakukan pengawasan bersama-sama pengawas.

Pasal 5
JAMINAN PELAKSANAAN
(1) Pemborong yang ditunjuk sebagai pemenang lelang sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
(2) Pada saat Jaminan Pelaksanaan diterima, maka jaminan penawaran akan dikembalikan.
(3) Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PEMILIK RUMAH apabila ;
– Dalam hal pemenang lelang dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan/penyerahan barang
– Dalam hal pemenang lelang mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak.

Pasal 6
HARGA BORONGAN
(1) Jumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) termasuk pajak–pajak yang dibebankan kepada PEMILIK RUMAH dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (lumpsum fixed price).
(2) Dalam jumlah harga borongan tersebut pada ayat (1) di atas, sudah termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN
a) Uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai Kontrak yaitu sebesar :
20 % x Rp. 100.000.000,- = Rp. 5.000.000,- setelah menyerahkan jaminan uang muka yang diberikan oleh Bank Umum atau Asuransi yang telah mendapatkan dukungan perusahaan Asuransi dalam dan luar negeri yang cukup bonafit.
b) Pembayaran Pertama sebesar 40 % dari nilai Kontrak dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka yang telah diambil, dibayarkan setelah fisik dilapangan mencapai 45% yang dibuktikan dengan Berita acara Pemeriksaan Lapangan dengan perincian :
Pembayaran Angsuran Pertama = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 25.000.000,-
Potongan Uang Muka = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 25.000.000,-,-
Jumlah Pembayaran Angsuran Pertama sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
c) Pembayaran Kedua sebesar 40 % dari nilai Kontrak dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka yang telah diambil, dibayarkan setelah fisik di lapangan mencapai 85% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dengan perincian :
Pembayaran Angsuran Pertama = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
Potongan Uang Muka = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
Jumlah Pembayaran Angsuran Kedua sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
d) Pembayaran Ketiga sebesar 15 % dari nilai Kontrak dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka yang telah diambil, dibayarkan setelah fisik dilapangan mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita acara Pemeriksaan Lapangan dengan perincian :
Pembayaran Angsuran Ketiga = 15% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 12.000.000,-
Potongan Uang Muka = 20% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 12.500.000,-
Jumlah Pembayaran Angsuran Ketiga Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
e) Pembayaran Terakhir sebesar 5 % dari nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan telah diadakan serah terima pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Kedua untuk Pekerjaan dimaksud dengan catatan :
1) Pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa termin/angsuran sesuai dengan kebutuhan kondisi ;
2) Perincian pembayaran tiap termin/angsuran diperhitungkan nilai kontrak dikurangi besarnya uang muka

Pasal 8
PENYERAHAN PEKERJAAN
(1) Sebelum pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
(2) Penyerahan pekerjaan harus dilakukan dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, apabila PIHAK KEDUA sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan (selesai 100 %) sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam spesifikasi teknis.

Pasal 9
DENDA-DENDA DAN SANKSI-SANKSI
Keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, akan dikenakan denda/sanksi sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5 % (lima persen) dari jumlah harga borongan.

PASAL 10
KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEURE
a) Semua kenaikan harga borongan dan lain-lainnya, selama pelaksanaan pekerjaan ini, ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA
b) Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam kontrak ini adalah :
– Bencana Alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, longsor, kebakaran, huru-hara, peperangan, pemberontakan dan epidemi).
– Kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.
c) Apabila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti yang sah, demikian juga pada waktu Force Majeure berakhir.
d) Keterlambatan karena Force Majeure tidak dikenakan denda.

Pasal 11
PEKERJAAN TAMBAH KURANG
(1) Semua pekerjaan tambah atau kurang harus dikerjakan atas perintah dan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
(2) Pekerjaan tambah atau kurang yang dikerjakan PIHAK KEDUA tanpa seizin PIHAK PERTAMA, akibatnya harus ditanggung PIHAK KEDUA.

Pasal 12
PEMBATALAN PERJANJIAN
1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan/memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis tiga hari sebelumnya, setelah memberikan peringatan/teguran tiga kali berurutturut dan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan tersebut ;
2) Pembatalan/pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal sebagai berikut :
– Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA.
– Tidak dapat melaksanakan/melanjutan pekerjaan.
– Memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
– Apabila jumlah denda keterlambatan telah mencapai maksimum 5 % dari jumlah harga borongan ini.
3) Jika terjadi pembatalan/pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 13
BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK
Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat dari perjanjian ini seluruhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
(2) Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian terakhir diserahkan kepada putusan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini kedua belah pihak memilih domisili tetap di Kantor Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 15
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga lingkungan agar tidak terjadi gangguan terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK PERTAMA berhak memerintahkan kepada PIHAK KEDUA mengeluarkan dari tempat pekerjaan sebagian atau seluruh bahan yang tidak lagi memenuhi spesifikasi teknik.
(3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap barang milik Daerah yang dipinjamkan dan/atau diserahkan kepada PIHAK KEDUA meliputi pemeliharaan, menjaga kondisi, perbaikan atau kerusakan, penggantian atas milik Daerah tersebut.

Pasal 16
KESELAMATAN KERJA
(1) Selama pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperhatikan tanggung jawab atas keselamatan kerja, baik di lingkungan pekerjaan maupun keamanan umum dan ketertiban di tempat kerja.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengasuransikan tenaga kerja borongan/harian lepas, yang dipekerjakan untuk paket pekerjaan ini.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar asuransi bagi tenaga kerja borongan/harian lepas, yang dipekerjakan untuk paket pekerjaan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
LAIN – LAIN
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 18
KETENTUAN PENUTUP
(1) Dengan telah ditanda tangani Perjanjian ini oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan lampiranlampiran perjajian ini mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.
Contoh Surat Kontrak Perjanjian Pembangunan 1


Contoh Surat Kontrak Perjanjian Pembangunan 2

SURAT KONTRAK PERJANJIAN PEKERJAAN BORONGAN

Pada hari ini hari kamis tanggal 21 bulan juni tahun 2012, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Mujiono
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor
Jabatan : Supervisor
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Proyek (Owner), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Sulamun
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor
Jabatan : Direktur
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sukasenang Jaya, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan rumah, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL- 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA menerima dengan baik tugas pekerjaan tersebut, serta mengikat diri sebagai Pemborong pada Proyek Pembangunan Rumah

PASAL – 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan tersebut dalam pasal 1, surat Perjanjian ini harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini yang terdiri dari :
1. Gambar Prarencana termasuk gambar-gambar detail (sesuai tercantum di RAB).
2. Spesifikasi bahan yang dipakai (sesuai tercantum di RAB).
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA

PASAL – 3
D I R E K S I
1.Pembinaan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Surat Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
2.Segala komunikasi permintaan dan perintah atas nama PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus disampaikan secara tertulis.

PASAL – 4
BAHAN-BAHAN DAN PERALATAN KERJA
1. Bahan-bahan, peralatan kerja dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut disediakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak menolak bahan-bahan dan peralatan kerja yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitasnya tidak memenuhi persyaratan.

PASAL – 5
TENAGA KERJA DAN UPAH
1. Agar pekerjaan pemborongan dapat berjalan seperti yang direncanakan, PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup dan mempunyai keahlian serta keterampilan yang baik.
2. Semua upah tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut ditanggung oleh sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

PASAL – 6
PELAKSANA PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA menunjuk seorang tenaga ahli sebagai Pimpinan Pelaksana pekerjaan pemborongan yang mempunyai wewenang penuh/kuasa penuh, untuk mewakili PIHAK KEDUA.

PASAL – 7
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan seperti terlampir dalam uraian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kerja, dan tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali karena keadaan Force majeure, seperti yang dijelaskan dalam pasal 11 dalam surat perjanjian ini dan atau karena pekerjaan tambah / kurang sesuai dalam pasal 14 surat perjanjian ini, yang dinyatakan secara tertulis dalam berita acara.

PASAL – 8
MASA PEMELIHARAAN
1. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender setelah pekerjaan selesai. Untuk semua Pekerjaan tersebut terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % (serah terima pekerjaan) dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik yang dibuktikan dalam berita acara.
2. Untuk pekerjaan karena kerusakan yang terjadi dalam pemeliharaan dan bukan disebabkan Force Majeure, maka semua biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL – 9
HARGA PEKERJAAN PEMBORONGAN DAN CARA PEMBAYARAN
1. Harga borongan untuk pelaksanaan pekerjaan borongan ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), harga tersebut tidak termasuk PPN 10 %.
2. Cara pembayaran yang disepakati kedua belah PIHAK adalah berdasarkan prestasi pekerjaan, dibagi dalam 4 (empat) termin, dan PIHAK KEDUA diberikan uang muka Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga borongan pekerjaan yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dibayarkan lunas pada saat penandatanganan kontrak, dan akan diperhitungkan dengan pembayaran termin (sesuai kontrak), sehingga setiap termin akan dipotong sebesar 20% dari nilai 20% uang muka, atau sebesar Rp. Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
Pembayaran retensi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), akan dilunasi setelah berakhirnya masa pemeliharaan yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terakhir, dengan dibukakan Bilyet Giro yang jatuh tempo 60 (enam puluh) hari kalender, setelah Berita Acara Serah Terima Kunci ditanda tangani.
Pekerjaan tambah atau kurang akan diperhitungkan sesuai hasil ofname dengan dikalikan harga satuan pekerjaan seperti tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Prestasi pekerjaan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
(1) Pekerjaan yang sudah terpasang di-ofname 100 %.
(2) Pekerjaan yang materialnya sudah ada dilapangan di-ofname 50 %
(3) Pekerjaan yang materialnya sudah dibeli akan tetapi belum ada dilapangan maupun terpasang di-ofname 30 %.
(4) Setiap Pembayaran termin atau angsuran akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kuitansi tagihan diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau wakilnya.

PASAL – 10
KENAIKAN HARGA
1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama pelaksanaan pekerjaan pemborongan ini, ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, kecuali disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan naiknya harga bahan secara tidak wajar.
2. Dalam hal terjadinya kenaikan harga seperti yang tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka dari sisa pekerjaan yang belum dikerjakan akan diperhitungkan kemudian secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.

