Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Sah

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan – detiklife.com. Surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan adalah surat yang berisi tentang kesepakatan anatara penjual dan pembeli atas tanah atau bangunan yang diperjualbelikan. Surat perjanjian tersebut dibuat agar menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Dalam artikel kali ini kami akan membahas tentang contoh surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan sebagai berikut :

  • Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
  • Surat Perjanjian Jual Beli Rumah
  • Surat Perjanjian Jual Beli Villa

Masing-masing contoh surat perjanjian diatas dibuat menggunakan format yang sah dan benar. Selain itu, surat perjanjian tersebut dibuat secara sederhana dan lengkap sehingga lebih mudah untuk dipahami. Bagi Anda yang ingin mendownload contoh surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan kami telah menyediakan filenya dalam bentuk word dengan ukuran A4 dan F4.

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah

Surat Perjanjian Jual Beli Tanah

Kesepakatan Jual Beli ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini 2 Januari 2018 oleh :

Nama                                      : Yanuar Ardiyasyah

Alamat                                   :  Perumahan Cendrawasih Blok A no 5 Surabaya

Nomor KTP                           : 00005698878

Nomor Telepon                    :  0822 3589 4789

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama                                      :  Hardi Putra Permana

Alamat                                   :  Perumahan Elite City No 145 Surabaya

Nomor KTP                           :  00005488791

Nomor Telepon                    : 0877 5897 3636

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut dengan ‘PIHAK”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pihak pertama menyatakan adalah pemilik atau yang dikuasakan oleh pemilik yang berhak atas tanah dengan sertifikat hak milik seluas 100 meter persegi terletak dan bertempat dengan alamat Jl. Ksatria No 78, Surabaya

Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

  • sebelah Barat  : berbatasan dengan SMP 4 Surabaya
  • sebelah Timur  : berbatasan dengan Masjid Al Ikhlas
  • sebelah Utara  : berbatasan dengan SD 1 Suka Maju
  • sebelah Selatan  : berbatasan dengan Gereja Sanata Dharma
  1. Pihak pertama hendak melakukan penjualan terhadap Objek Kesepakatan tersebut dan menggunakan jasa Randy Property selaku Agen Penjualan untuk memasarkannya dan dengan ini memberikan wewenang kepada Randy Property untuk menerima titipan pembayaran tanda jadi atau titipan uang muka dari pihak kedua.
  2. Pihak kedua adalah pihak yang bermaksud melakukan pembelian terhadap Objek Kesepakatan dari pihak pertama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

 

PASAL 1

Objek Kesepakatan dan Harga Transaksi

  1. Pihak pertama dengan ini mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua yang dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama Objek Kesepakatan seperti dalam Kesepakatan ini dengan harga transaksi yang disepakati sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta)
  2. Para Pihak sepakat bahwa Harga Transaksi yang tersebut pada PASAL 1 ayat (1) tidak termasuk dengan :
    Pajak penghasilan (PPh) Penjual yang merupakan kewajiban pihak pertama.
    b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya Akta Jual-Beli (AJB) dan Biaya Balik Nama merupakan kewajiban pihak kedua.

PASAL 2

Jangka Waktu Kesepakatan dan Tata Cara Transaksi

  1. pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa Kesepakatan ini wajib diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani.
  2. pihak kedua akan melakukan transaksi terhadap Objek Kesepakatan melalui pembayaran uang muka Rp30.000.000 (tiga puluh juta). Sisanya sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) akan dibayar lunas pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
  3. Uang Muka tersebut disepakati oleh PARA PIHAK untuk dititipkan kepada Randy Property selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak Kesepakatan ini ditandatangani PARA PIHAK. Uang Muka dapat diserahkan kepada pihak pertama setelah hasil pemeriksaan sertifikat dinyatakan tidak bermasalah oleh notaris/PPAT terkait yang diikuti konfirmasi mengenai penyerahan Uang Muka tersebut kepada pihak kedua.
  4. Pihak kedua wajib untuk menyerahkan Uang Muka tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
  5. Pihak pertama wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, antara lain:
    Asli Sertifikat sesuai dengan Objek Kesepakatan; dan
    b. Asli SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5–10 tahun terakhir; dan
    c. Fotocopy KTP (suami dan istri), Kartu Keluarga, NPWP, dan Akta Nikah.

Untuk selanjutnya disebut dengan  dokumen kelengkapan

  1. Penyerahan Dokumen Kelengkapan tersebut wajib diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh pihak kedua atau yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Kesepakatan ini ditandatangani.
  2. Asli Dokumen Kelengkapan termaksud akan dikembalikan kepada pihak pertama apabila setelah pemeriksaan sertifikat ditemukan sertifikat tersebut ternyata bermasalah. pihak kedua tidak dapat menerima asli Dokumen Kelengkapan tersebut dengan alasan apapun kecuali telah dilakukan Pelunasan.
  3. Terhadap pengembalian asli Dokumen Kelengkapan tersebut, Uang Muka yang dititipkan kepada Marko Property wajib dikembalikan sebelumnya kepada pihak kedua selambat-lambatnya3(hari) hari kerja sebelum asli Dokumen Kelengkapan dikembalikan kepada pihak pertama.

 

PASAL 3

Tanggung Jawab Para Pihak

  1. Pihak pertama wajib menyediakan dan menyerahkan Dokumen Kelengkapan yang sesuai dengan Objek Kesepakatan dan ketentuan seperti termaksud dalam Kesepakatan ini.
  2. Pihak pertama wajib menyampaikan segala kondisi mengenai Objek Kesepakatan yang telah diketahuinya yang tidak tercantum dalam Dokumen Kelengkapan kepada pihak kedua.
  3. Pihak kedua wajib untuk melakukan pembayaran Uang Muka dan Pelunasan sesuai dengan ketentuan termaksud dalam Kesepakatan ini apabila pihak kedua tidak menemukan hal-hal lain yang menyimpang dari apa yang telah disampaikan mengenai Objek Kesepakatan oleh pihak pertama.
  4. PARA PIHAK wajib untuk melakukan segala hal yang diperlukan guna melaksanakan hal-hal termaksud dalam Kesepakatan ini, sehingga setiap tindakan salah satu pihak yang berpotensi dan/atau dapat menghambat pelaksanaan Kesepakatan sampai dengan lewatnya Jangka Waktu Kesepakatan akan dianggap sebagai tindakan untuk mengakhiri secara sepihak Kesepakatan ini.
  5. Sehubungan dengan hal termaksud pada PASAL 4 ayat (4) Kesepakatan ini, maka ketentuan pada PASAL 4 ayat (3) Kesepakatan ini berlaku sebagaimana adanya.

 

PASAL 4

Pengakhiran Kesepakatan Secara Sepihak Dan Sanksi

  1. Bila Jangka Waktu Kesepakatan seperti termaksud dalam Kesepakatan ini telah terlewati, pihak kedua tidak dan/atau belum melakukan Pelunasan tetapi bukan karena hal-hal yang disebabkan oleh pihak pertama, maka pihak kedua dianggap bermaksud untuk mengakhiri kesepakatan ini secara sepihak dan dengan demikian ketentuan termaksud dalam PASAL 4 ayat (6) berlaku terhadap pihak kedua kecuali apabila terjadi Force Majeureyang menyebabkan pihak kedua tidak dapat melunasi sisa pembayaran dengan catatan Force Majeure tersebut harus dapat dibuktikan oleh pihak kedua.
  2. Apabila terjadi Force Majeureseperti termaksud pada PASAL 4 ayat (1) Kesepakatan ini, para pihak akan mencapai kesepakatan bersama secara tertulis yang wajib disepakati para pihak.
  3. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertujuan untuk menghambat, menghalangi, dan/ atau menyebabkan Jangka Waktu Kesepakatan terlewati sebelum pelaksanaan transaksi terhadap Objek Kesepakatan diselesaikan dengan baik dianggap sebagai upaya salah satu pihak untuk mengakhiri Kesepakatan ini secara sepihak dan dengan demikian ketentuan termaksud dalam PASAL 4 ayat (4), (5), dan (6) Kesepakatan ini berlaku terhadapnya.
  4. Bila pihak pertama setelah penandatanganan Kesepakatan ini, menyatakan mengakhiri secara sepihak Kesepakatan ini dengan alasan apapun, maka pihak pertama harus mengembalikan semua uang yang sudah dibayar oleh pihak kedua ditambah denda sebesar 100 % yang harus dibayar lunas oleh pihak pertama kepada pihak kedua selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan pengakhiran secara sepihak Kesepakatan ini.
  5. Pihak pertama tidak berhak menerima kembali dan/ atau meminta pengembalian Dokumen Kelengkapan sebelum pihak pertama mengembalikan semua uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua beserta denda sebesar 100% sesuai dengan ketentuan di atas.
  6. Apabila pihak kedua mengakhiri secara sepihak Kesepakatan ini dengan alasan apapun, pihak kedua tidak berhak meminta kembali semua uang yang telah dibayarkan kepada pihak pertama maupun dititipkan kepada Randy Property

 

 

PASAL 5

Pelaksanaan Serah Terima Objek Kesepakatan

  1. Pihak pertama dapat meminta waktu pengosongan selama 14 hari setelah penandatanganan Akta Jual-Beli {atau PPJB atau Pengalihan Hak}. Maka untuk pengosongan berjangka ini, pihak kedua akan menahan sebagian uang pelunasan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta) yang telah disepakati oleh pihak pertama. Uang yang ditahan tersebut akan diserahkan seluruhnya kepada pihak pertama pada saat pihak pertama telah mengosongkan dan menyerahkan Objek Kesepakatan yang dimaksud kepada pihak kedua.

 

PASAL 6

Jaminan Para Pihak

  1. Dengan ini pihak pertama menjamin kepada pihak kedua bahwa apa yang menjadi Objek Kesepakatan ini adalah benar milik pihak pertama yang mempunyai hak penuh untuk mengalihkan kepemilikannya, tidak dalam keadaan sengketa, belum pernah dijual terlebih dahulu kepada pihak lain, dan memiliki kelengkapan dokumen-dokumen properti yang diperlukan untuk transaksi jual-beli.
  2. pihak pertama menjamin bahwa terhadap Objek Kesepakatan tidak ada masalah yang melekat kepadanya, sehingga dengan demikian membebaskan pihak kedua dari tuntutan pidana maupun perdata dari pihak lain terhadap keberatan yang menyangkut Objek Kesepakatan tersebut.
  3. para pihak menjamin bahwa segala dokumen mengenai para pihak adalah benar dan lengkap sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga apabila ditemukan bahwa dokumen mengenai salah satu pihak adalah tidak benar dan/ atau tidak tepat, hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak tersebut.
  4. Para pihak menyatakan bahwa telah mengetahui dengan jelas dan benar mengenai lokasi dan keadaan Objek Kesepakatan sekaligus Surat Perjanjian Jual Beli Tanah.
  5. Para pihak menyatakan bahwa Randy Property hanya bertanggung jawab mencarikan pembeli atau penjual atau penyewa terhadap suatu tanah dan/ atau bangunan, sehingga segala kesepakatan dan keputusan antara pihak pertama dan pihak kedua sepenuhnya merupakan hal yang disepakati para pihak dan hanya mengikat serta memiliki kekuatan hukum bagi para pihak.
  6. Para pihak menyatakan telah membaca dan mendapat pemahaman menyeluruh mengenai kesepakatan ini, sehingga para pihak tidak dapat mengatakan tidak memahami kesepakatan ini apabila timbul masalah di kemudian hari.
  7. Apabila terjadi sengketa menyangkut kesepakatan ini, para pihak akan terlebih dahulu mengupayakan musyawarah untuk mencapai keputusan yang dapat disetujui para pihak.
  8. Apabila hal seperti termaksud di atas tidak dapat dilakukan, para pihak memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Demikian surat perjanjian jual beli tanah ini dibuat, segala hal yang belum dimaksudkan dalam kesepakatan ini akan dituangkan dalam addendum yang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

 

 

Pihak Pertama                                                             Pihak Kedua

 

 

Yanuar Ardiyasyah                                                                      Hardi Putra Permana

 

Saksi

 

 

Randy Property

Contoh surat perjanjian jual beli tanah di atas dibuat menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Selain itu, dengan adanya saksi yang dicantumkan dalam surat perjanjian jual beli tanah membuat surat perjanjian tersebut sah dimata hukum. Jadi jika suatu saat nanti terjadi sengketa bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan bukti surat perjanjian tersebut.

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Rumah

Surat Perjanjian Jual Beli Rumah

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                                      : Tini Rofingah

Tempat, Tgl Lahir                 : Sumpiuh, 28 Desember 1990

Pekerjaan                               : Guru Sekolah Dasar

Alamat                                   : Rt 02 Rw 07 Desa Banguntapan, Sumpiuh

Nomor KTP                           : 000054879658

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai PihakPertama (Penjual)

Nama                                      : Abdul Abas

Tempat, Tgl Lahir                 : Cirebon, 15 Januari 1985

Pekerjaan                               :  Karyawan Pabrik

Alamat                                   :  Rt 04 rw 01 Desa Umbulharjo, Sumpiuh

Nomor KTP                           : 000048972364

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai PihakKedua (Pembeli)

Pada hari ini Rabu, 1 Februari 2019 Pihak pertama dengan ini menjual sebuah rumah kepada pihak pertama yang diuraikan dalam nomor sertifikat tanah 012546/BNP/458/4 yang beralamat di Jl. Nanggrek No 145 Sumpiuh.Dengan luas tanah 300 m dan luas bangunan 200 m. Kedua  belah  pihak  bersepakat  untuk  mengadakan  ikatan perjanjian  jual –beli Rumah dimana syarat dan ketentuannya diatur seperti berikut :

Pasal 1

HARGA

Jual  beli  tanah  dan  rumah  tersebut dilakukan  dan  disetujui  oleh  masing-masing  pihak dengan ketentuan harga tanah dan bangunan seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN PIHAK  KEDUA

Pohak kedua akan  membayar  kepada pihak  pertama atas  tanah  dan  bangunan rumah  yang  dibelinya  sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ,secara kredit selambat-lambatnya  1 (satu) bulan setelah  ditanda-tanganinya surat perjanjian ini.

Pasal 3

UANG TANDA JADI

  1. Pihak kedua akan memberikan uang tanda jadi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pihak pertama di   mana   penyerahan   uang   tersebut dilakukan setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini
  2. Sisa pembayaran   sebanyak Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) akan dibayarkan pihak pertama sesuai Pasal 2 perjanjian ini.

Pasal 3

BESARNYA UANG MUKA DAN UANG CICILAN

Besarnya uang cicilan untuk selama waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 2 tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

  1. Uang muka  atau  DP  (Down  Payment)  sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan harga tanah dan rumah yang disepakati  sesuai  pasal  2 dan akan diberikan setelah penandatanganan surat perjanjian ini.
  2. Lama jangka waktu cicilan 1 (satu) bulan.Cicilan dibayar per tanggal 13 Februari 2019 dan 28 Februari
  3. Cicilan Pertama  sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)  akan  dibayarkan Pihak  Kedua kepada Pihak  Pertama selambat-lambatnya pada Tanggal 13 Februari 2019.
  4. Cicilan Terakhir  sebesar  Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)  akan  dibayarkan  Pihak  Kedua  kepada  Pihak  Pertama  selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2019.

 

Pasal 4

JAMINAN DAN SAKSI

Pihak  Pertama menjamin  sepenuhnya  bahwa  Tanah  yang  dijualnya  adalahmilik sah atau hak pihak  pertama sendiri  dan  tidak  ada  orang  atau  pihak  lain  yang  turut  mempunyai  hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang atau pihak lain.Apabila pihak  pertama,tidak memberikan  atau  menyertakan  dan  memperlihatkan sertifikat asli tanah hak milik tersebut selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2019 kepada pihak  kedua,  maka pihak  pertama bersedia   menerima   tuntutan   dari pihak   kedua untuk   memperkarakan   tuntutan   ke pengadilan jika syarat (Sertifikat Asli) yang ditentukan tidak dipenuhi.

Pasal 5

PENYERAHAN

Pihak  pertama berjanji  serta  mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan tanah  berikut  bangunan rumah tersebut  di  dalam  keadaan  kosong  beserta  kunci-kuncinya kepada pihak  kedua selambat-lambatnya 3 hari.

 

Pasal 6

STATUS KEPEMILIKAN

Sejak  ditandatanganinya  Surat  Perjanjian  ini  maka tanah  dan  bangunan  rumah tersebut  di atas  beserta  segala keuntungan  maupun kerugiannya sepenuhnya  menjadi  hak milik Pihak kedua.

Pasal 7

PEMBALIKNAMAAN KEPEMILIKAN

Pihak  pertama  wajib  membantu pihak kedua  dalam  proses  pembaliknamaan  atas kepemilikan  hak  tanah  dan  bangunan  rumah  tersebut  dalam  hal  pengurusan  yang menyangkut   instansi-instansi   terkait,   memberikan   keterangan-keterangan   serta menandatangani  surat-surat  yang  bersangkutan  serta  melakukan  segala  hak  yang ada   hubungannya   dengan   pembaliknamaan   serta   perpindahan hak   dari   Pihak Pertama kepada Pihak kedua.

Segala macam biaya yang berhubungan dengan balik nama atas tanah dan bangunan rumah dari Pihak Pertama kepada Pihak kedua dibebankan sepenuhnya kepada  pihak kedua.

Pasal 8

PAJAK, IURAN, DAN PUNGUTAN

Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak, iuran, dan pungutan uang yang berhubungan dengan tanah dan bangunan rumah di atas:

1.Sebelum ditandatanganinya  Surat Perjanjian  ini  maka  segala  macam  pajak, iuran,  dan  pungutan  yang  berhubungan  dengan  dan  dan  bangunan  rumah  di  atas masih tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Pertama

2.Setelah  ditandatanganinya  perjanjian  ini  dan  seterusnya  semua  hal  tersebut  sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua. 

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila Pihak  Pertama melanggar  kesepakatan  yang  tercantum  dalam  Pasal  4  ayat  3 tentang penyerahan dan melihatkan sertifikat asli kepada Pihak Kedua sebagaimana syarat peralihan  hak  /  pembalikkan  nama  kepemilikan  maka Pihak  Pertama bersedia  menerima tuntutan Pihak  Kedua yaitu  tuntutan  ke  pengadilan   jika  syarat   (Sertifikat   Asli)   yang ditentukan  tidak  dipenuhi.

Demikianlah  Surat  Perjanjan  ini  dibuat dalam  2  (dua)  rangkap  yang  bermaterai  cukup dan mempunyai    kekuatan    hukum    yang    sama, ditandatangani    kedua    belah    pihak .

Sumpiuh, 1 Februari 2019

 

Pihak Pertama                                                         Pihak Kedua

 

Materai 6000                                                            Materai 6000

 

Tini Rofingah                                                          Abdul Abas

contoh surat perjanjian jual beli rumah diatas berisi tentang kesepakatan penjual rumah dengan pembeli. Dimana di dalam surat perjanjian tersebut terdapat beberapa pernyataan seperti harga rumah, status kepemilikan, proses dan cara pembayaran pembeli kepada penjual dan juga cara penyelesaian apabila terjadi sengketa. Surat perjanjian diatas ditulis secara sederhana dan lengkap sehingga bisa dijadikan referensi dalam pembuatan surat perjanjian jual beli rumah.

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Villa

Surat Perjanjian Jual Beli Villa

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. Nama                                    :  Adi Darmawan

Alamat                                    :  Perumahan Jatisari  Blok A , Cibubur

Nomor Telepon                     :  0878 5648 3698

No. KTP                               :  000078965412358

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut pihak pertama.

  1. Nama                                    :  Heri Susanto

Alamat                                    :  Dusun Cisalak Rt 07 RW 09, Depok

Nomor Telepon                     :  0821 2665 9878

No. KTP                               :  000072564887962

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama dengan ini berjanji untuk menjual sebuah villa kepada pihak kedua dan pihak kedua juga berjanji menyatakan serta mengikatkan diri untuk membeli dari pihak pertama berupa: Satu Unit Villa Hak Milik  yang terletak di Cibubur (Villa  Cibubur Village No 16). Dengan syarat dan ketentuan yang diatur berikut ini :

Pasal 1

HARGA

Jual beli villa tersebut dilakukan dan disetujui oleh masing-masing pihak dengan harga Unit Villa sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

 1.Pihak kedua akan memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 25.00.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak pertama yaitu pada tanggal 3 November 2019.

2.Sisa pembayaran sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan oleh pihak kedua pada tanggal 29November 2019.

Pasal 3

JAMINAN DAN SAKSI

  1. Pihak pertama menjamin sepenuhnya bahwa villa yang dijualnya adalah  benar-benar milik atau hak pihak pertama sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang atau pihak lain.
  2. Jaminan pihak pertama dikuatkan oleh dua orang yang turut menandatangani Surat Perjanjian ini selaku saksi.
  • Kedua orang saksi tersebut adalah:
  1. Nama : Yani Yolanda

Umur              : 30 tahun

Pekerjaan       : Karyawan Swasta

Alamat            : Villa Cindere Blok E No.46 Kelapa Gading

Selanjutnya disebut sebagai Saksi I

  1. Nama :  Dani Ilham Saputra

Umur              : 25 tahun

Pekerjaan       : Pegawai Bank

Alamat            : Perumahan Asih Blok M , Bogor

Selanjutnya disebut sebagai Saksi II.