PASAL – 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian atau keterlambatan pekerjaan yang telah ditetapkan, apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure).
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud ayat 1 pasal ini adalah :
Bencana alam seperti : Gempa Bumi, Angin Topan, Tanah Longsor, Banjir, Kerusuhan, Teror, Perang yang dapat mengakibatkan kerusakan dan terlambatnya pelaksanaan Pekerjaan.
Adanya pemogokan buruh yang bukan disebabkan oleh kesalahan pemborong.
3. Bila terjadi force majeure PIHAK KEDUA harus secepatnya memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah kejadian .
4. Dalam hal ada pemberitahuan force majeure, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam PIHAK PERTAMA harus memberikan jawabannya.
5.Apabila PIHAK PERTAMA selama waktu yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 4 diatas belum memberikan jawaban berarti force majeure dapat diterima.

PASAL – 12
DENDA SANKSI-SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK
1. Kecuali karena keadaan force majeure seperti tersebut dalam pasal 11 ayat 1 dan 2, pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda.
2. Denda yang diakibatkan keterlambatan seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, adalah sebesar 1‰ (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.
3. Dalam hal PIHAK PERTAMA terlambat membayarkan angsuran kepada PIHAK KEDUA, seperti yang diatur dalam pasal 9, maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda.
4. Denda yang diakibatkan keterlambatan seperti tersebut dalam ayat 3 pasal ini, adalah sama seperti yang tersebut pada ayat 2 pasal ini.
5. Apabila PIHAK KEDUA memutuskan kontrak ini secara sepihak, tanpa adanya alasan- alasan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 5 % (lima perseratus) dari harga kontrak. Dan akibat pemutusan ini, PIHAK PERTAMA mempunyai wewenang untuk melanjutkan dengan menunjuk kontraktor lain.
6. Dalam hal PIHAK PERTAMA memutuskan kontrak ini secara sepihak, tanpa alasan-alasan yang dapat diterima oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda 5 % (lima perseratus) dari harga kontrak dan akibat dari pemutusan ini, PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk melanjutkan sisa pekerjaan.

PASAL – 13
R E S I K O
Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah, rusak, tidak memenuhi spesifikasi teknik atau tidak rapih dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, kecuali keadaan force majeure, maka pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali PIHAK PERTAMA telah lalai menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA tersebut.

PASAL – 14
PEKERJAAN TAMBAH, KURANG DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
1. Pekerjaan tambah atau kurang hanya boleh dikerjakan atas perintah secara tertulis dari PIHAK PERTAMA, yang harganya didasarkan atas penawaran dari PIHAK KEDUA, yang dilampirkan dalam surat perjanjian.
2. Jika harga pekerjaan tambah belum tercantum dalam harga penawaran, maka PIHAK KEDUA mengajukan harga pekerjaan tambah tersebut yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dan pembayaran akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA pada saat termin pembayaran berikutnya.
3. Yang dimaksud dengan pekerjaan tambah / kurang, dalam ayat 1 pasal ini, adalah segala perubahan pekerjaan diluar harga penawaran yang dilampirkan dalam Surat Perjanjian.
4. Jika PIHAK PERTAMA berkehendak untuk mengganti salah satu atau beberapa material dari setiap pekerjaan, maka dikenakan charge jasa pemborong yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).
5. Biaya pekerjaan tambah akan dituangkan dalam ADDENDUM kontrak sebelum pekerjaan selesai. Biaya pekerjaan kurang akan dituangkan dalam ADDENDUM kontrak dan diperhitungkan pada akhir pekerjaan.
6. Dengan adanya pekerjaan tambah kurang yang mempengaruhi kegiatan kerja dari PIHAK KEDUA, maka waktu pelaksanaan dengan sendirinya akan bertambah dengan sendirinya meskipun PIHAK KEDUA tidak mengajukan permintaan penambahan waktu pelaksanaan.
7. Atas dasar permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA mengadakan penelitian apakah pekerjaan telah selesai dan apakah telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini.
8. Penyerahan pekerjaan yang telah selesai dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disahkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL – 15
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA
1. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas keamanan tempat dan tenaga kerja selama pekerjaan berlangsung.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penyediaan sarana untuk menjaga keselamatan tenaga kerjanya, guna menghindari bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan.
3. Jika terjadi kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan pertolongan kepada korban dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

PASAL – 16
PERSELISIHAN
1. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.
2. Perselisihan dibidang teknik akan diselesaikan melalui suatu Panitia Arbitrase, yang akan terdiri dari seorang anggota yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, seorang yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan seorang yang Netral sebagai ketua merangkap anggota yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Seandainya masih belum juga tercapai penyelesaian lewat Panitia Arbitrase tersebut, maka akan dilanjutkan melalui prosedur Hukum yang berlaku.
4. Semua biaya penyelesaian perselisihan, menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

PASAL – 17
D O M I S I L I
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domisili pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL – 18
P E N U T U P
1. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh masing-masing pihak dan berlaku sejak ditanda tangani Surat Perjanjian ini.
3. Kedua belah pihak beritikad baik untuk melaksanakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ini sesuai dengan isinya.
Contoh Surat Kontrak Perjanjian Pembangunan 2


Demikianlah 2 Contoh Surat Kontrak Perjanjian Pembangunan. Untuk mendapatkan contoh lain bentuk surat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan lihat kumpulan contoh surat perjanjian kami yang lain dalam kategori Surat Perjanjian. Silahkan kunjungi kumpulan artikel surat perjanjian kami sebelumnya yaitu 3 Contoh Surat Pengunduran Diri Resmi dan Sederhana.

Contoh Surat Perjanjian Penjualan Mobil

Contoh Surat Perjanjian Penjualan Mobil – Berikut adalah contoh bentuk surat perjanjian penjualan dengan contoh kasus penjualan mobil. Surat perjanjian ini bisa dimodifikasi sesuai dengan situasi, kondisi atau hal-hal lain yang berkaitan dalam transaksi jual beli mobil.

Karena ini adalah contoh surat perjanjian penjualan yang sederhana, maka sangat dimungkinkan untuk dirubah dan dikembangkan untuk dijadikan surat perjanjian lain, contoh:

– Surat Perjanjian penjualan hewan
– Surat Perjanjian penjualan lahan kosong
– Surat Perjanjian penjualan komputer
– Surat Perjanjian penjualan majalah
– Surat Perjanjian penjualan motor
– Surat Perjanjian penjualan sawah
– Surat Perjanjian penjualan lapak

Contoh Surat Perjanjian Penjualan Mobil

SURAT PERJANJIAN PENJUALAN MOBIL

Bogor, Kamis, 21 Juni 2012
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mujiono
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
No.KTP : 00231456
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Sulamun
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor
Pekerjaan : Karyawan
No.KTP : 00147623
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian penjualan barang tersebut, dengan ketentuan:

Pasal 1
(1) PIHAK PERTAMA menyediakan dan menyerahkan pada PIHAK KEDUA mobil merk Livanza tipe VZ2000 warna Hitam untuk dijual.
(2) PIHAK PERTAMA menjamin sebagai pemilik sah dari hewan ternak tersebut ayat (1)

Pasal 2
PIHAK KEDUA bersedia menjual mobil tersebut Pasal 1 ayat (1).

Pasal 3
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pertama dan kedua sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Contoh Surat Perjanjian Penjualan Mobil

 


Demikianlah Contoh Surat Perjanjian Penjualan Mobil. Untuk mendapatkan contoh lain bentuk surat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan lihat kumpulan contoh surat perjanjian kami yang lain dalam kategori Surat Perjanjian. Silahkan kunjungi kumpulan artikel surat perjanjian kami sebelumnya yaitu Contoh Surat Perjanjian Membangun Bangunan.

Contoh Surat Perjanjian Membangun Bangunan

Contoh Surat Perjanjian Membangun Bangunan – Dalam artikel contoh surat perjanjian ini, dibahas mengenai perjanjian pembangunan rumah antara pembeli dan pengembang dengan poin-poin:

– cara pembayaran dan kondisi khusus
– gambar tampak muka dan denah ruangan yang dibangun
– spesifikasi dan pedoman bangunan
– syarat-syarat dan kondisi-kondisi lainnya

Karena hanya merupakan contoh maka anda dapat memodifikasi isi surat perjanjian membangun bangunan ini agar sesuai dengan kondisi dan situasi. Contoh surat perjanjian membangunan bangunan ini selain bisa digunakan untuk rumah tinggal, juga bisa digunakan untuk tempat usaha.

Contoh Surat Perjanjian Membangun Bangunan

SURAT PERJANJIAN MEMBANGUN BANGUNAN

Nomor : 4123
Bogor, hari Kamis, tanggal 21, bulan Juni,
tahun 2012 (dua ribu dua belas), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Mujiono
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor
No. KTP : 004397128
Alamat Korespondensi : Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor
No. Telepon / Fax. : 0251-7892133
Selanjutnya disebut Pembeli atau Pihak Pertama.

2. Suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor, dan beralamat korespondensi di : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 132, Cibinong Bogor
Telepon : 0251-9823743
Fax. : 0251-9871498274
dalam perjanjian ini diwakili secara sah oleh :
– Sumarno
– Hendra Gunawan
kedua-duanya bertindak selaku kuasa Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan, berdasarkan : Surat Kuasa No. 3142, tanggal 30 juni 2005.
Selanjutnya disebut Pengembang atau Pihak Kedua.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :
1. Bahwa Pembeli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) no : 3491, tanggal 2 juni 2004 telah mengikatkan diri untuk membeli sebidang Kavling dari Pengembang untuk dibangun bangunan dengan Design Standard Pengembang, yang terletak di Kawasan, Jl. Contoh Surat Perjanjian No . 136.

2. Bahwa Pembeli menunjuk Pengembang untuk bertindak sebagai pelaksana dalam pembangunan bangunan Pembeli dan Pengembang menerima penunjukan tersebut dari Pembeli.

3. Bahwa dalam pembangunan bangunan tersebut Pengembang akan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di PPJB khususnya Pedoman Desain dan Pembangunan (PDP), Gambar Kadaster, yang telah ditandatangani oleh Pembeli.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini para pihak telah sepakat satu sama lain untuk mengadakan Perjanjian Membangun Bangunan (selanjutnya disebut PMB) dengan harga/biaya, cara pembayaran dan kondisi khusus seperti pada Lampiran I PMB (selanjutnya disebut Biaya Pembangunan dan Cara Pembayaran serta Ketentuan Khusus atau BPCPKK), gambar tampak muka dan denah ruangan seperti pada Lampiran II PMB (selanjutnya disebut Gambar Tampak Muka dan Denah), spesifikasi dan pedoman seperti pada Lampiran III PMB (selanjutnya disebut Spesifikasi Bangunan), dan dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang ditentukan dalam pasal-pasal yang diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran IV PMB (selanjutnya disebut Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat PMB).

5. Setiap pemberitahuan ataupun surat menyurat yang dilakukan sehubungan dengan PMB ini harus dibuat secara tertulis dan hanya dianggap telah diterima dengan sah, apabila disampaikan dengan surat tercatat, surat dengan suatu tanda terima, telegram atau telex dengan alamat korespondensi sebagaimana tersebut di atas. Apabila terjadi perubahan-perubahan alamat korespondensi tersebut diatas, maka pihak yang alamatnya berubah wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut dilaksanakan. Bilamana para pihak lalai untuk memberitahukan alamat baru sebagaimana diatur dalam PMB ini, maka segala akibat yang mungkin timbul dan merugikan ditanggung oleh pihak yang melakukan perubahan.

6. Bahwa dengan ditandatanganinya PMB ini, maka para pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk mentaati PMB ini berikut seluruh Lampirannya dan dalam hal terjadi perubahan, pengurangan dan atau penambahan atas isi dari PMB ini, maka para pihak akan merundingkannya secara musyawarah untuk mufakat serta hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu Addendum. Seluruh Lampiran dan Adendum yang ada merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PMB ini.

7. PMB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPJB dan kata-kata yang dicetak tebal dalam PMB berikut Lampiran-lampirannya mempunyai pengertian seperti yang tercantum dalam Daftar Istilah pada lampiran PPJB.

8. Bahwa dengan ditanda tanganinya PMB ini, maka segala persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam PMB berikut Lampiran-lampirannya telah para pihak baca dan mengerti dengan benar.
Demikian PMB ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Contoh Surat Perjanjian Membangun Bangunan


Demikianlah Contoh Surat Perjanjian Membangun Bangunan. Untuk mendapatkan contoh lain bentuk surat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan lihat kumpulan contoh surat perjanjian kami yang lain dalam kategori Surat Perjanjian. Silahkan kunjungi kumpulan artikel surat perjanjian kami sebelumnya yaitu Contoh Surat Perjanjian Foto Model.

Contoh Surat Perjanjian Foto Model

Contoh Surat Perjanjian Foto Model – Artikel ini adalah contoh bentuk surat perjanjian antara foto model dan pemegang hak publikasi foto model tersebut. Karena bentuk surat perjanjian resmi ini sangat sederhana, Anda bisa memodifikasinya dengan menambahkan, misalnya tapi tidak terbatas pada: masa hak penggunaan foto, pembayaran royalti bagi si model, kewajiban2 bagi si pengguna hak, dsb.

SURAT PERJANJIAN MODEL RELEASE

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari Kamis, 21 Juni 2012 antara:

Nama : Mujiono
No. KTP : 008762323
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor
Maka kemudian disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Sulamun
No. KTP : 001232779
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor
Maka kemudian disebut sebagaiPIHAK KEDUA.

Bahwa telah ditanda tanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan PIHAK PERTAMA menyetujui untuk memberikan izin penggunaan foto dari PIHAK PERTAMA untuk digunakan sebagai kepentingan publikasi PIHAK KEDUA.

Demikian kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian ini dan telah mengerti segala ketentuan, hak dan kewajiban, serta patuh akan ketentuan tersebut dengan itikad baik. Kedua belah pihak selanjutnya akan menandatangani surat perjanjian ini, dan membuat duplikat masing-masing untuk disimpan.
Contoh Surat Perjanjian Foto Model


Demikianlah Contoh Surat Perjanjian Foto Model. Untuk mendapatkan contoh lain bentuk surat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan lihat kumpulan contoh surat perjanjian kami yang lain dalam kategori Surat Perjanjian. Silahkan kunjungi kumpulan artikel surat perjanjian kami sebelumnya yaitu Contoh Surat Perjanjian Pembuatan Website.

Contoh Surat Perjanjian Pembuatan Website

Contoh Surat Perjanjian Pembuatan Website – Ini adalah contoh bentuk surat perjanjian untuk kesepakatan pembuatan website. Surat perjanjian ini mengatur tentang lingkup pengerjaan web, lama proses pengerjaan, tata cara pembayaran dan garansi pembuatan website. Anda bisa memodifikasi isi contoh surat perjanjian ini untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang Anda alami.

SURAT PERJANJIAN PEMBUATAN WEB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujiono
Jabatan : Supervisor Kredit
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor
No KTP : 003286424
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (NAMA PERUSAHAAN) untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Sulamun
Jabatan : Karyawan
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor
No KTP : 005197213
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Lancar Jaya untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerangkan pembuatan Situs Web PT. Lancar Jaya (untuk selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian
Pihak Pertama dalam hal ini bertindak sebagai pembuat desain situs Web PT. Lancar Jaya yang diminta oleh Pihak Kedua. Ruang lingkup pekerjaan meliputi desain grafis, HTML, CSS, tata-letak, tipografi, layouting, icon, dan hal lain yang diperlukan dalam lingkup desain Web dan Visual Art sesuai dengan paket yang dipesan oleh pihak kedua.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban
Dalam perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki kewajiban:
I. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
1. Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Pertama berkewajiban memberikan draft desain berupa form isian klien kepada Pihak Kedua.
2. Dalam desain yang dibuat, pihak pertama berhak menentukan bentuk desain, tata-letak, tipografi, desain grafis, navigasi, dan lain-lain dalam konteks desain visual.
II. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
1. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan konten dan bahan-bahan lain yang dirasakan perlu untuk pembuatan situs Web PT. Lancar Jaya
2. Pihak Kedua berhak mengajukan usulan-usulan dalam pembuatan situs Web PT. Lancar Jaya yang akan menjadi pertimbangan dari Pihak Pertama.

Pasal 3
Nilai Perjanjian
Atas pekerjaannya tersebut maka pihak pertama berhak memperoleh pembayaran dari pihak kedua berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Nilai tersebut adalah kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 4
Pembayaran
1. Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran sebanyak 50% dari nilai yang telah disepakati pada pasal 3 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka.
2. Sisa pembayaran dilakukan bila desain yang dipesan oleh Pihak Kedua selesai dikerjakan oleh Pihak Pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pasal 5
Waktu Pekerjaan
1. Waktu pengerjaan terhitung sejak ditandatanginya surat perjanjian ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Jangka waktu pengerjaan desain oleh Pihak Pertama adalah dalam 1 (Satu) bulan waktu kalender, terhitung pada tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan 22 Juli 2012.
3. Bila jangka waktu yang telah disepakati pada pasal 5.2 tidak tercapai, pihak Kedua berhak membatalkan pembuatan situs Web yang telah dipesan atau pengurangan nilai perjanjian yang telah disepakati.
4. Bila Pihak Kedua membatalkan pembuatan situs Web, Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan uang muka sebesar 30% dan desain menjadi milik Pihak Kedua.
5. Jangka waktu pengerjaan desain pada pasal 5.2 dapat berubah bila Pihak Kedua terlambat memberikan data-data yang diperlukan kepada Pihak Pertama.

Pasal 6
Garansi
Pihak Kedua berhak meminta penambahan atau pengurangan elemen desain situs Web PT. Lancar Jaya selambat-lambatnya 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender setelah jangka waktu pengerjaan selesai.

Pasal 7
Force Majeur
Jika Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhalangan dan diluar kemampuan para pihak (force majeur), segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada wakil yang telah ditunjuk atau pada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam waktu enam bulan setelah force majeur, para wakil atau ahli waris harus menunjuk seorang yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu berdasarkan perjanjian ini.
2. Bilamana penujukan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada pihak terkait, pihak lain berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

Pasal 8
Ketentuan Lain
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dalam suatu Addendum/Suplemen dengan catatan:
1. Perubahan maupun penambahan dari Perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam Addendum/Suplemen Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat Asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermateraikan cukup dan telah ditandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar.

Pasal 9
Perselisihan
Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua pihak untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut.
Contoh Surat Perjanjian Pembuatan Website


Demikianlah Contoh Surat Perjanjian Pembuatan Website. Untuk mendapatkan contoh lain bentuk surat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan lihat kumpulan contoh surat perjanjian kami yang lain dalam kategori Surat Perjanjian. Silahkan kunjungi kumpulan artikel surat perjanjian kami sebelumnya yaitu 2 Contoh Surat Perjanjian Penerbitan Atau Percetakan Buku.

2 Contoh Surat Perjanjian Penerbitan Atau Percetakan Buku

Contoh Surat Perjanjian Penerbitan Atau Percetakan Buku – Disini akan Anda temukan 2 contoh surat perjanjian untuk penerbitan buku dan percetakan buku. Surat perjanjian ini terjadi diantara pihak penulis dan penerbit yang membahas tentang hak mencetak, menerbitkan, memperbanyak, mengedarkan, menjual buku hasil karya tulis penulis dan juga tentang sistem pembayaran bagi si penulis.

Surat Perjanjian Penerbitan Atau Percetakan ini bisa Anda modifikasi untuk majalah dan karya tulis lainnya. Anda juga dapat memodifikasi isi surat perjanjian penerbitan atau percetakan ini untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi.