Pasal 4

PENYERAHAN

Pihak pertama berjanji serta mengikatkan diri untuk menyerahkan sertifikat villa kepada  pihak kedua setelah pihak kedua melunasi seluruh pembayarannya atau melakukan pelunasan.

 

Pasal 5

STATUS KEPEMILIKAN

Sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini maka villa tersebut di atas beserta segala keuntungan maupun kerugiannya sepenuhnya menjadi hak milik pihak kedua.

Pasal 6

PEMBALIKNAMAAN KEPEMILIKAN

  1. Pihak pertama wajib membantu pihak kedua dalam proses pembaliknamaan atas kepemilikan hak apartemen tersebut dalam hal pengurusan yang menyangkut instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hak yang ada hubungannya dengan pembaliknamaan serta perpindahan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua.
  2. Segala macam ongkos atau biaya yang berhubungan dengan balik nama atas apartemen dari pihak pertama kepada pihak kedua dibebankan sepenuhnya kepada pihak kedua.

Pasal 7

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak berakhir karena meninggal dunianya pihak pertama, atau karena sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris atau pengganti

pihak pertama wajib mentaati ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dan pihak pertama mengikat diri untuk melakukan apa yang perlu guna melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 8

HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

 

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih menyelesaikan perkara  jika terjadi perselisihan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibubur. Demikianlah Surat Perjanjan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

 

Dibuat di : Cibubur

Tanggal : 29 November 2019

 

Pihak Pertama                                                      Pihak Kedua

 

 

Adi Darmawan                                                                     Heri Susanto

 

 

Saksi-Saksi

 

 

Yani Yolanda                                                                  Dani Ilham Saputra

Surat perjanjian jual beli villa diatas ditulis dengan format yang cukup panjang dan lengkap. Dengan adanya saksi yang ikut menandatangani surat perjanjian, hal itu membuat terjaminnya keabsahan isi surat perjanjian tersebut. Jika Anda berniat membuat surat perjanjian, Anda bisa menggunakan contoh surat perjanjian jual beli villa diatas dengan cara mengedit isi surat sesuai kepentingan Anda.

Download Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Doc

surat perjanjian jual beli tanah

Download Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Doc

surat perjanjian jual beli rumah

Download Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Villa Doc

surat perjanjian jual beli villa

Contoh Surat Perjanjian Gadai Yang Baik Dan Benar

Contoh Surat Perjanjian gadai – detiklife.com. Apa itu gadai ? gadai adalah hak yang diperoleh pemberi pinjaman atas suatu barang yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh peminjam untuk menjamin suatu utang. Misalkan saja jika Anda memiliki suatu barang berharga maka Anda bisa menjadikan barang tersebut sebagai jaminan atas hutang yang akan di terima. Dengan adanya kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam maka di buat surat perjanjian. Berikut ini akan kami berikan contoh surat perjanjian gadai :

  • Surat Perjanjian Gadai Mobil
  • Surat Perjanjian Gadai Motor
  • Surat Perjanjian Gadai Sawah

Contoh Surat Perjanjian Gadai Mobil

SURAT PERJANJIAN GADAI MOBIL

 

Perjanjian ini dibuat pada hari Jumat  tanggal 4 Mei 2019 antara:

  1. Nama : Santi Indrayani

Pekerjaan       : Guru Taman Kanak-Kanak

Alamat           : Perumahan Jati Asih, No 45 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 

  1. Nama : Sri Rahayu

Pekerjaan       : Pemilik Wedding Orgaizer

Alamat           : Perumahan Cendana Blok H , Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pemilik sah, dan telah setuju menggadaikan kepada PIHAK KEDUA barang berupa:

  1. Jenis kendaraan                   : Mobil
  2. Merek/Tipe                          : Avanza/R15
  3. Nomor Polisi                        : B 7898 SRA
  4. Nomor Rangka/Tahun          : 458789852/2017
  5. Nomor Mesin                       : 778833145
  6. Warna                                  : Putih
  7. Nomor BPKB                        : 7896452154

Dalam kondisi baik dan layak jalan, yang selanjutnya disebut Kendaraan.

Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima kendaraan dari PIHAK PERTAMA sebagai jaminan.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Gadai Kendaraan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JAMINAN

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa Kendaraan yang digadaikan merupakan milik pribadi dari PIHAK PERTAMA yang ditunjukkan dengan BPKB Kendaraan tersebut. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya, tidak, atau belum pernah dijual atau dipindahtangankan haknya, atau dijaminkan kepada pihak lain dengan cara apa pun juga.

Pasal 2

MASA BERLAKU

Perjanjian Gadai ini dilangsungkan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 4 Mei 2019 dan berakhir tanggal 4 Mei 2024 .

 

Pasal 3

HARGA GADAI

PIHAK KEDUA akan menyerahkan uang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta ribu rupiah) di mana merupakan nilai taksir dari harga Kendaraan tersebut di atas setelah penandatanganan Perjanjian ini. Dan, atas seluruh uang tersebut, PIHAK PERTAMA dikenakan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan selama jangka waktu Perjanjian, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian gadai ini. Dan, dengan demikian Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang gadai Kendaraan termaksud.

Pasal 4

LARANGAN-LARANGAN

Selama Perjanjian ini masih berlangsung, PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikannya, menjual, atau menggadaikan Kendaraan tersebut kepada pihak lain.

 

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA bersedia untuk membayar keseluruhan utang pokok dan bunga, dan akan dibayarkan secara sekaligus bersamaan dengan berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 6

SANKSI

  1. Apabila pada waktu Perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA belum mampu membayar uang gadai beserta bunga, maka PIHAK KEDUA akan mengadakan lelang untuk Kendaraan yang digadaikan oleh PIHAK PERTAMA, tanpa meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk mengajukan tuntutan apa pun kepada PIHAK KEDUA.
  2. Hasil penjualan atas Kendaraan tersebut menjadi hak PIHAK PERTAMA setelah dikurangi utang pokok PIHAK KEDUA ditambah bunga dan denda.

Pasal 7

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU DAN DENDA

  1. Apabila PIHAK PERTAMA ingin memperpanjang jangka waktu gadai atas Kendaraan tersebut, karena PIHAK PERTAMA belum mampu melunasi pinjaman kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memperpanjang jangka waktu gadai dengan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur pelelangan kendaraan yang digadai oleh PIHAK PERTAMA.
  2. PIHAK PERTAMA akan dikenakan sanksi oleh PIHAK KEDUA, berupa denda sejumlah uang yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA setelah jatuh tempo.

 

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

  1. PIHAK KEDUA berhak untuk mempergunakan Kendaraan selama masa Perjanjian Gadai ini berlangsung.
  2. PIHAK KEDUA berkewajiban penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi Kendaraan tersebut dengan biaya PIHAK KEDUA.
  3. Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan Kendaraan tersebut hilang atau rusak menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
  4. Jika Perjanjian Gadai ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Kendaraan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan dan terawat baik serta kondisiya lengkap seperti pada waktu penyerahan Kendaraan termaksud.

 

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

  1. Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
  2. apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum, dan Para Pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta .

 

Demikian Perjanjian Gadai Kendaraan ini dibuat diatas materai dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian.

 

PIHAK PERTAMA                                              PIHAK KEDUA

 

Materai                                                                 Materai

 

Santi Indrayani                                                      Sri Rahayu

Surat perjanjian gadai mobil dibuat apabila Anda akan melakukan pinjaman kepada pihak lain dengan menjadikan mobil sebagai jaminannya. Jika nanti Anda sudah melunasi semua jumlah hutang yang Anda miliki maka mobil tersebut akan dikembalikan kepada Anda. Jadi, Anda tidak perlu khawatir jika akan melakukan perjanjian gadai mobil seperti contoh surat perjanjian di atas.

Contoh Surat Perjanjian Gadai Motor

Surat Perjanjian Gadai Motor

 

Pada hari ini tanggal 19 Agustus 2019 telah diadakan perjanjian antara

Nama              : Paksi Garda

Alamat           : Bogor Perumanahan Kenari Blok C , Gunung Putri, Bogor

Pekerjaan       : Karyawan Pabrik

No.KTP          : 000026589798

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama              : Ardi Susanto

Alamat           : Desa Keranggan, Kecamatan Gunung Putri,

Pekerjaan       : Pedagang

No.KTP          : 0000548579634

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua pihak telah sepakat mengadakan perjanjian ini dengan ketentuan:

Pasal 1

JAMINAN

  1. PIHAK KEDUA telah menggadaikan barang yakni sebuah kendaraan roda dua, dengan No. Pol F 0235 BR , BPKB (copy terlampir) kepada PIHAK PERTAMA.
  2. PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima kendaraan dari PIHAK KEDUA sebagaimana disebut pada ayat (1) berupa BPKB asli sebagai jaminan.

Pasal 2

JENIS KENDARAAN

Jenis motor yang digadaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah berupa motor SUPRA, tipe  X125 tahun pembuatan 2015, warna Hitam.

 

Pasal 3

BARANG BUKTI

  1. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa barang yang digadaikan merupakan milik pribadi yang ditunjukkan dengan BPKB motor tersebut.
  2. Jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa BPKB motor asli.

 

Pasal 4

TUJUAN

PIHAK KEDUA menggadaikan motor kepada PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan sebagai alat transportasi.

Pasal 5

HARGA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah) yang merupakan nilai taksir dari motor tersebut dan atas seluruh uang tersebut PIHAK KEDUA dikenakan bunga sebesar  5%  setiap bulan, terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini hingga tanggal 1 November 2019.

Pasal 6

KONSEKUESNI TIDAK MEMBAYAR BUNGA

Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar bunga sesuai isi perjanjian ini dalam waktu tertentu, maka PIHAK PERTAMA akan mengadakan lelang barang yang digadaikan PIHAK KEDUA, tanpa meminta persetujuan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengajukan tuntutan apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

KESEPAKATAN

 

Apabila PIHAK KEDUA memperpanjang masa gadai barang karena PIHAK KEDUA belum dapat melunasi pinjaman kepada PIHAK PERTAMA, maka unsur pelelangan barang batal.

PIHAK KEDUA dapat menebus barang yang digadaikan apabila pembayaran telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

SANKSI

  1. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA, berupa denda sejumlah uang yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA apabila melebihi jatuh tempo.
  2. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi lebih berupa penjualan barang yang digadai oleh PIHAK KEDUA, apabila pihak kedua dengan sengaja lalai melakukan pembayaran.

Pasal 9

PENYELESAIAN MASALAH

  1. Jika terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah mufakat.
  2. Jika tidak tercapai, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum dan memilih domisili yang tetap di kantor Penitera Pengadilan Negeri Subang.