Contoh Surat Perjanjian Penerbitan Atau Percetakan Buku 1

SURAT PERJANJIAN PERCETAKAN BUKU

No: 332
Pada hari ini Hari : Kamis, Tanggal : 21, Bulan : Juni, Tahun : 2012 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mujiono
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Sulamun
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian percetakan buku yang berjudul “ Supernova” dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
BENTUK KERJA SAMA
1. Pihak Kedua selanjutnya disebut pula Penulis dengan ini memberi izin dan menyerahkan lisensi (hak eksploitasi) kepada Pihak Pertama, selanjutnya disebut pula Percetakan yang menyatakan setuju dan menerima penyerahan dari penulis naskah buku Berjudul : Supernova
2. Pihak Kedua memberi izin dan menyerahkan lisensi tersebut dimaksudkan, agar Percetakan mempunyai hak tunggal untuk mencetak, menerbitkan, memperbanyak, serta mengedarkan ciptaan hasil karya tulis (buku) tersebut.
3. Penyerahan sebagaimana dimaksudkan di atas, bersifat pemberian izin atau hak secara khusus atau eksklusif yang diberikan kepada Pihak Pertama, sebagai satu-satunya pemegang lisensi yang berhak untuk itu.

PASAL 2
LISENSI
1. Pemberian izin dan penyerahan lisensi oleh Penulis kepada Percetakan menurut perjanjian ini, dilakukan secara khusus dan hanya kepada Percetakan/Pihak Pertama. Dengan demikian, Penulis berjanji dan oleh karena itu mengikatkan dirinya, selama perjanjian ini berlangsung tidak akan memberikan izin lain dan/atau menyerahkan lisensi atas ciptaan karya tulis (buku) tersebut kepada orang lain/pihak percetakan lainnya.
2. Pemindahan dan penyerahan izin lisensi tersebut kepada orang/pihak percetakan lainnya, baru dapat dilakukan oleh Penulis apabila Percetakan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam akta perjanjian ini. Kesalahan atau pelanggaran mana harus terbukti berdasarkan fakta-fakta yang jelas.
3. Apabila Penulis maupun Percetakan berkehendak untuk mengakhiri perjanjian tersebut harus memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan, sekurang sekurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 3
HAK CIPTA
Hak cipta atas ciptaan hasil karya tulis (buku) tersebut di atas berada dan dipegang oleh untuk selanjutnya dialihkan oleh Penulis kepada Percetakan, sehingga dalam hal ini Percetakan selanjutnya merupakan Pemilik Hak Cipta, dan sekaligus sebagai Pemegang Hak Cipta.

PASAL 4
KOMPENSASI
1. Seluruh biaya mencetak, menerbitkan, memperbanyak serta mengedarkan buku tersebut disediakan dan ditanggung sepenuhnya oleh Percetakan;
2. Penulis akan menerima dari Percetakan;
a. Biaya pembayaran outright (jual-putus) yang telah disepakati sebesar Rp x.xxx.xxx, (Terbilang rupiah) untuk buku yang diterbitkan yang diserahterimakan setelah perjanjian kerja sama percetakan ditandatangani oleh para pihak.
b. Buku karyanya tersebut dari hasil cetakan pertama dengan cuma-cuma, sebagai bukti percetakan sebanyak 5 (lima) eksemplar.
3. Percetakan memegang lisensi atas hak percetakan dan hak cipta karya tulis ini hingga jangka waktu tidak terbatas.

PASAL 5
SYARAT NASKAH BUKU
Naskah buku yang ditulis oleh Penulis dan harus diserahkannya kepada Percetakan menurut perjanjian, harus memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:
a. Materinya menampilkan sesuatu yang mutakhir dan dikemas dengan populer.
b. Harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan metode pendekatan komunikatif dan mudah dipahami.
c. Memiliki kelebihan dari produk-produk pesaing yang telah ada.
d. Mengandung kebenaran dari segi ilmu dan norma dalam masyarakat .
e. Apabila naskah dinilai kurang memenuhi persyaratan, Penulis diwajibkan memperbaiki naskah buku yang telah disusunnya itu, dengan mempertimbangkan –masukan dari Tim Editor yang ditunjuk oleh Percetakan.

PASAL 6
WEWENANG PERCETAKAN
Percetakan berhak dan berwenang sepenuhnya untuk:
a.Menentukan penetapan rupa, bentuk, dan model pencetakan, mengganti atau mengubah judul, termasuk menyetujui tetap dicantumkannya logo dan alamat pada sampul depan dan prelim buku sebagai percetakan
b.Mengubah/memperbaiki bahasa dan sistematika naskah.
c.Menetapkan harga, tata cara penjualan dan pendistribusiannya.
d.Merevisi/memperbaiki naskah tersebut bersama-sama Penulis.

PASAL 7
JAMINAN PENULIS
Penulis menjamin Percetakan:
a. Bahwa karya tulis (buku) tersebut benar-benar hasil ciptaannya sendiri, yang lahir atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sehingga Penulis meyakinkan Percetakan bahwa ciptaan karya tulis (buku) miliknya tersebut tidak mengandung sesuatu hal yang melanggar hak cipta orang lain.
b. Bahwa Penulis berhak sepenuhnya untuk memberikan izin dan menyerahkan lisensi atas hasil karya tulis (buku) itu kepada Percetakan, sehingga Percetakan tidak akan mendapat gangguan dalam haknya untuk menerbitkan, mencetak, memperbanyak, dan mengedarkan atau menyebarluaskan buku tersebut, dari siapa pun juga di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
c. Bahwa Penulis tidak memberikan izin dan menyerahkan lisensi atas buku tersebut kepada siapa pun juga dan secara bagaimana pun juga, selama terikat dalam perjanjian ini.
d.Bahwa Penulis tidak akan menyerahkan ciptaan hasil karya tulis (buku) miliknya tersebut kepada pihak ketiga/percetakan lainnya.
e. Bahwa karya tulis (buku) tersebut tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan kepada orang lain dan/atau pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Bahwa karya tulis (buku) tersebut tidak tersangkut dalam suatu perkara/sengketa, baik perdata maupun pidana dan bebas dari segala sitaan-sitaan.
g. Bahwa karya tulis (buku) tersebut tidak sedang dijaminkan secara bagaimana pun juga kepada pihak lain dan tidak diberati dengan beban-beban apapun juga.
Dengan demikian, Penulis membebaskan Percetakan dari segala tuntutan/gugatan pihak lain (apabila ada).

PASAL 8
PENGGUNAAN NASKAH BUKU
Penulis berjanji dan oleh karena itu mengikatkan dirinya serta diwajibkan untuk menaati larangan-larangan sebagai berikut:
1) Tanpa seizin Percetakan, mengambil kutipan dari karya tulis (buku) tersebut untuk penulisan karya tulis lainnya, kecuali untuk keperluan artikel, resensi, atau sejenisnya dengan panjang kutipan sesuai dengan batas kewajaran.
2) Melakukan perubahan-perubahan atas naskahnya yang sudah diset. Apabila perubahan tersebut tetap dilakukan, sehingga percetakan menuntut biaya tambahan, maka biaya tambahan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penulis.
3) Membuat tulisan lain yang judul maupun isinya dapat merugikan Percetakan dalam penjualan buku tersebut.

PASAL 9
PENGGANDAAN BUKU
Penulis dilarang menerbitkan, mencetak, memperbanyak dan mengedarkan/menyebarluaskan sendiri karya tulis (buku)nya tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik mengerjakannya sendiri maupun menyuruh orang lain atau memodalinya, untuk perbuatan mana merupakan suatu pelanggaran yang diancam dengan hukuman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
KUASA PERCETAKAN
Kuasa-kuasa tersebut di atas adalah tetap dan tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab/dasar-dasar yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia, karena kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini, akta mana tidak akan dibuat jika kuasa-kuasa tersebut di atas dapat dihapuskan atau dicabut kembali.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Semua perselisihan yang timbul antarpihak mengenai perjanjian ini atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Perselisihan yang bersifat teknis dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat di antara keduanya, akan diselesaikan dengan menunjuk seorang penasihat hukum, yang akan bekerja untuk kepentingan kedua belah pihak dengan cara menengahi dan mencari jalan penyelesaian terbaik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
3. Perselisihan di luar bidang teknis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kelas I.
4. Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.

PASAL 12
KETENTUAN – KETENTUAN LAIN
1. Hal-hal yang tidak/belum cukup diatur dalam akta ini, akan ditetapkan kemudian dalam salah satu akta addendum/tambahan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Semua ketentuan tambahan, atau perubahan dalam akta perjanjian ini hanya dapat dianggap sah dan mengikat apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Contoh Surat Perjanjian Penerbitan Atau Percetakan Buku 1


Contoh Surat Perjanjian Penerbitan Atau Percetakan Buku 2

SURAT PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

No: 423
Pada hari ini Hari : Kamis, Tanggal : 21, Bulan : Juni, Tahun : 2012 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mujiono
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Sulamun
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian penerbitan buku yang berjudul “ Supernova” dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
(1) PIHAK PERTAMA menyediakan dan menyerahkan pada PIHAK KEDUA naskah yang berjudul “Supernova” yang diketik rapi siap untuk dicetak (Persklaar) lengkap dan muda dibaca disertai dengan gambar-gambar, foto-foto,daftar-daftar yang diperlukan untuk diterbitkan menjadi buku.
(2) PIHAK PERTAMA menjamin sebagai pemilik sah dari naskah tersebut ayat (1)
(3) Perubahan judul dan isi dari naskah aslinya harus disepakati oleh kedua pihak.

Pasal 2
(1) PIHAK PERTAMA memberikan jaminan bahwa karangannya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 serta Garis-Garis Besar Haluan Negara, tidak menyinggung hak cipta orang lain dan tidak memuat hal-hal yang dianggap fitnah, penghinaan atau merugikan nama baik pihak lain.
(2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terjadi gugatan oleh pihak lain atas isi naskah tersebut Pasal 1 ayat (1) perjanjian.

Pasal 3
PIHAK KEDUA bersedia menerbitkan naskah tersebut Pasal 1 ayat (1) perjanjian ini menjadi buku untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan untuk umum.

Pasal 4
(1) Untuk penerbitan buku tersebut pada Pasal 1 ayat (1) diatas PIHAK KEDUA akan membayar pada PIHAK PERTAMA royalti sebesar 10% dari harga jual bruto (harga jual satuan buku sebelum dikurangi rabat) buku-buku yang terjual.
(2) Perhitungan dan pembayaran royalti akan dilakukan setiap bulan Januari dan Juli dari tahun yang berjalan.
(3) Untuk buku dengan sampul keras (Hard Cover) maka perhitungan royalty sebagai mana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dikurangi harga sampul.

Pasal 5
PIHAK PERTAMA tidak akan menyerahkan naskah atau kutipan naskah yang sama kepada pihak lain intuk diterbitkan.

Pasal 6
Jika terbitnya karya PIHAK PERTAMA habis terjual, maka untuk dilakukan cetak ulang berlaku untuk ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
(1) PIHAK KEDUA memberitahukan pada PIHAK PERTAMA tentang maksudnya itu dengan memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengadakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu.
(2) PIHAK PERTAMA mengikat diri untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan karyanya untuk cetak ulang dengan segera dan sebaik-baiknya.
(3) PIHAK KEDUA berhak menujuk orang lain yang dianggap cakap untuk melakukan perubahan atau perbaikan itu dalam hal PIHAK PERTAMA meninggal atau berhalangan setelah berunding dengan para ahli warisnya atau wakilnya, bila ada.

Pasal 7
(1) PIHAK KEDUA menetapkan oplah cetakan dan harga jual buku.
(2) Pada setiap cetakan akan disisihkan 10% dari seluruh jumlah oplah, untuk keperluan promosi, resensi, dan relasi serta eksemplar eksploitasi lainnya.
(3) Jumlah 10% tersebut ayat (2) dibebaskan dari perhitungan royalty.

Pasal 8
(1) Untuk mengadakan terjemahan atas buku tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) perjanjian ini untuk diperdagangkan, perlu mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
(2) Jika PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sepakat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menerjemahkan dan menerbitkan karya PIHAK PERTAMA dalam bahasa lain maka PIHAK KEDUA akan membebaskan 5% dari royalty yang diterimanya dari pihak ketiga tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
(3) Jika terjemahan dan penerbitan dalan bahasa lain diselenggaraka sendiri oleh PIHAK KEDUA, maka kepada PIHAK PERTAMA akan diberikan royalty sebesar 10% dari harga jual bruto terbitan dalam bahasa lain. Pembayaran royalty tersebut ayat (3) dilakukan menurut ketentuan Pasal 4.

Pasal 9
Apabila Pihak Pertama meninggal dunia, maka hak dan kewajiban yang timbul akibat Surat Perjanjian ini beralih kepada:

a. Nama : Sumarno
b. Hubungan keluarga : Anak
c. Tempat tinggal : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor

Pasal 10
(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui pengadilan negeri /niaga.

Pasal 11
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pertama dan kedua sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak.
Contoh Surat Perjanjian Penerbitan Atau Percetakan Buku 2


Demikianlah 2 Contoh Surat Perjanjian Penerbitan Atau Percetakan Buku. Untuk mendapatkan contoh lain bentuk surat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan lihat kumpulan contoh surat perjanjian kami yang lain dalam kategori Surat Perjanjian. Silahkan kunjungi kumpulan artikel surat perjanjian kami sebelumnya yaitu Contoh Surat Perjanjian Kredit Dan Klausa-Klausanya.

Contoh Surat Perjanjian Kredit Dan Klausa-Klausanya

Contoh Surat Perjanjian Kredit – Ini adalah contoh bentuk perjanjian kredit lengkap dengan pasal-pasalnya yang dilakukan dihadapan notaris.