 

Pasal 10

Penutup

Perjanjian gadai ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

 

 

PIHAK PERTAMA                                               PIHAK KEDUA

 

Materai Rp. 6000

 

Paksi Garda                                                           Ardi Susanto

Surat perjanjian gadai motor diatas ditulis menggunakan format yang baik dan benar. Selain itu, surat perjanjian tersebut ditulis di atas materai, jika suatu saat terjadi sengketa bisa diselesaikan secara hukum dan surat perjanjian tersebut bisa digunakan sebagai barang bukti.

Contoh Surat Perjanjian Gadai Sawah

Surat Perjanjian Gadai Sawah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                                   : Suratno

Umur                                    : 40 Tahun

Pekerjaan                             : Petani

Alamat                                 : Rt 02 Rw 05 Desa Cisagur , Kecamatan Nganten, Subang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

 

Nama                                   : Dani Iskandar

Umur                                    : 45 Tahun

Pekerjaan                             : Wirausahawan

Alamat                                 :  Rt 07 Rw 04 desa Muniran, Kecamatan Grogol, Subang

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

MENGINGAT :

Pada hari Rabu  11 Desember 2019 PIHAK PERTAMA telah menggadaikan sawah seluas 50 hektar. PIHAK KEDUA telah menyepakati dan memberikan uang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah)

Sehingga berkenaan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Gadai. Atas dasar syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KESEPAKATAN

PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menggadaikan sawah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini pula sepakat untuk menerima gadai dari PIHAK PERTAMA sebidang sawah yang berukuran  50 hektar yang terletak di Desa Cisagur , Kecamatan Nganten, Subang

 

Pasal 2

TUJUAN

Bahwa PIHAK PERTAMA menggadaikan sawah miliknya untuk di olah/garap oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

SERAH TERIMA SAWAH

Pada saat perjanjian ini ditandatangani, PIHAK PERTAMA menyerahkan sawah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan itu sesuai menurut kondisi yang nyata pada hari penyerahan tersebut.

 

Pasal 4

PERJANJIAN

Perjanjian gadai ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani sampai PIHAK PERTAMA hendak membayar dan melunasi atau menebus barang gadaiannya sebidang sawah dengan ukuran 50 hektar. Apabila PIHAK PERTAMA belum bisa menebus sawah garapan tersebut maka sawah tersebut masih bisa dikelola oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PENYERAHAN UANG

Uang gadai sawah diserahkan langsung dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah)  pada saat perjanjian ini di tandatangani.

 

PASAL 6

JAMINAN PIHAK PERTAMA

  1. PIHAK PERTAMA menjamin sepenuhnya bahwa sawah  yang digadaikannya adalah benar-benar garapan PIHAK PERTAMA sendiri dan tidak sedang digadaikan ke pihak manapun.
  2. Jaminan PIHAK PERTAMA seperti ayat 1 tersebut di atas dikuatkan oleh satu orang yang turut menandatangani Surat Perjanjian ini selaku saksi. Satu orang saksi tersebut adalah:

Nama                           : Rasyid Abdullah

Pekerjaan                     :  Petani

Alamat lengkap           : Rt 09 Rw 05 Desa Bladrah, Kecamatan Nganten, Subang

Hub. Kekerabatan       : Adik Kandung

 

PASAL 7

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Demikianlah perjanjian ini di buat dan di tandatangani pada hari Rabu  11 Desember 2019 dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,

 

PIHAK PERRTAMA                                                                      PIHAK KEDUA

 

Materai                                                                                      Materai

 

Suratno                                                                                Dani Iskandar

 

 

Saksi

 

(Rasyid Abdullah)

Surat perjanjian gadai sawah diatas berisi tentang kesepakatan antara kedua belah pihak dengan menjadikan sawah sebagai barang jaminan untuk pemberian hutang. Contoh surat perjanjian gadai sawah diatas ditulis menggunakan kaidah penulisan yang resmi dan benar sehingga dapat dijadikan referensi jika akan membuat surat perjanjian mengenai gadai sawah.

Download Contoh Surat Perjanjian Gadai Mobil Doc

surat perjanjian gadai mobil

Download Contoh Surat Perjanjian Gadai Motor Doc

surat perjanjian gadai motor

Download Contoh Surat Perjanjian Gadai Sawah Doc

surat perjanjian gadai sawah

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Yang Baik Dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Kontrak – detiklife.com. Perjanjian kontrak adalah kesepakatan antara dua belah pihak mengenai hal tertentu yang di setujui oleh masing-masing pihak . Dengan timbulnya suatu kesepakatan antara dua belah pihak maka perlu dibuat surat perjanjian. Surat tersebut dimaksudkan agar kedepannya tidak terjadi sengketa diantara kedua belah pihak. Dalam artikel kali ini kami akan membahas contoh surat perjanjian kontrak sebagai berikut :

  • Surat Perjanjian Kontrak Rumah
  • Surat Perjanjian Kontrak Ruko
  • Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah

SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH

 

Pada hari ini Rabu tanggal 8 Januari 2019 di Kebumen, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 

  • Nama :   Jamaludin Kholiq

Tempat, Tanggal Lahir         :   Kebumen, 19 Desember 1995

Alamat                                    :  Rt 02 Rw 05 Desa Jabres, Sruweng, Kebumen

Nomor Telepon                     :  0878 2255 4678

No. KTP                               :  000025487996648

 

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Pemilik)

 

  • Nama :  Siti Nafingah

Tempat, Tanggal Lahir         :  Jakarta, 8 April 1992

Nomor Telepon                     :  0822 5458 4587

No. KTP                               :  000024568745687

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa)

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 12/25/5 atas nama Jamaludin Ishaq yang berada di Jalan Cempaka Indah No 13 RT/RW 07/04  Kecamatan Pejagoan  Kabupaten  Kebumen Propinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut “Rumah”).

Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyewakan Rumah tersebut kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Rumah (selanjutnya disebut  Perjanjian) ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

 

Pasal 1

KESEPAKATAN SEWA-MENYEWA

  1. PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan Rumah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA.
  2. Sewa menyewa Rumah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  3. Harga Sewa sebesar Rp 000.000,-  (dua belas juta ribu rupiah)
  4. Jangka Waktu Sewa adalah untuk masa 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2020

Pasal 2

HARGA DAN PEMBAYARAN

  1. PIHAK KEDUA akan menyewa rumah tersebut selama untuk masa 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2020
  2. Harga sewa rumah tersebut disepakati sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah) untuk keseluruhan jangka waktu sewa.
  3. Uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini sebagai tanda pelunasan dari seluruh jumlah uang sewa termaksud.
  4. Uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara BERTAHAP selama 1 (satu) bulan dan pelunasan terakhir tanggal 31 Januari 2019 dengan deposit awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) .
  5. PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi tanda bukti penerimaan tersendiri kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

JAMINAN

PIHAK PERTAMA memberikan jaminannya bahwa:

  1. Rumah yang disewakan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada PIHAK KETIGA.
  2. PIHAK KEDUA dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain.

Pasal 4

PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN

  1. PIHAK KEDUA berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa.
  2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.
  3. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
  4. PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Selama masa perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk :

  1. Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada PIHAK KETIGA.
  2. Mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.
  3. Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar rumah tanpa adanya ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
  4. Mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti: fondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

Pasal 6

KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM

  1. Kerusakan struktur bangunan rumah sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
  2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan Force majeure adalah:
  • Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 7

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

  1. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
  2. Telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.
  3. Tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa untuk jangka waktu sewa-menyewa yang belum dilaksanakannya.

 

Pasal 8

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

  1. PIHAK KEDUA melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat perjanjian ini.
  2. PIHAK KEDUA lalai membayar harga sewa, biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama 2 (dua) bulan setelah pembayaran itu jatuh tempo.

Pasal 9

MASA BERAKHIR KONTRAK

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 2 surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian ini, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang sewa-menyewa kembali.

 

Pasal 10

HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak di Kebumen pada Hari Rabu Tanggal 8 Januari 2019  ( delapan januari dua ribu sembilan belas)  dan berlaku mulai tanggal 9 Januari 2019   sampai dengan 8 Januari 2019

 

 

Pihak Pertama                                                     Pihak Kedua

 

Materai                                                                Materai

 

Jamaludin Kholiq                                                                 Siti Nafingah

Surat perjanjian kontrak rumah di atas digunakan apabila Anda akan menyewakan atau menyewa rumah kepada pihak lain. Dengan dibuatnya surat perjanjian maka akan lebih jelas tentang jangka waktu menyewa, sanksi apabila telat dalam melakukan pembayaran, jumlah pembayaran sewa, dan menghindari terjadinya sengketa antara kedua belah pihak dikemudian hari.

 

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Ruko

Surat Perjanjian Kontrak Ruko

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                          : Adi Subagyo

Umur                          : 30 tahun

Pekerjaan                   : Wirausahawan

Alamat                       : Perumahan Angrek No 145 Block D Jakarta

Nomer KTP               : 000025485648

Telepon                      : 0821 5458 5454

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama                          :  Ade Irawan

Umur                          : 25 tahun

Pekerjaan                   : Pedagang

Alamat                       : Jl. Kaswari Indah No 17 Jakarta Utara

Nomer KTP               : 00002354864

Telepon                      : 0822 2225 2458

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya yang terletak di alamat Jln.Menteng Agung no 112 Blok A Jakarta Utara dengan luas tanah 200 meter persegi dengan sertifikat hak milik Nomer 25/1/MK/2019. Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam 13 (tiga belas) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

Harga dan Cara Pembayaran

Perjanjian antar kedua belah pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 28 Februari 2022 dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ruko berikut tanah pekarangannya tersebut di atas dengan nilai harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah) untuk jangka 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

Uang Muka dan Cicilan

PIHAK KEDUA telah memberikan uang muka atau DP (Down Payment) sebagai tanda jadi sewa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) 25 Februari 2019 dan sisa pembayaran sejumlah 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian ini yaitu pada tanggal 1 Maret 2019

Pasal 3

Jaminan

  1. PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah bangunan ruko berikut pekarangannya menjamin bahwa tanah dan bangunan ruko berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sahnya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu PIHAK KEDUA atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini.
  2. Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Pemutusan Kontrak & Serah Terima

Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal satu Surat Perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan meminta PIHAK KEDUA untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada PIHAK PERTAMA kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

Pengalihan Hak Penggunaan Atas Bangunan

Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada PIHAK KETIGA dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Kerusakan Atas Bangunan & Ganti Rugi

  1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
  2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
  3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.
  4. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan Force majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor extern yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 7

Fasilitas & Pembayaran Tagihan

Dalam perjanjian sewa-menyewa ini sudah termasuk hak bagi PIHAK KEDUA untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah:

  1. Listrik
  2. Saluran nomor telepon.
  3. Saluran air dari PDAM.

untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Pajak & Retribusi

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya.

Pasal 9

Ketertiban & Keamanan Lingkungan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Pasal 10

 Prosedur Serah Terima

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal satu Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diharuskan segera mengosongkan ruko dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal tujuh dan delapan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 11

Pembatalan Kontrak

Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Pasal 12

Perpanjangan Masa Kontrak

PIHAK KEDUA mendapat prioritas pertama dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum PIHAK PERTAMA menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Pasal 13

Perselisihan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Surat Perjanjian ini ditandatangani di kota Jakarta pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2019.

 

Pihak Pertama                                                   Pihak Kedua

 

Adi Subagyo                                                    Ade Irawan

Saksi-Saksi

 

Tutut Rahayu                                                              Agus Ahadi

Surat perjanjian kontrak ruko diatas menjelaskan tentang sewa menyewa ruko. Bagi Anda yang ingin menyewakan ruko kepada pihak lain atau Anda akan menyewa ruko pada pihak lain Anda dapat menggunakan contoh surat perjanjian kontrak ruko diatas sebagai bahan pertimbangan untuk membuat surat perjanjian. Selain itu, dengan adanya saksi-saksi seperti contoh surat di atas membuat surat perjanjian menjadi sah di hadapan hukum.

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama

Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama

 

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. Nama         : Arinda Noviyarti

No. KTP                                  : 0000124586466

Tempat Tanggal Lahir          :  Subang, 25 Oktober 1980

Alamat                                    :  Perumahan Indah Kusuma blok F , Semarang

 

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

 

  1. Nama         : Hikmah Sarjandi

No. KTP                                  :  000078456679

Tempat Tanggal Lahir          :  Medan, 8 Agustus 1985

Alamat                                    :  Desa Ngadirejo , Glagah , Semarang

 

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

 

Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 September 2019, masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut Kontrak) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

 

Pasal 1

Ketentuan Umum

  1. Pihak Pertama selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha untuk jenis usaha budidaya ikan hias.
  2. Pihak Kedua selaku pengelola modal dari Pihak Pertama bertanggungjawab untuk mengelola usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1.
  3. Pihak Kedua menerima modal dalam bentuk uang dari Pihak Pertama yang diserahkan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
  4. Pihak Pertama akan mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha menurut persentase keuntungan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
  5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal maupun tenaga yang besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, 3, dan 4.

Pasal 2

Modal Usaha

  1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 Ayat 1 adalah sebesar Rp.200.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan kepada Pihak Kedua setelah akad ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, melalui transfer ke nomor rekening 98-5456-458-21-1 Bank BCA Cabang Semarang an. Hikmah Sarjandi

 

Pasal 3

Keuntungan

  1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (Nett Profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (Cash Profit).
  2. Prosentase keuntungan usaha untuk Pihak Pertama adalah sebesar 45% dari Nett Profit.
  3. Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama maksimal tanggal 6 tiap bulannya.
  4. Profit tersebut dapat disampaikan lewat transfer rekening antar bank yang telah ditunjuk/disepakati atau dapat berupa pemberian cash secara langsung kepada pihak Kedua.

 

 

Pasal 4

Kerugian

  1. Jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan oleh suatu hal diluar kesalahan Pihak Kedua sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 ditanggung oleh kedua belah pihak dengan ketentuan, Pihak Pertama akan menerima pengembalian modal setelah dikurangi setengah dari jumlah kerugian yang diderita.
  2. Jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan kelalaian oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak mendapatkan pengembalian modal usaha secara utuh.

Pasal 5

MASA BERLAKU

1.Masa berlaku yang tersebut pada Pasal 1 adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.

2.Atas kesepakatan Para Pihak, Kontrak dapat diperpanjang waktunya dan/atau ditambahkan nilai uang pokok investasi yang diatur dalam Kontrak Baru dan/atau addendum Kontrak.

Pasal 6

JAMINAN

  1. Pihak kedua memberikan sertifikat hak milik berupa Sebidang tanah Hak Milik yang terletak di DesaSukamaju, Brantas, Semarang seluas 20.000 M³ (sepuluh ribu meter persegi).
  2. Pihak pertama wajib mengembalikan sertifikat yang menjadi jaminan sebagaimana disebutkan ayat (1) kepada Pihak Kedua setelah Pihak pertama mengembalikan modal usaha.

 

Pasal 7

SANKSI BAGI HASIL PIHAK PERTAMA

  1. Apabila Pihak Kedua tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) selama 3 (tiga) hari berturut-turut, maka Pihak  Pertama  pada tanggal 7 (tujuh) di tiap bulannya berhak untuk menagih profit yang menjadi hak Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
  2. Apabila Pihak Kedua sampai dengan 6 (enam) hari sejak ditagih oleh Pihak Kedua masih belum bisa memberikan Profit yang dimaksud, maka Pihak Pertama wajib mengembalikan uang pokok investasi yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada hari tersebut ditambah dengan Profit bulanan yang berlangsung. Apabila sampai pada hari tersebut uang pokok investasi tidak/belum dikembalikan dan Profit belum diberikan, maka Pihak Kedua dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. Akibat dari keterlambatan ini, maka Kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban Pihak Pertama dibayarkan.

 

Pasal 8

PENGEMBALIAN MODAL USAHA

Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan modal usaha kepada Pihak Pertama jika modal usaha belum dikembalikan, maka Pihak Pertama dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan Kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban Pihak Kedua dibayarkan.

Pasal 9

PINALTY

  1. Selama masa Kontrak, Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak dapat merubah atau membatalkan atau memutus kontrak ini secara sepihak, kecuali ada kesepakatan bersama yang diatur dalam addendum Kontrak.
  2. Penarikan uang pokok investasi baik sebagian atau seluruhnya sebelum habis masa berlaku Kontrak ini, maka Pihak Kedua mengenakan biaya Penalty yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belak pihak.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kontrak ini akan diputuskan bersama oleh Para Pihak secara Musyawarah serta dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan jiwa dari perikatan/Kontrak ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Addendum Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini atau menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

 

Pasal 11

STATUS HUKUM

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Kontrak ini dengan segala akibatnya, maka Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Demikian Kontrak ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal Kontrak ini. Segera, setelah Kontrak ini dibuat, Para Pihak dan Istri Pihak Kedua, lalu menandatangani Kontrak ini diatas materai, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun serta dapat di pertanggung jawabkan secara hukum

 

 

 

Dibuat di                    :  Semarang

Pada tanggal              :  14 Maret 2019

 

 

 

PIHAK PERTAMA                                                                                PIHAK KEDUA

 

 

Materai                                                                                               Materai

 

 

Arinda Noviyarti                                                                                  Hikmah Sarjandi

Surat perjajian kontrak kerjasama diatas dibuat menggunakan format aslinya yang sah dan benar. Selain itu, surat perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai referensi jika akan membuat surat perjanjian. Mengenai isi dan juga pasal perjanjian yang ada dapat di ganti sesuai dengan kepentingan Anda.

Download Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah Doc

surat perjanjian kontrak rumah

Download Contoh Surat Perjanjian Kontrak Ruko Doc

surat perjanjian kontrak ruko

Download Contoh Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Doc

surat perjanjian kontrak kerjasama

 

Contoh Surat Perjanjian Franchise Atau Waralaba Yang Baik Dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Franchise Atau Waralaba – detiklife.com. Franchisee adalah hubungan bisnis antara pemilik merek/produk dagang, maupun sistem operasioal dengan pihak kedua yang akan menggunakan merek/produk dagang dan sistem operasionalnya dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya hubungan bisnis diantara kedua belah pihak maka dibuat surat perjanjian franchise . Berikut ini kami akan memberikan contoh surat perjanjian franchise / waralaba sebagai berikut :

  • Surat Perjanjian Waralaba Indomaret
  • Surat Perjanjian Waralaba Alfamart
  • Surat Perjanjian Waralaba / Franchise KFC

Contoh surat perjanjian franschise di atas dibuat menggunakan format yang baik dan benar. Selain itu, Anda juga dapat mendownload soft filenya dalam bentuk word. Jika Anda ingin mencetak soft filenya menggunakan ukuran A4 dan F4 / Folio kami juga sudah menyiapkan soft file dengan kedua ukuran tersebut. Jadi Anda tidak perlu repot-repot mengubah ukuranya jika akan mencetak.

Contoh Surat Perjanjian Waralaba Indomaret

SURAT PERJANJIAN WARALABA INDOMARET

 

Yang bertandatangan di bawah ini:

  • Nama :  Herlambang Setyo Wibowo

Tempat, Tanggal Lahir         :  Cilacap, 21 Agustus 1985

Alamat                                    :  Perumahan Megah Claster Block A No 45 Jakarta

Nomor Telepon                     :  0821 7864 2467

No. KTP                               :  325879254222587

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indomaret dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Franchisor.

Nama                                    :  Sudiro Husodo

Tempat, Tanggal Lahir         :  Yogyakarta, 28 Maret 1990

Alamat                                    :  Vila Anggrek No 145 Bandung

Nomor Telepon                     :  0838 1244 2478

No. KTP                               :  987943324899987

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku penerima Franchise yang selanjutnya disebut Franchisee.

 

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas Juni dua sembilan belas  (12-06-2019) bertempat di kantor pusat Indomaret Franchisor dan Franchisee sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama Franchise dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

 

  1. Bahwa Franchisor adalah salah satu bisnis ritel yang melayani kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari adalah minimarket. Indomaret yang tetap konsisten berkecimpung di bidang minimarket (lokal) dikelola secara profesional dan dipersiapkan memasuki era globalisasi.
  2. Bahwa Franchisor setuju memberikan izin dan membantu Franchise menjual dan melayani kebutuhan pokok di minimarket Indomaret.
  3. Bahwa Franchisee berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan mutu barang yang dijual serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor.
  4. Bahwa Franchisor memberikan hak ekslusif kepada Franchisee untuk membuka Indomaret di Jl.irian Barat Km 10 Jakarta Utara.
  5. Franchisor memberikan izin kepada Franchisee dengan nama Indomaret untuk itu Franchisee dapat menggunakan merek dan system secara bersamaan dengan Franchisee lainnya yang sudah diizinkan oleh Franchisor sebelumnya.
  6. Franchisee setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Franchisor.

 

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas dengan ini Franchisor dan Franchisee sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dalam bentuk kerjasama yang untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

 

Pasal 1

 Syarat-Syarat

 

Franchisee menyatakan bahwa untuk memenuh seluruh persyaratan yang ditetapkah oleh Franchisor antara lain:

 

  1. Menyediakan modal awal usaha sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke rekening Franchisor.

 

  1. Menyediakan lahan tanah yang akan dibuat bangunan untuk pembuatan toko
  2. Membangun bangunan di atas tanah kosong yang telah di sepakati oleh Franchisor yang di gunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
  3. Memiliki tempat usaha yang memenuhi syarat secara hukum dan estetika sesuai dengan ketentuan dari Franchisor.