SURAT PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 223
Bogor, tanggal 25 juni 2012 Menghadap kepada saya,—
Frid Hutagalung, SH, Sarjana Hukum, Notaris di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal-
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :———-
I. Valentino Sihombing SH, Staff Pengawasan Kredit–
perseroan terbatas PT. Lancar Jaya
Kantor Cabang Cibinong, berkedudukan dan berkantor pusat Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor —
bertempat tinggal di Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor —————-
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ———–
berdasarkan atas kekuatan surat kuasa yang dibuat ——–
secara di bawah tangan tertanggal 25 juni 2012——–
nomor: 225, bermeterai cukup yang sebuah ——-
photo copynya setelah dicocokan dengan aslinya ———–
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa ————
dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama: ———–
a. Mujiono, Pemimpin perseroan terbatas ——–
PT Lancar Jaya  Kantor Cabang Utama Cibinong, ——–
berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor , ————-
bertempat tinggal di Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 35, Cibinong Bogor, berdasarkan kekuatan ——-
Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan, tertanggal 20 Juni 2000 ——–
diperlihatkan kepada saya, Notaris; dan ——————
b. Sulamun, Wakil Pemimpin Pemasaran Dan ——-
Kredit perseroan terbatas PT. Lancar Jaya ———–
Kantor Cabang Utama Cibinong, berkedudukan dan ————
berkantor pusat di Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor, bertempat tinggal di Jl. Contoh Surat Resmi No. 222, Cibinong Bogor ———
berdasarkan kekuatan Surat Keputusan Pengangkatan ——–
Karyawan, tertanggal 20 Juni 2000 Nomor: 223,
yang diperlihatkan kepada ——–saya, Pejabat; ———
dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama-
Perseroan Terbatas PT Lancar Jaya berkedudukan di Cibinong.–
——————– PIHAK PERTAMA ———————–
II. Sumarmo, berumur 40 tahun, wiraswasta, suami —
dari dan yang untuk melakukan tindakan hukum tersebut—–
di bawah ini seberapa perlu telah mendapat persetujuan —
dari istrinya, yaitu Sumarni, Ibu rumah ——-
tangga, kedua-duanya bertempat tinggal di Kotamadya Bogor ——
———————– PIHAK KEDUA ———————-
Para penghadap telah saya, Notaris kenal. —————-
Para penghadap untuk dirinya sendiri maupun bertindak —-
sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu dengan ini –
menerangkan : ——————————————–
bahwa penghadap Pihak Kedua tersebut, yang selanjutnya akan–
disebut DEBITUR, untuk keperluan Investasi telah memperoleh–
fasilitas kredit dari perseroan terbatas PT Lancar Jaya–
pelaksanaanya dilakukan melalui Kantor Cabang Cibinong,—-
yang selanjutnya secara singkat akan disebut BANK sampai–
sejumlah Rp .10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan—–
kredit tersebut telah dilaksanakan dengan dibuatnya akta–
Perjanjian Kredit yang dilakukan secara di bawah tangan—
diantara kedua belah pihak, yaitu dengan akta————-
tertanggal 25 juni 2012 bahwa oleh karena itu, maka DEBITUR–
dengan ini menyatakan mengaku telah mempunyai utang——-
karena pinjaman uang kepada BANK, yang dengan ini———
menyatakan menerima pengakuan utang dari DEBITUR sampai—
sejumlah Rp .10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)–
jumlah lainnya dalam hal terjadi penambahan, pengurangan,-
perubahan atau pembaharuan utang yang bersangkutan ——-
sebagaimana yang akan ternyata dari rekening pinjaman —-
DEBITUR pada BANK. —————————————
Berkenaan dengan apa yang telah diuraikan itu antara —–
BANK disatu pihak dan DEBITUR di lain pihak telah dicapai-
Permufakatan dan persetujuan untuk membuat suatu ———
perjanjian kredit dengan memakai syarat-syarat dan ——-
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ——————–
———————— PASAL 1. ————————
Bahwa seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ——
yang telah ditetapkan dalam akta Perjanjian Kredit ——-
yang telah dibuat secara di bawah tangan seperti apa —–
yang telah disebut di atas berlaku untuk perjanjian ini. –
———————— PASAL 2. ————————
Kredit yang diberikan tersebut di atas hanya dapat ——-
dipergunakan oleh Debitur untuk Pembelian Tanah. ———
Apabila fasilitas kredit ini dipergunakan tidak sesuai —
dengan keperluannya seperti yang tersebut di atas, maka —
BANK berhak secara sepihak untuk menghentikan perjanjian –
kredit ini, dan DEBITUR diwajibkan untuk membayar seluruh-
utangnya, berikut bunga, provisi, denda-denda dan ——–
biaya-biaya lainnya dengan seketika dan sekaligus lunas —
dengan ketentuan bilamana DEBITUR tidak membayar, maka —
BANK berhak untuk menjual atau memindahkan hal segala —-
sesuatu yang tersebut dalam pasal 11 akta ini, yaitu —–
dengan cara seperti tersebut dalam pasal 11 akta ini pula.
———————— PASAL 3. ————————
Terhadap kredit yang diberikan oleh BANK tersebut ——–
DEBITUR dikenakan bunga uang sebesar 19% (sembilanbelas —
prosen) setahun atas dasar jumlah yang terutang (saldo —
debet), bunga mana wajib dibayar pada tiap-tiap bulan —-
bersama-sama dengan pembayaran angsuran pokok sebagaimana-
yang diatur dalam pasal 5) di bawah ini, dan untuk pertama
kalinya pada tanggal 21 Juli 2012—-
————————- PASAL 4. ———————–
Untuk perjanjian kredit ini DEBITUR tidak dikenakan ——
provisi dari jumlah kredit tersebut di atas, sebagaimana –
yang telah ditetapkan oleh BANK sesuai dengan Surat ——
Perjanjian Kredit Nomor: 223, tertanggal 21 juni 2012 —–
———————— PASAL 5. ————————
Pembayaran kembali kredit tersebut harus dilakukan oleh —
DEBITUR pada setiap bulan, yang terdiri dari angsuran —-
pokok dan bunga dalam jangka waktu 120 (seratus duapuluh)-
bulan, terhitung sejak kredit tersebut direalisir, yaitu –
pada tanggal 14 Juli 2012
Sepanjang tingkat suku bunga adalah sama seperti ———
ditetapkan dalam pasal 3) di atas, maka jumlah angsuran —
pokok bulanan yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK-
adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK selambat-lambatnya-
pada tanggal 14 (empatbelas) dari setiap bulan, dan untuk-
pertama kalinya pada tanggal empatbelas juli —
-satu dan lain sesuai dengan Daftar Angsuran KPPR ——–
yang dibuat secara di bawah tangan dan telah diketahui —
dan dipahami oleh masing-masing pihak. ——————-
Perubahan jumlah angsuran bulanan yang disebabkan ——–
oleh perubahan suku bunga akan diberitahukan secara ——
tertulis oleh BANK kepada DEBITUR. ———————–
———————— PASAL 6. ————————
Semua pembayaran-pembayaran baik utang pokok atau ——–
bunga-bunganya harus dilakukan kepada dan di kantornya —
BANK dengan menerima kwitansi atau tanda penerimaan ——
lainnya yang wajib diberikan oleh BANK. ——————
Apabila DEBITUR tidak melunasi utangnya serta tidak ——
melakukan pembayaran bunga sesuai dengan waktu yang telah-
ditetapkan dengan BANK, sehingga harus dilakukan penagihan
oleh BANK, maka segala biaya-biaya termasuk upah yang —-
lazim bagi seorang kuasa atau pengacara guna menagih utang
tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta —
biaya-biaya lainnya yang mungkin dikeluarkan oleh BANK —
menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh DEBITUR. ——-
———————— PASAL 7. ————————
Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kembali jumlah-
angsuran pokok berikut bunganya sebagaimana yang telah —
ditetapkan dalam pasal 5) di atas, maka yang berhutang —
wajib membayar denda keterlambatan sebesar 0,2% (nol koma-
dua prosen) dari jumlah angsuran yang tertunggak untuk —
setiap hari keterlambatan. ——————————-
Denda mana wajib dibayar dengan seketika dan secara ——
sekaligus bersama-sama dengan angsuran yang tertunggak, —
serta tidak dapat dirubah dengan suatu perjanjian apapun.-
———————— PASAL 8. ————————
DEBITUR harus memenuhi kewajibannya untuk membayar ——-
pajak kepada pihak yang berwajib sebagaimana mestinya —-
dan kewajiban-kewajiban fiskal DEBITUR yang mungkin ——
masih belum dipenuhi wajib untuk diselesaikan lebih ——
dahulu. ————————————————–
———————— PASAL 9. ————————
Menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam pasal 5) –
tersebut di atas, mengenai cara pembayaran kembali utang –
tersebut, maka utang itu dapat ditagih oleh BANK ———
seketika dan secara sekaligus, bilamana : —————-
a. DEBITUR menurut pertimbangan BANK tidak atau ———-
tidak cukup memenuhi salah satu atau lebih syarat- ——-
syarat dan kentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ———
perjanjian kredit ini ; ———————————-
b. DEBITUR dinyatakan pailit atau diperkenankan ———-
menunda pembayaran utang-utangnya, ditaruh di bawah ——
pengampuan atau karena sebab apapun juga tidak berhak —-
dan berkuasa lagi untuk mengurus dan menguasai harta —–
kekayaannya ; ——————————————–
c. Kekayaan DEBITUR baik seluruhnya maupun —————
sebagiannya disita oleh pihak/orang ketiga ; ————-
d. Kekayaan DEBITUR atau harta yang dijadikan ————
jaminan dalam akta ini menjadi sedemikian kurangnya ——
sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup ———
bagi utangnya DEBITUR kepada BANK, satu dan lain ———
semata-mata menurut pertimbangan BANK sendiri ; ———-
e. Harta yang dijadikan jaminan dalam akta ini dijual —-
atau dialihkan haknya dengan cara apapun kepada ———-
pihak lain ; ———————————————
f. DEBITUR meninggal dunia kecuali jika para ahli ——–
warisnya bersedia untuk memenuhi kewajiban YANG ———-
BERUTANG yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini.—
———————– PASAL 10. ————————
Atas perjanjian ini DEBITUR harus memberikan jaminan —–
kepada BANK berupa harta yang ditetapkan oleh BANK di —-
dalam Akta Perjanjian Kredit ini. ————————
Jaminan tersebut akan diikat menurut peraturan serta —–
dengan cara yang dianggap perlu/baik oleh BANK, sedangkan-
semua biaya-biaya yang diperlukan untuk pengikatan jaminan
tersebut menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh ——-
DEBITUR. ————————————————-
Surat-surat asli dari barang jaminan harus diserahkan dan-
disimpan oleh BANK. ————————————–
———————– PASAL 11. ————————
Untuk menjamin lebih jauh pembayaran sebagaimana mestinya-
segala sesuatu yang harus dibayar oleh DEBITUR ———–
kepada BANK, baik karena utang pokok, bunga-bunga, ——-
provisi, denda-denda atau biaya-biaya lainnya yang timbul-
karena dibuatnya Akta Perjanjian Kredit ini atau yang —-
karena sebab apapun mungkin akan timbul maka DEBITUR —–
dengan Akta Surat Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan –
tertanggal hari ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris,
di bawah nomor 1, telah memberi jaminan berupa harta —–
yang akan disebut di bawah ini, yaitu : ——————
Hak Milik, Sertipikat Nomor : 552 ;—–
yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan ——
dalam GAMBAR SITUASI tanggal 1 mei 2005. ——–
nomor : 332, satu dan lain yang diperoleh DEBITUR—-
berdasarkan pembelian demikian sesuai dengan akta ——–
Jual Beli Nomor: 452, tertanggal 5 Januari 2003 —-
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk semua wilayah —-
Kecamatan yang ada di Cibinong —————–
– Demikian berikut segala sesuatu yang berada, berdiri,—
dan tertanam di atas tanah tersebut, baik yang sekarang—
telah ada maupun yang di kemudian hari akan didirikan —-
yang menurut sifatnya, tujuannya, hukum dan kebiasaan —-
merupakan barang-barang tetap tidak ada yang ————-
dikecualikan, setempat dikenal sebagai —-
Satu dan lain dengan memakai syarat-syarat dan ———–
ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam —–
Akta Kuasa Untuk memasang Hipotik tersebut di atas. ——
———————– PASAL 12. ————————
DEBITUR dengan ini menjamin kepada BANK, bahwa tanah dan –
bangunan yang dikuasakan untuk dipasang hipotik tersebut –
di atas, adalah benar-benar milik DEBITUR sendiri dan —-
tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan –
dan tidak terikat pada suatu utang lain, atau diberati —
dengan beban-beban lain berupa apapun dan baik sekarang —
maupun di kemudian hari BANK tidak akan mendapat tuntutan-
dari pihak manapun yang menyatakan mempunyai hak terlebih-
dahulu atau turut mempunyai hak atasnya dan karenanya BANK
dibebaskan oleh DEBITUR dari pihak lain mengenai hal-hal –
tersebut. ————————————————
———————— PASAL 13. ———————–
DEBITUR dengan ini menyatakan tidak berkeberatan bila —-
BANK menggadaikan kembali (herbelenen) kredit ini ——–
kepada BANK SENTRAL (BANK INDONESIA) sesuai dengan ——-
ketentuan yang berlaku. ———————————-
———————— PASAL 14. ———————–
Selama kredit ini berlangsung DEBITUR wajib untuk ——–
mengasuransikan bangunan yang dijadikan jaminan tersebut –
di atas terhadap bahaya kebakaran dan/atau bahaya-bahaya –
lainnya yang ditetapkan oleh BANK kepada Maskapai Asuransi
yang dianggap baik oleh BANK dan wajib menyebut BANK —–
sebagai pihak yang berhak menerima uang asuransi tersebut.
DEBITUR wajib pula menyerahkan kepada BANK semua asli —-
polis asuransi tersebut dan BANK berhak untuk ————
mengasuransikan bangunan yang diseraknan itu apabila —–
DEBITUR lalai mentaati permintaan BANK mengenai hal ini, –
sedangkan premi-premi dari serta segala biaya-biaya yang –
berhubungan dengan asuransi tersebut wajib dibayar ——-
sepenuhnya oleh DEBITUR. ———————————
———————— PASAL 15. ———————–
Kekuasaan-kekuasaan yang tecantum dalam Akta Kuasa Untuk –
Memasang Hipotik tersebut di atas, adalah merupakan bagian
terpenting dan syarat mutlak yang tidak dapat dipisahkan –
dari Akta Perjanjian Kredit ini yang tanpa adanya kuasa- –
kuasa tersebut, Perjanjian Kredit ini tidak akan diperbuat
dan karenanya kuasa-kuasa itupun diberikan dengan ——–
melepaskan semua aturan-aturan yang ditetapkan dalam —–
Undang-Undang yang mengatur segala sebab dan dasar yang —
dapat mengakhiri suatu kuasa. —————————-
———————— PASAL 16. ———————–
Perjanjian dalam akta ini berikut semua kekuasaan yang —
diberikan oleh DEBITUR kepada BANK akan menjadi ———-
berakhir dengan sendirinya apabila DEBITUR telah ———
membayar lunas seluruh utangnya yang timbul berdasarkan —
Akta Perjanjian Kredit ini dan/atau karena sebab apapun. –
———————— PASAL 17. ———————–
Pada saat BANK melaksanakan hak-hak dan hak-hak ———-
istimewanya yang timbul dari Perjanjian Kredit menurut —
akta ini, maka BANK berhak untuk menetapkan sendiri jumlah
tagihannya kepada DEBITUR baik karena utang pokok, ——-
bunga-bunga, provisi, denda-denda dan biaya-biaya lainnya-
serta berhak untuk menggunakan hasil penjualan segala —-
sesuatu yang dijadikan jaminan tersebut di atas untuk —-
membayar jumlah yang telah ditetapkan oleh BANK itu. —–
DEBITUR dengan ini dan pada waktunya melepaskan hak ——
haknya untuk menyampaikan suatu keberatan terhadap ——-
perhitungan BANK itu, demikian dengan tidak mengurangi —
hak DEBITUR untuk setelah ia (DEBITUR) membayar seluruh —
utangnya kepada BANK, menuntut pembayaran kembali dari —
BANK jumlah-jumlah yang ternyata telah kelebihan dibayar –
dan untuk pembayaran kelebihan tersebut DEBITUR tidak —-
berhak meminta ganti kerugian berupa apapun juga kepada —
BANK. —————————————————-
———————— PASAL 18. ———————–
Biaya pembuatan akta ini dan grosse akta ini untuk BANK, –
selanjutnya biaya-biaya lainnya yang mungkin dikeluarkan –
sehubungan dengan dibuatnya Akta Perjanjian kredit ini —
merupakan beban dan oleh karena itu harus dipikul dan —-
dibayar oleh DEBITUR. ————————————
———————— PASAL 19. ———————–
Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam Akta ———
Perjanjian Kredit ini akan diatur bersama kemudian. ——
BANK dan DEBITUR telah bersama-sama menyetujui untuk —–
apabila perlu melakukan perubahan-perubahan atas syarat- –
syarat akta perjanjian kredit ini untuk disesuaikan dengan
peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. ————-
———————— PASAL 20. ———————–
Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut —
di atas menerangkan, bahwa mengenai hal ini dan segala —
akibat-akibatnya memilih tempat tinggal yang sah dan —–
tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri —–
di Cibinong ———————————————-

——————- DEMIKIAN AKTA INI ——————–
Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Bogor, Kamis,  pada —-
tanggal 25 juni 2012 seperti tersebut pada —–
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ————–
1. Alves Situmorang, SH dan George Situmorang, SH ————————–
2. Radja Nainggolan, SH ——————
Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal-
di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor sebagai saksi-saksi. ————————–
Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada ——–
para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris menandatanganinya. ———-
Dibuat dengan tanpa memakai renvooi. ———————
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. —-
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ————

Notaris di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor,

Frid Hutagalung, SH


Demikianlah Contoh Surat Perjanjian Kredit Dan Klausa-Klausanya. Untuk mendapatkan contoh lain bentuk surat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan lihat kumpulan contoh surat perjanjian kami yang lain dalam kategori Surat Perjanjian. Silahkan kunjungi kumpulan artikel surat perjanjian kami sebelumnya yaitu 3 Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang.

3 Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang

Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang – Artikel ini berisi 3 contoh bentuk surat perjanjian yg berhubungan dgn hutang piutang atau pinjam meminjam uang. Surat Perjanjian Hutang Piutang dibawah ini bisa Anda modifikasi isi dan klausanya sesuai kondisi dan kesepakatan antara pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang tersebut.

Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang 1

PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Pada hari ini, Kamis 21 juni 2012, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujiono
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor
No KTP : 00321541274
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Sulamun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor
No KTP : 00617839127
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 21 Juni 2012, PIHAK PERTAMA telah mengajukan Hutang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA.

2. Bahwa atas pengajuan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah menyetujui untuk meminjamkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA pada 21 Juni 2012.

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa pembayaran Hutang oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cicilan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, selama 12 bulan, yang dimulai pada bulan Juli, 2012 dan berakhir pada Juni 2013.

4. Perjanjian hutang piutang ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

5. Mengenai hal-hal yang belum dituangkan dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dengan addendum-addendum baru sesuai kesepakatan para pihak.
Demikian surat perjanjian ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang 1


Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang 2

Surat Perjanjian Hutang Piutang

Pada hari ini, Kamis 21 juni 2012, telah ditandatangani suatu perjanjian hutang piutang uang antara kedua pihak :

1. Mujiono, bertempat tinggal di Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Sulamun, beralamat di Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa :
3. Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa PIHAK PERTAMA telah memijam dari PIHAK KEDUA sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa dengan uang pinjaman dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA tersebut, telah membeli dari PIHAK KETIGA sebuah bangunan rumah tinggal berikut turutan dan pekarangannya yang terletak dalam daerah wilayah Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor berikut dengan segala hak-hak dan kepentingan diatas sebidang tanah dimana didirikan bangunan/ rumah tinggal tersebut.
5. Bahwa mengenai pinjaman uang tersebut dan sekalian mengenai pemberian jaminan atas bangunan rumah tinggal berikut dengan bidang tanahnya tersebut kedua belah pihak bermaksud hendak menetapkan dalam suatu perjanjian.

Pasal 1
JUMLAH PINJAMAN
PIHAK PERTAMA dengan ini telah meminjam dari PIHAK KEDUA uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dapat membeli dalam keadaan kosong bangunan rumah tinggal berikut dengan turutan yang terletak di Jalan Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor berikut dengan segala hak-hak dan kepentingan-kepentingan di atas bidang tanah tersebut.

Pasal 2
PENYERAHAN PINJAMAN
PIHAK KEDUA telah menyerahkan uang sebagai pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus kepada PIHAK PERTAMA pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerimanya dengan menandatangani bukti penerimaan (kuitansi) yang sah.

Pasal 3
BUNGA
1. Atas hutang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, PIHAK PERTAMA dikenakan bunga setiap bulannya sebesar 1% (satu persen) oleh PIHAK KEDUA.
2. Yang dikenakan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah sisa hutang yang belum dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
SISTEM PENGEMBALIAN
PIHAK PERTAMA wajib membayar kembali hutangnya tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan cara pembayaran angsuran sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, selama 12 bulan, yang dimulai pada bulan Juli, 2012 dan berakhir pada Juni 2013.

Pasal 5
BIAYA PENAGIHAN
1. Bilamana untuk pembayaran kembali atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini diperlukan tindakan-tindakan penagihan oleh PIHAK KEDUA maka segala biaya-biaya penagihan itu baik di hadapan maupun di luar pengadilan semuanya menjadi tangungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila pihak pertama lalai dalam membayar biaya-biaya penagihan-penagihan yang dibayar pada ayat 1 pasal ini, maka terhadap seluruh biaya-biaya tersebut juga dikenakan bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari sampai seluruh penagihannya tersebut lunas.

Pasal 6
PENGEMBALIAN SEKALIGUS
1. Apabila PIHAK PERTAMA karena sebab apapun juga lalai atau ingkar dari perjanjian ini sedangkan masih ada hutang yang belum lunas dibayar oleh PIHAK PERTAMA maka selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan terhitung semenjak tanggal jatuh tempo, PIHAK PERTAMA wajib membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. Yang digolongkan sebagai kelalaian atau ingkar janji PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, bilamana :
PIHAK PERTAMA tidak atau lalai memenuhi salah satu kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
a)Terhadap PIHAK PERTAMA diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk diletakan dibawah pengakuan atau untuk dinyatakan pailit.
b)Bilamana harta kekayaan dari PIHAK PERTAMA terutama bangunan rumah tinggal berikut dengan bidang tanahnya disita atau bilamana terhadap PIHAK PERTAMA dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
c)Bilamana PIHAK PERTAMA meninggal dunia.

Pasal 7
JAMINAN
Untuk menjamin pembayaran kembali yang tertib dan sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini masih terutang oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, berikut dengan ongkos-ongkos lainnya serta biaya-biaya penagihan, maka akan dibuat sebuah perjanjian di mana PIHAK PERTAMA akan menyerahkan sebagaimana jaminan kepada PIHAK KEDUA sebagai bangunan milik PIHAK PERTAMA terbuat dari dinding tembok lantai ubin dan atap genteng terletak di Jalan Contoh Surat Perjanjian didirikan di atas sebidang tanah seluas kurang lebih 50 m2, Blok A jenis Klaster No. 214 tertanggal 15 mei 2005 berikut dengan segala hak dan kepentingan yang sekarang atau dikemudian hari akan diperoleh PIHAK PERTAMA atas sebidang tanah tersebut diatas.

Pasal 8
KUASA
1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil dan menguasai rumah dan tanah serta turutannya sebagaimana disebut pada pasal 7 untuk menjual atau melakukan lelang atau memiliki sendiri atas benda jaminan tersebut dalam rangka melunasi hutang PIHAK PERTAMA.
2. Kuasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didalam atau berdasarkan perjanjian ini, merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena meninggal dunianya PIHAK PERTAMA atau karena sebab apapun juga.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2.Jika penyelesaian secara mesyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Bogor.

Pasal 10
LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat menyurat dan atau addendum perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang merupakan salah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP
Perjanjian Hutang Piutang uang ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh kedua belah belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.
Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang 2


Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang 3

ADDENDUM PENGAKUAN HUTANG

Nomor : 51
Pada hari ini, Kamis 21 juni 2012, Menghadap kepada saya, Frid Hutagalung, Sarjana Hukum, Notaris di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ———————————–
1. Mujiono Sarjana Hukum, Pemimpin PT. Lancar Jaya Abadi
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 juni 2012
Serah Terima tertanggal 5 juni 2012 yang kedua-duanya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan diperlihatkan kepada saya, Notaris, dari dan oleh karena itu sah mewakili dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Lancar Jaya Abadi
——————- PIHAK PERTAMA ———————-
2.Sulamun Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 020 Kelurahan Cibinong, Kecamatan Jonggol, Bogor
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan akta Kuasa Direksi tertanggal 5 juni 2012 hadapan Frid Hutagalung, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor, dari dan sebagai demikian sah mewakili untuk dan atas nama perseroan komanditer CV. Sukasenang berkedudukan di Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor, yang didirikan dengan akta tertanggal 20 mei 2005 Nomor 777, dibuat di hadapan Valentino Simbolon, Sarjana Hukum, ——————————-
——————- PIHAK KEDUA ——————-
3. Ferdinand  dan yang untuk melakukan tindakan hukum tersebut di bawah ini telah mendapat persetujuan dari istrinya yang juga turut menghadap kepada saya, Notaris, yaitu Ruhut Situmorang, SH
—————– PIHAK KETIGA/PENJAMIN ———————–
Para penghadap telah saya, Notaris kenal. Para penghadap untuk diri sendiri, dan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:- —————————————-
bahwa berdasarkan akta-akta : —————————————————————————
1. PENGAKUAN HUTANG Nomor 225 , tertanggal 21 mei 2011
– dari akta mana sebuah salinannya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris;
2. ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal 5 juni 2011
– yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan sebuah foto copynya setelah dicocokkan dengan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; —————————–
– pihak kedua telah mengaku berhutang uang karena pinjaman uang kepada pihak pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; —————————————–
– bahwa hutang/kredit tersebut khusus dipergunakan untuk keperluan : Perbaikan Mesin ————————–
– bahwa jangka waktu pengembalian hutang tersebut adalah 8 (delapan) bulan, terhitung dari tanggal 21 juni 2012
– bahwa berdasarkan ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT tersebut di atas tertanggal 5 juni 2011 untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 22 juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013
– bahwa sekarang dengan akta ini kedua belah pihak telah sepakat untuk : ———————–
a. memperpanjang jangka waktu pinjaman hutang tersebut, untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan bulan, dan dimulai terhitung sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013
b. merubah besarnya pinjaman, yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut di atas, para pihak dengan ini telah saling setuju dan bersepakat untuk mengadakan perubahan dalam akta PENGAKUAN HUTANG
Nomor: 7 jo ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT, tertanggal 5 juni 2011 masing-masing dan berturut-turut dibuat dihadapan Frid Hutagalung Sarjana Hukum tertanggal 18 juni 2012
dan dibuat secara di bawah tangan tertanggal 18 juni 2012 menjadi sebagai berikut : ——————–
– Angka-angka dan perkataan-perkataan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan tanggal 19 juni 2012 dalam akta PENGAKUAN UTANG Nomor: 443 ADENDUM PERJANJIAN KREDIT, tertanggal 5 juni 2011 berturut-turut dibuat dihadapan Ruhut Situmorang, Sarjana Hukum tertanggal 20 juni 2012 dan dibuat secara di bawah tangan tertanggal 20 juni 2012 untuk selanjutnya diubah menjadi: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , dan Adapun ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam akta PENGAKUAN HUTANG Nomor: 332 ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT, tertanggal 5 juni 2011 dihadapan Valentino Simbolon, Sarjana Hukum, tertanggal 21 juni 2012 di bawah tangan tertanggal 21 juni 2012 diubah secara tegas oleh para pihak dinyatakan tetap berlaku. ———————————————-
Akhirnya para penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan mengenai perjanjian ini dan segala akibat yang ditimbulkannya para pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Bogor. ———
——————- DEMIKIAN AKTA INI ——————–
Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Bogor pada hari Kamis, 21 juni 2012 seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ———————————-
1. Alves Sihombing, SH dan Valentino Simbolon, SH
2. George Tampubolon, SH
Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor sebagai saksi-saksi. ———–
Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatanganinya. Dibuat dengan tanpa memakai renvooi. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ————
Notaris di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor,