 

Pasal 2

Royalti

 

Franchisee mendapatkan royalti dengan  Persentase Penjualan Bersih
Rp 0 – Rp. 175.000.000 -> 0 %
Rp 175.000.000 – 200.000.000 -> 2 %
Rp 200.000.000 – 225.000.000 -> 3 %
> Rp 225.000.000 -> 4 %

Pasal 3

 Sengketa dengan Pihak Ketiga

Franchisee tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung Franchisor bila Franchisee terlibat tuntutan hukum dan/atau non hukum yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan usaha Indomaret yang dikelolanya.

 

Pasal 4

Kewajiban Franchisor

Selama perjanjian ini berlangsung Franchisor berkewajiban untuk:

  1. Memberikan panduan operasional pengelolaan Indomaret kepada franchisee dan menyediakan secara Cuma-Cuma pengetahuan tentang manajemen pengelolaan.
  2. Menyediakan desain interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja Indomaret atas biaya franchisor sendiri.
  3. Menyelenggarakan program pelatihan untuk franchisee secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
  4. Memberikan konsultasi gratis kepada franchisee apabila Indomaret berada dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis Indomaret.
  5. Memberikan barang-barang dagangan yang akan dijual kepada Fanchisee dan melakukan penataan di minimarket Indomaret yang akan dibuka.

Pasal 5

 Kewajiban Franchisee

  1. Seluruh biaya untuk pengadaan perabotan untuk keperluan Indomaret sesuai dengan standar franchisor serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian Indomaret  menjadi tanggungan franchisee sendiri.
  2. Franchisee setuju bahwa pengadaan kartu nama, formulir, kwitansi, seragam dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha Indomaret sepakat untuk membeli dari franchisor atas biaya franchisee.
  3. Franchisee atau pekerja yang dipekerjakan oleh franchisee pada Indomaret yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang diselenggarakan franchisor atas biaya franchisee.

Pasal 6

 Biaya-Biaya

Franchisee setuju untuk biaya-niaya lain yang dikeluarkan seperti biaya untuk  penyelenggaraan seminar, workshop/pelatihan dan pertemuan bulanan dan/atau tahunan yang diselenggarakan franchisor bersama-sama dengan franchisee lainnya.

Pasal 7

Pajak

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh franchisee kepada franchisor yang atas pembayaran tersebut franchisor dibebani pajak sesusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beban pajak tersebut ditanggung oleh franchisee

 

Pasal 8

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani yakni tanggal 12 Juni 2019  dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian. 

Pasal 9

 Kuasa 

  1. Franchisee dengan ini memberikan kuasa kepada franchisor untuk sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan franchisor untuk memeriksa dan atau mengaudit segala catatan dan pembukuan franchisee tanpa pengecualian apapun juga.
  2. Seluruh biaya audit dan biaya lain termasuk biaya pengacara dibayar dalam proses pemeriksaan dan atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepenuhnya ditanggung oleh franchisee

Pasal  10

Pembatalan

Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut:

  1. Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan/teguran yang menurut ukuran franchisor.
  2. Apabila franchisee bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika franchisee dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
  3. Apabila Franchisee sengaja melakukan kecurangan dan pembohongan berkas yang dilakukan dengan sengaja dan hal itu dimaksudkan agar Franchisee mendapatkan keuntungan sepihak.
  4. Apabila menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Franchisor dengan sengaja.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

  1. Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
  2. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraaan Negara Jakarta Utara.

 

Pasal 12

 Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan di buat diatas materai. Dibuat dan ditandatangani di Jakarta 12 Juni 2019.

 

 

Franchisee                                                                                Franchisor

 

 

Materai                                                                                Materai

 

 

Herlambang Setyo Wibowo                                                            Sudiro Husodo

Contoh surat perjanjian waralaba Indomaret yang ditampilkan diatas di buat menggunakan kaidah bahasa yang baku dan resmi. Sehingga, Anda dapat menggunakan surat perjanjian tersebut sebagai bahan referensi jika akan menjalin kerjasama dengan pihak Indomaret.

 

Contoh Surat Perjanjian Waralaba Alfamart

SURAT PERJANJIAN WARALABA ALFAMART

 

Pada tanggal 13 Februari 2019 yang bertandatangan di bawah ini:

  • William Hans Anwar , Pemilik Alfamart beralamat di Jl Manggarai mda no 14, Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Alfamart dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Franchisor.

 

  • Mark Zodya, bertempat tinggal di Jl. Tangkuban Perahu No. 45 , Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku penerima Franchise yang selanjutnya disebut Franchisee.

Franchisor dan Franchisee sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama Franchise dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Franchisor adalah Penyedia layanan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 300M.
  2. Bahwa Franchisor setuju memberikan izin dan membantu Franchise menjual dan menyediakan barang kebutuhan pokok.
  3. Bahwa Franchisee berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan mutu barang dagangan serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor.
  4. Franchisor memberikan izin kepada Franchisee dengan nama Alfamart untuk itu Franchisee dapat menggunakan merek dan system secara bersamaan dengan Franchisee lainnya yang sudah diizinkan oleh Franchisor sebelumnya.
  5. Franchisee setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Franchisor.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas dengan ini Franchisor dan Franchisee sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan :

Pasal 1

Syarat-Syarat

Franchisee menyatakan bahwa untuk memenuh seluruh persyaratan yang ditetapkah oleh Franchisor antara lain:

  1. Menyediakan modal awal usaha sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke rekening Franchisor.
  2. Apabila akan membuka cabang, dikenakan biaya paket usaha sebesar Rp 25.00.000,00 per cabang.
  3. Memiliki tempat usaha yang memenuhi syarat secara hukum dan estetika sesuai standar yang telah ditetapkan Franchisor.
  4. Tidak akan menjual barang lain selain yang diberikan dari Franchisor kepada minimarket Alfamart yang dibuka oleh Franchisee.
  5. Franchisee menyediakan lahan dan gedung yang aka digunakan sebagai tempat usaha.
  6. Franchisor wajib melakukan survey kelayakan tempat terlebih dahulu sebelum membangun gedung tempay usaha untuk Franchisee.
  7. Franchisee harus enyerahkan seluruh nominal modal yang digunakan untuk membuka Alfamart kepada Franchisor paling lambat 3 (tiga hari) setelah perjanjian ini di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 2

Alfamart Fee dan Royalti

  1. Jika omzetnya hanya Rp 150 juta dalam satu bulan tidak dikenakan royalti.
  2. Jika omzetnya dalam satu bulan hingga Rp 175 juta, akan dikenalan royalti sebesar 1%.
  3. Jika omzetnya Rp 175 sampai 200 juta dalam jangka waktu satu bulan maka akan dikenai royalti 2%.
  4. Jika omzetnya Rp 200 sampai 250 juta dalam waktu satu bulan maka akan dikenakan royalti 3%.
  5. Jika penghasilan diatas Rp 250 juta dalam 1 (satu) bulan maka akan dikenakan royalti 4%.

Pasal 3

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani yakni tanggal 13 Februari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019 dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 4

Kewajiban Franchisor

Selama perjanjian ini berlangsung Franchisor berkewajiban untuk:

  1. Memberikan panduan operasional pengelolaan Alfamart kepada franchisee dan menyediakan secara gratis pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan pengetahuan perihal dunia bisnis kepada Franchisee
  2. Memberikan paket usaha berupa 1 (satu) paket barang-barang yang akan dijual di alfamart.
  3. Menyediakan desain interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja Alfamart franchisee atas biaya franchisor sendiri.
  4. Menyelenggarakan program pelatihan untuk franchisee secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit 1 (kali) dalam sebulan untuk jangka waktu satu tahun.
  5. Memberikan konsultasi gratis kepada franchisee apabila Alfamart franchisee berada dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis Alfamart franchisee.
  6. Memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan guna membantu franchisee memeproleh pinjaman untuk pengembangan Alfamartnya.
  7. Memberikan Management yang baik untuk usaha Alfamart yang didirikan Franchise.

Pasal 5

 Kewajiban Franchisee

  1. Seluruh biaya untuk pengadaan perabotan dan pertlengkapan untuk keperluan Alfamart yang sesuai dengan standar franchisor serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian Alfamart menjadi tanggungan franchisee sendiri.
  2. Franchisee setuju bahwa pengadaan kartu nama, formulir, kwitansi, seragam dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha Alfamart, franchisee sepakat untuk membeli dari franchisor atas biaya franchisee.
  3. Franchisee atau pekerja yang dipekerjakan oleh franchisee pada Alfamart yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang diselenggarakan franchisor atas biaya franchisee.
  4. Memberikan seluruh modal usaha sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta ribu rupiah) kepada Franchisor paling lama 6 (enam) hari setelah perjanjian ini ditanda tangani.
  5. Menyediakan lahan sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan baiya yang digunakan untuk mendapatkan lahan bukan dari biaya modal yang diserfahkan kepada Franchisor.

Pasal 6

Pajak

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh franchisee kepada franchisor yang atas pembayaran tersebut franchisor dibebani pajak sesusai dengan kegtentuan peraturan perundang-undangan, maka beban pajak tersebut ditanggung oleh franchisee.

Pasal 7

Perubahan Sistem

Franchisor berhak untuk mengubah dan menyesuaikan system marketing, termasuk penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pelayanan baru, identifikasi baru, produk dan menu-menu baru yang dilakukan dengan itikad baik demi usaha franchisee.

Pasal 8

 Laporan

Franchisee setuju memberikan laporan perkembangan Alfamart  berserta dengan laporan perkembangan penjualan disetiap bulannya.

Pasal 9

 Rahasia Dagang

Franchisee diwajibkan untuk merahasiakan system, manajemen dan cara- cara pengelolaan Alfamart yang didapat dari franchisor kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 10

Pembatalan Perjanjian

Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-halberikut:

  1. Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan/teguran yang menurut ukuran franchisor.
  2. Apabila franchisee bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika franchisee dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 11

Forece Majeure

  1. Perjanjian akan di hentikan apa bila terjadi kegagalan oleh salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum di dalam perjanjian ini.
  2. Tidak terpenuhinya atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atau prestasi yang ditentukan dalam perjanjian ini karena keadaan di luar kemampuan para pihak seperti bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara, pencurian, perampokan dan lain-lain kedaan sejenis yang berada di luar kemampuan manusia, bukan merupakan kesalahan dari pihak yang mengalaminya;
  3. Bagi pihak yang mengalami keadaan tersebut maka wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 1 x 24 jam;
  4. Kerugian yang ditimbulkan dari keadaan tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak.

 

Pasal 12

 Penyelesaian Perselisihan

  1. Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
  2. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor KepaniteraanPengadilan Negeri Bandung.