( Frid Hutagalung, SH.)


Demikianlah 3 Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang. Untuk mendapatkan contoh lain bentuk surat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan lihat kumpulan contoh surat perjanjian kami yang lain dalam kategori Surat Perjanjian. Silahkan kunjungi kumpulan artikel surat perjanjian kami sebelumnya yaitu 2 Contoh Surat Perjanjian Pra Nikah, Dan Rujuk.

2 Contoh Surat Perjanjian Pra Nikah, Dan Rujuk

Contoh Surat Perjanjian Pra Nikah, Dan Rujuk – Artikel surat perjanjian ini berisi 2 contoh bentuk Surat Perjanjian Pra Nikah dan Surat Perjanjian Rujuk. Tujuan dari surat perjanjian ini meliputi, tapi tidak terbatas pada:

– melindungi kekayaan yang diperoleh dari hasil kerja keras sebelum menikah
– melindungi dari kerugian yang ditimbulkan akibat poligami
– membebaskan dari hutang pasangan yang dimiliki ketika sebelum dan sesudah menikah
– menjamin kepemilikan warisan turun temurun
– menjamin kondisi finansial pasca perceraian

Untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dan isi perjanjian pra nikah atau isi perjanjian rujuk yang komprehensif, Anda dianjurkan untuk mendapatkan nasihat dari pengacara, advokat atau notaris. Silahkan simak contoh surat perjanjian dibawah ini dimana Anda bisa memodifikasi isinya sesuai kondisi dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.

Contoh Surat Perjanjian Rujuk Pernikahan

SURAT PERJANJIAN RUJUK

Kamis, 21 November 2013 di kota Bogor telah dibuat perjanjian Rujuk dari dan antara

Nama : Mujiono
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat sekarang : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor
No KTP : 00321541274
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Sarminah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat sekarang : Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor
No KTP : 00617839127
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak, berdasarkan itikad baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Surat Perjanjian Rujuk perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini:

Pasal 1
Prinsip Dasar
Kedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan hukum.

Pasal 2
Asas
Perjanjian berasaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3
Perkawinan Monogami
Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogami.

Pasal 4
keadaan khusus
(1) Dalam Keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami.
(2) Kuasa hukum yang ditunjuk oleh perjanjian ini adalah Frid Hutagalung, SH

Pasal 5
Pengabaian
Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6
Harta Kekayaan Dan Pengelolaan Kekayaan
(1) Harta kekayaan Pihak Pertama saat ini meliputi :

– Rumah di Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor seluas 50 m2 .

– Mobil Livanza warna hitam keluaran tahun 2005

– Tabungan di bank CBA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

(2) Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama.
(3) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).
(4) Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga.

Pasal 7
(1) Harta Kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta milik bersama.
(2) Pengelolaan harta kekayaan bersama tersebut dijalankan secara bersama-sama.
(3) Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa ijin terhadap harta bersama termasuk namun tidak terbatas pada menjual, membeli, menggadaikan, dan menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga.

Pasal 8
Perlindungan Anak Dan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga
(1) Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagai telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
(2) Kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap rumah tangga harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang – orang yang bekerja dalam rumah yang merupakan tempat kediaman dan/atau tinggal dari kedua belah pihak.

Pasal 9
Perhatian Pada Anak
(1) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak.
(2) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak.
(3) Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 10
Perubahan Perjanjian
(1) Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum.
(3) Perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini.
(4) Perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan.

Pasal 11
Perselisihan
(1) Apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator.
(3) Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima.
(4) Pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini.
(5) Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan.
(6) Apabila mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian perselisihan.
Contoh Surat Perjanjian Rujuk Pernikahan


Contoh Surat Perjanjian Pra Nikah di Notaris

SURAT PERJANJIAN PRA NIKAH

Nomor:265
Pada hari ini, 21 November 2013
Menghadap kepada saya, Frid Hutagalung, Sarjana Hukum, —
Notaris di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang –
dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir-
akta ini: ————————————————
1. Nama : Mujiono
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor
No KTP : 00321541274
——— selanjutnya disebut Pihak Pertama ————–
2. Nama : Sarminah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor
No KTP : 00723894783
————- selanjutnya disebut Pihak Kedua. ———–
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ————–
Para penghadap Mujiono dan Sarminah
menerangkan kepada saya, Notaris : ———————–
Bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk –
melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah —
setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan –
memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai —-
berikut: ————————————————-
———————– Pasal 1 ————————–
———————- PISAH HARTA ———————–
Antara suami isteri tidak akan ada persekutuan harta benda
dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan —
harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi
maupun persekutuan hasil dan pendapatan. —————–
———————— Pasal 2 ————————-
————————- HARTA ————————–
Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh —
para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama
perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau —–
dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para —-
pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya. ———-
————————- Pasal 3 ————————
——————– BUKTI PEMILIKAN ———————
1. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat —
dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan ——-
dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan—-
dengan tidak mengurangi hak pihak kedua, untuk ———–
membuktikan adanya barang-barang atau harganya, ———-
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang—-
Undang Hukum Perdata. ————————————
2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat ——–
dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat ——-
lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai ———-
kepunyaan para pihak, masing-masing untuk (setengah) —–
bagian yang samabesar. ———————————–
————————– Pasal 4 ———————–
——————— HAK-HAK PARA PIHAK —————–
1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi ——
sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap —–
menjadi hak atau kewajiban masing-masing. —————-
2. Pihak kedua dapat mengurus dan mempertahankan haknya, –
baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan —–
pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta ——–
bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak ———-
bergerak, dan penikmatan secara bebas dari —————
penghasilannya. ——————————————
3. Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan —
dengan ini pihak kedua telah diberi kuasa dan ————
persetujuan oleh pihak pertama. ————————–
————————— Pasal 5 ———————-
———————– BIAYA-BIAYA ———————-
1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk ——-
mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari—-
perkawinan mereka dipikul oleh pihak pertama. ————
2. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut diatas
yang dilakukan oleh pihak kedua, dianggap telah ———-
dilakukan dengan persetujuan dari pihak pertama. ———
3. Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain —
yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus —–
ditanggung dan wajib dibayar oleh pihak pertama, dan —–
pihak kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai —-
hal tersebut. ——————————————–
————————— Pasal 6 ———————-
———— BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM ———-
1. Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada –
para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan atau pada—-
waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap ——-
sebagai milik pihak yang memakainya atau dianggap ——–
dimiliki oleh yang biasa memakai barang-barang ———–
tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut ——-
tidak akan diadakan perhitungan. ————————-
2. Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga
termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur yang—-
ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat ———–
berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan ———–
perhitungan menurut hukum, dianggap miliknya Pihak ——-
Kedua, sehingga terhadap barang-barang tersebut, tidak—-
akan diadakan perhitungan. ——————————-
—————————- Pasal 7 ———————
————————— LAIN-LAIN ——————–
Bahwa selain dari pada pakaian dan barang-barang ———
perhiasan, mereka masing-masing (yang menurut keterangan –
para pihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta –
ini), tidak membawa sesuatu apapun dalam perkawinan yang –
harus ditulis dalam akta ini. —————————-
—————————- Pasal 8 ———————
—————————- DOMISILI ——————–
Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya,-
memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor —–
Panitera Pengadilan Negeri Cibinong di Bogor
—————— DEMIKIANLAH AKTA INI ——————
Dibuat dan diselesaikan di Cibinong, Kamis, 21 November 2013 seperti tersebut pada awal akta ini, —–
dengan dihadiri oleh : ———————————–
1. Ferdinand Sinaga, SH—————-
2. Valentino Simbolon, SH—————-
Keduanya karyawan kantor Notaris, dan bertempat tinggal di
Jl. Surat Kuasa No. 102, Cibinong Bogor dan Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 25, Cibinong Bogor sebagai para saksi. —————————–
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, —
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para —
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani —
akta ini. ————————————————
Dibuat dengan. ——————————————-
Contoh Surat Perjanjian Pra Nikah di Notaris


Demikianlah 2 Contoh Surat Perjanjian Pra Nikah, Dan Rujuk. Untuk mendapatkan contoh lain bentuk surat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan lihat kumpulan contoh surat perjanjian kami yang lain dalam kategori Surat Perjanjian. Silahkan kunjungi kumpulan artikel surat perjanjian kami sebelumnya yaitu 2 Contoh Surat Perjanjian Jual Beli.