Pasal 13

Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan di awal akta sebagai bukti yang sah, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai  dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

 

Bandung, 13 Februari 2019

 

Franchisee                                                                                Franchisor

 

 

Materai                                                                                Materai

 

 

William Hans Anwar                                                              Mark Zodya

Surat perjanjian diatas merupakan contoh surat perjajian waralaba Alfamart. Surat perjanjian tersebut berisi kesepakatan antara franchisor atau pihak alfamart dan franchisee atau pihak yang akan menggunakan hak merek dagang Alfamart. Anda dapat menggunakan surat perjanjian waralaba Alfamart diatas jika ingin melakukan kerjasama dengan pihak Alfamart. Selain itu, Anda juga dapat mengubah isi perjanjian sesuai kepentingan Anda.

Contoh Surat Perjanjian Waralaba / Francise KFC

Surat Perjanjian Waralaba KFC

 

Pada hari ini Kamis 9 Mei 2019, telah di buat perjanjian kerjasama antara :

 

  1. Adiro Subarjo yang beralamat di Jalan Haji Domang No. 29 Jakarta. Selaku Direktur KFC berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan yang di muat dalam akta pendirian No : 20.- di hadapan notaris Adella Miraly, S.E yang selanjutnya di sebut FRANCHISOR
  2. Susanto Hendra Widodo, umur 32 tahun, swasta, bertempat tinggal di Bumi Santai Permai Blok M No. 226 Kecamatan Tandean, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai FRANCHISEE

FRANCHISOR dan FRANCHISEE secara bersama-sama di sebut Para Pihak.  Para Pihak sebelumnya menerangkan sebagai berikut :

  1. Bahwa FRANCHISOR adalah pemilik dari restoran yang menyajikan makanan chicken yang kemudian dikenal dengan nama KFC dengan merek dan rahasia dagang terdaftar dengan nomor pendaftaran 55877 dan 3844587
  2. Bahwa FRANCHISOR telah menjalankan sistem restoran yang telah terintegrasi di Indonesia yang di kenal dengan KFC system merupakan sistem komprihensif yang di kembangkan dan di operasikan oleh FRANCHISOR yang terkait dengan tata kelola keuangan, business polices, servis, kebersihan, tema ruangan restoran, sampai dengan hak kekayaan intelektual terkait dengan merek dagang, desain dan warna restoran, tanda, layout, hingga resep dan spesifikasi menu makanan.
  3. Bahwa FRANCHISOR memiliki hak yang sah untuk mengadopsi dan menggunakan rumah makan KFC di restoran yang menggunakan nama merek dagangnya.
  4. Bahwa FRANCHISOR setuju untuk memberikan izin dan membantu FRANCHISEE untuk menjual dan menyajikan makanan KFC untuk wilayah kabupaten Bone.
  5. Bahwa FRANCHISEE berjanji akan mengawasi, menjaga, dan mengendalikan mutu dan kualitas makanan serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh FRANCHISOR.
  6. Bahwa FRANCHISOR memberikan izin (lisensi) kepada FRANCHISEE untuk membuka restoran dengan nama Restoran/ Rumah Makan KFC dan untuk itu FRANCHISEE dapat menggunakan merek dan sistem secara bersamaan dengan pihak lainnya yang telah diberikan izin yang sama oleh FRANCHISOR.
  7. Bahwa FRANCHISEE setuju untuk membeli dan menjalankan KFC serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan yang diajukan oleh FRANCHISOR.

 

Berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan diatas, FRANCHISOR dan Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dan melaksanakan perjanjian ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

 

Pasal 1

DEFINISI

  1. Franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat di manfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Franchise.
  2. Status Franchisee adalah hak yang diberikan Franchisor kepada Franchisee berupa hak untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional yang berdasarkan Perjanjian Franchise.
  3. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapu dengan pembuatan, perlatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam satu (satu) tempat tetap yang tidak berpindah pindah

 

Pasal 2

KEGIATAN USAHA

  1. Usaha yang akan direncanakan dan dijalankan adalah sebuah restoran cepat saji dengan menu pendukung berupa nasi,chicken,pepsi/soda,kentang goreng dan sebagainya.
  2. Nama restoran yang dimaksud di atas adalah KFC, yang didirikan FRANCHISOR pada akhir tahun 1990.

Pasal 3

KEWAJIBAN FRANCHISOR DAN FRANCHISEE

  1. FRANCHISEE berusaha dengan segala kemampuanya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk FRANCHISOR di wilayahnya.
  2. FRANCHISEE akan selalu berusaha menjaga nama baik FRANCHISOR dengan memberikan service yang wajar pada Konsumen dan mengikuti KFC system.
  3. FRANCHISEE wajib menyampaikan laporan kepada FRANCHISOR setiap satu bulan yang berisi jumlah produk yang telah terjual, garfik permintaan, serta hal lain yang diminta oleh FRANCHISOR yang berhubungan dengan penjualan, dengan mengirimkanya melalui media elektronik berupa E-Mail.
  4. FRANCHISEE wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang di terimanya dari Konsumen kepada FRANCHISOR melalui media elektronik berupa E-Mail.
  5. FRANCHISEE dilarang memindahkan status FRANCHISEE tanpa persetujuan FRANCHISOR dan dilarang menentukan harga jual tanpa persetujuan FRANCHISOR.
  6. FRANCHISEE wajib menyediakan lokasi untuk tempat usaha.
  7. FRANCHISOR berkewajiban untuk memberikan bimbingan konsultasi, pendidik-an, dan program pelatihan yang diberikan secara terus-menerus, yang terdiri dari konsultasi pemilihan lokasi usaha, mempersiapkan persyaratan hukum yang diperlukan, pelatihan para staf, pembelian peralatan dan persediaan barang.
  8. FRANCHISEE berhak mengetahui nama, merek dagang, rahasia bisnis, serta proses formula dan resep milik FRANCHISOR.
  9. FRANCHISEE berhak menggunakan nama dan merek dagang dari FRANCHISOR.

 

Pasal 4

PERUBAHAN SISTEM

FRANCHISOR berhak untuk mengubah dan menyesuaikan sistem marketing, termasuk penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pelayanan baru, identifikasi produk baru, harga produk, dan menu-menu baru yang dilakukan dengan itikad baik demi usaha franchisee.

 

Pasal 5

RAHASIA DAGANG

  1. Segala Informasi yang diterima oleh FRANCHISEE mengenai produk FRANCHISOR yang menjadi rahasia dagang FRANCHISOR harus dijaga kerahasiaanya oleh FRANCHISEE dalam kondisi apapun dari pihak lain tanpa persetujuan FRANCHISOR.
  2. FRANCHISEE diwajibkan mengembalikan kepada FRANCHISOR semua bahan-bahan dokumen yang diberikan kepada FRANCHISEE, dan tidak diperkenankan memanfaatkan data informasi dan rahasia dagang sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini pada saat berakhirnya perjanjian atau putusnya perjanjian dengan pihak FRANCHISOR.

Pasal 6

WILAYAH USAHA

Dalam hal ini wilayah pemasaran yang diberikan FRANCHISOR kepada FRANCHISEE adalah wilayah pemasaran seputar Makassar dan sekitarnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

  1. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Jika Perjanjian ini telah berakhir dapat diperpanjang dengan memberitahukan secara tertulis kepada FRANCHISOR.
  2. Apabila ada perpanjangan jangka waktu perjanjian maka akan diperundingkan antara kedua belah pihak

 

Pasal 8 

BESARAN INVESTASI DAN IMBALAN

(1) FRANCHISEE sebagai penerima waralaba wajib membayar investasi awal atau franchise fee kepada FRANCHISOR sebagai pemberi waralaba sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar)

(2) Pembayaran Besaran Investasi awal oleh FRANCHISEE kepada FRANCHISOR dilakukan pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dan atas pembayaran tersebut akan diberikan tanda terima pembayaran berupa kuitansi.

(3) FRANCHISEE wajib memberikan imbalan kepada FRANCHISOR sebesar 25% (Duapuluh Persen) dari penjualan setiap bulan.

Pasal 9

TATA CARA PEMBAYARAN IMBALAN

Untuk pembayaran imbalan oleh FRANCHISEE kepada FRANCHISOR akan dilakukan dengan transfer ke rekening FRANCHISOR dengan No rekening : 21-2255-2145-54-5 BRI an Adiro Subarjo setiap bulannya.

 

Pasal 10

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

(1) FRANCHISOR akan memberikan kepada FRANCHISEE untuk memungkinkan bisnis dipertahankan sebagai suatu aset yang perlu direalisir atau jika tidak dapat diambil alih oleh ahli warisnya apabila ahli waris tesebut memenuhi syarat sebagai terwaralaba/franchise.

(2) FRANCHISEE apabila ingin membuka outlet baru harus memberitahukan dan membayar pendirian waralaba kepada FRANCHISOR.

 

Pasal 11

PEMBATALAN

Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut:

  1. Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan berulang oleh franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang dianggap serius menurut ukuran franchisor.
  2. Apabila franchisee bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika franchisee dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
  3. Dalam hal perjanjian ini berakhir atau dibatalkan, franchisee berkewajiban :
    1. Tidak menuntut dan meminta kembali franchise fee dan biaya-biaya lain yang sudah dikeluarkan
    2. Dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda milik/label franchisor.
    3. Franchisee memberikan kuasa kepada franchisor melakukan pemeriksaan/inspeksi franchisee serta mengambil tanda-tanda yang bercirikan merek franchisor.

 

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian berakhir demi hukum dalam hal terdapat :

  1. Habisnya jangka waktu.
  2. Para Pihak dibubarkan;
  3. FRANCHISOR menghentikan usaha;
  4. dialihkan hak keagenan/kedistributorannya;
  5. bangkrut/pailit; dan
  6. perjanjian tidak diperpanjang.

Pasal 13

GANTI RUGI DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN

Dalam hal FRANCHISOR memutuskan kontrak dengan FRANCHISEE maka FRENCHISEE berhak mendapatkan ganti kerugian sebesar kerugian yang di derita, dengan menyertakan bukti-bukti atas kerugian tersebut.

Pasal 14

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makasar.

Pasal 15

ADDENDUM

 

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian.

 

Demikian surat ini di buat dalam rangkap 2 dengan di bubuhi materai secukupnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak di tanda tangani oleh para pihak.

 

Makasar,  9 Mei 2019

 

 

Franchisor                                                        Franchisee

 

 

Materai                                                             Materai

 

 

Adiro Subarjo                                                Susanto Hendra Widodo

Surat perjanjian waralaba kfc di atas adalah surat perjanjian yang dibuat saat akan bekerjasama denga pihak kfc. Surat perjanjian tersebut dibuat menggunakan format yang benar dan resmi. Selain itu, contoh surat perjanjian waralaba kfc ditulis di atas materai yang membuat surat perjanjian tersebut sah di hadapan hukum.

Download Contoh Surat Perjanjian Waralaba Indomaret Doc

surat perjanjian waralaba indomaret

Download Contoh Surat Perjanjian Waralaba Alfamart Doc

surat perjanjian alfamart

Download Contoh Surat Perjanjian Waralaba KFC

surat perjanjian waralaba kfc

Contoh Surat Perjanjian Borongan Yang Baik dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Borongan – detiklife.com.  Perjanjian borongan adalah perjanjian yang dibuat untuk suatu kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan antara dua belah pihak yang akan bekerjasama. Dalam artikel kali ini akan memberikan contoh surat perjanjian borongan sebagai berikut :

  • Surat Perjanjian Borongan Renovasi Rumah
  • Surat Perjanjian Catering
  • Surat Perjanjian Borongan

Surat perjanjian borongan dalam artikel ini dibuat menggunakan aturan yang baik dan benar. Selain itu, juga disediakan soft filenya dalam bentuk word dengan dua ukuran yaitu A4 dan F4/Folio. Jadi, bagi Anda yang akan mencetak contoh surat perjanjian borongan ini tidak perlu repot-repot mengubah ukuran kertasnya.

Contoh Surat Perjanjian Renovasi Rumah

Surat Perjanjian Renovasi Rumah

Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Bulan Oktober Tahun 2019  di Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                                    :  Handun Prasetyo

Tempat, Tanggal Lahir         : Jakarta, 7 Juli 1992

Alamat                                    :  Rt 06 Rw 01 Desa Mujururip , Purwokerto

Nomor Telepon                     :  0878 8754 2348

No. KTP                               :  000045879378587

Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama                                    :  Handoyo Sudibyo

Tempat, Tanggal Lahir         : Kebumen, 12 Desember 1991

Alamat                                    :  Perum Cadawa Sari Block A no. 12 Purwokerto

Nomor Telepon                     :  0813 2154 5786

No. KTP                               : 0000478954456699

Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Menerangkan bahwa kedua belah Pihak sepakat dan menyetujui untuk menandatangani Surat Perjanjian ini menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pasal 2 berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian ini.

PASAL 2

MACAM DAN JENIS PEKERJAAN

Bahwa Pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 di atas adalah Melaksanakan Renovasi Rumah Tinggal Pribadi pihak pertama yang terletak di  Rt 06 Rw 01 Desa Mujururip , Purwokerto.

PASAL 3

DASAR

Bahwa Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan atas dasar referensi seperti tersebut dalam lampiran 1 s/d 4 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak ini :

  1. Bahwa Pihak Kedua telah menyetujui keadaan lokasi pekerjaan berikut segala kesulitannya dalam melaksanakan pekerjaan.
  2. Surat Penawaran Pemborong beserta lampirannya.
  3. Gambar rumah, RKS, data teknis, spesifikasi.
  4. Ketentuan tambahan dan atau petunjuk – petunjuk yang berasal dari Pihak Pertama yang diberikan secara tertulis.

PASAL 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

  1. Pihak kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai berita acara rapat penjelasan, berita acara rapat negosiasi syarat-syarat dalam kontrak ini, dan seluruh dokumen lainnya yang disetujui kedua belah pihak dan yang dilampirkan yang merupakan seta kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak ini.
  2. Apabila pihak kedua melihat ada perbedaan atau penyimpangan di dalam kontrak, maka ia harus segera memberitahukan perbedaan atau penyimpangan itu kepada Pihak Pertama secara tertulis 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pekerjaan, dan  Pihak Pertama kemudian harus mengeluarkan instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas segala biaya yang timbul akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban ini.

PASAL 5

WAKTU PELAKSAKAAN PEKERJAAN

  1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 100% ditetapkan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan.
  2. Pekerjaan dimulai paling lambat 7 hari sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak kedua belum melaksanakan pekerjaannya, maka kontrak ini dinyatakan batal.
  3. Waktu pelaksanaan tersebut tidak dapat dirubah oleh Pihak Kedua kecuali oleh keadaan memaksa atau dalam perintah pekerjaan tambah yang dinyatakan secara tertulis bahwa waktu penyelesaian pekerjaan ditambah.

PASAL 6

HARGA KONTRAK

  1. Nilai pekerjaan adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta ribu rupiah)
  2. Harga kontrak merupakan harga borongan yang tetap, tidak boleh diubah atau disesuaikan, kecuali bilamana disepakati adanya pekerjaan tambah. Setiap pekerjaan dalam perhitungan “harga kontrak.” harus dianggap telah diterima oleh kedua belah pihak.

PASAL 7

CARA PEMBAYARAN

Pihak Pertama akan melakukan pembayaran secara dicicil 3 kali dan pembayaran pelunasan akan dilakukan ketika smua pekerjaan telah selesai. Tahapan pembayaran sebagai berikut :

Tahap pertama apabila pekerjaan sudah dilakukan selama 50 (lima puluh) hari dan akan dibayarkan sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta ribu rupiah) .

Tahap kedua yaiu apabila pekerjaan sudah berjalan selama 100 (seratus) hari dan akan dibayarkan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta ribu rupiah

Tahap ketiga yaitu jika pekerjaan sudah 150 (seratus lima puluh) hari atau sudah selesai masa kontrak maka akan diberikan sisa dari kekurangan pembayaran yaitu Rp 50.000.000 ( lima puluh juta ribu rupiah)

 

PASAL 8

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

  1. Pekerjaan tambah/kurang hanya dapat dianggap sah apabila ada perintah secara tertulis dari Pihak Pertama. Untuk memperhitungkan besarnya nilai penambahan/ pengurangan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan harga satuan terlampir dalam kontrak ini.
  2. Apabila karena pekerjaan tambahan mengakibatkan berubahnya nilai kontrak hingga tidak melebihi 10% dari nilai kontrak semula, maka untuk pekerjaan tambahan tersebut akan dibuatkan Addendum Kontrak.
  3. Pekerjaan tambah/kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali ada persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama.

 

PASAL 9

DENDA DAN SANKSI

  1. Apabila pelaksanaan pekerjaan terlambat 5% dari rencana kerja, maka Pihak Pertama akan mengeluarkan Surat Peringatan I. dan pembayaran pada termijn berjalan baru dapat dibayarkan setelah target pada rencana kerja tercapai, bila keterlambatan mencapai 10% maka akan diberikan surat peringatan II dan secara langsung sisa pekerjaan dapat diambil alih oleh pihak pertama dengan seluruh biaya yang terjadi akan dibebankan kepada pihak kedua.
  2. Apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan s/d batas masa pelaksanaan maka pihak kedua harus membayar ganti rugi keterlambatan kapada Pihak Pertama sebesar 0,1 % dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar 4% dari harga kontrak
  3. Bila batas ganti rugi tersebut telah tercapai maka Pihak Pertama secara sepihak (tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua) berhak menunjuk Pihak Ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.
  4. Surat Peringatan I dibuat oleh Pemilik Rumah, apabila Pihak Kedua melanggar ketentuar-ketentuan dalam kontrak ini.
  5. Apabila dalam 2 x 24 jam setelah peringatan II masih tidak ada tanggapan dari pihak kedua maka surat peringatan III dibuat dan secara langsung pekerjaan dapat diambil alih oleh Pihak Pertama dengan menunjuk Pihak Ketiga sebagai pengganti Pihak Kedua yang dinyatakan telah mengundurkan diri. Semua biaya dan akibat yang timbul dari pengunduran diri Pihak Kedua menjadi tanggungjawab pihak kedua sepenuhnya.

PASAL 10

FORCE MAJEUR & PEMBATALAN

  1. Dalam hal timbulnya Force Majeur seperti bencana alam, pemogokan masal, huru hara, peperangan, peraturan dan tindakan pemerintah dibidang moneter, maka hal-hal yang berhubungan dengan kontrak ini akan ditinjau kembali secara musyawarah.
  2. Hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya kontrak ini adalah bila Pihak Kedua tidak memulai kegiatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari hari sejak dikeluarkannya surat perintah kerja dan surat penyerahan lapangan, Bila ternyata Pihak Kedua mensubkontrakkan pekerjaan sebagian atau seluruhnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, dan Bila ternyata Pihak Kedua menerima permintaan dan instruksi dari Pihak lain untuk merubah atau mengurangi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal 2 dan pasal 3 kontrak ini. Instruksi perubahan baik penambahan maupun pengurangan sah apabila diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara tertulis.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

  1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai penafsiran perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  2. Jika ternyata tidak dapat mencapai kata mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Negeri Kelas I Purwokerto

 

PASAL 12

PENUTUP

  1. Hal-hal yang tidak cukup diatur dalam surat perjanjian ini akan diputuskan dengan jalan musyawarah oleh kedua belah pihak.
  2. Surat perjanjian ini dibuat di Purwokerto dengan bentuk asli dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing diberi materai cukup dan keduanya mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing satu dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Salinan Surat Perjanjian ini dapat dibuat untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

Dibuat di        : Purwokerto

Tanggal          : 5 Oktober 2019

Pihak Pertama                                              Pihak Kedua

Materai 6000                                                Materai 6000

Handun Prasetyo                                            Handoyo Sudibyo

Contoh surat perjanjian renovasi rumah di atas dapat digunakan sebagai contoh apabila Anda akan melaksanakan perjanjian. Anda cukup mengedit pihak yang bersangkutan atau isi perjanjian baik pasal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan Anda.

Contoh Surat Perjanjian Catering

SURAT PERJANJIAN CATERING

Pada hari ini  Sabtu tanggal 25 April 2019, yang bertanda tangan dibawah ini  :

  1. K.H Abdul Hisyam Jabatan Pengurus Pondok Pesantren Umul Baniyah dalam hal ini bertindak atas nama Pengurus pondok yang berkedudukan di Jl. Ahmad sudirjo No. 12 Bandung, selanjutnya dalam Surat Perjanjian inidisebut PIHAK PERTAMA.
  2. Junaedi Ishaq, dalam hal ini pemilik Kedai Sari Rasa Lezat berkedudukan di Lingkungan disekitar Pondok Pesantren Umul Baniyah di Jl. Ahmad sudirjo No. 12 Bandung , selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut dengan ’PIHAK’ dan secara bersama-sama disebut ’PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

(1)    Bahwa PIHAK PERTAMA mengelola Santri yang membutuhkan Jasa Katering untuk Makan para santri.

(2)    Bahwa PIHAK KEDUA melakukan kegiatan usaha di bidang Pengadaan Jasa Katering (Warung Makan).

(3)    Bahwa untuk melaksanakan penyediaan Makan Santri tersebut  dipandang perlu untuk melaksanakan perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

 

Maksud surat perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pengikat PARA PIHAK dalam rangka pelaksanan penyediaan Makan Santri, dengan tujuan untuk menjamin kelancaran penyediaan Makan Santri Pondok Pesantren Umul Baniyah serta pembayarannya.

Pasal  2

BENTUK DAN RUANG LINGKUP KONTRAK KERJA

 

  • PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama penyediaan Makan Santri.
  • PIHAK PERTAMA menyampaikan laporan jumlah Santri kepada PIHAK KEDUA setiap hari kalender untuk disediakan makan sejumlah Santri tersebut.
  • PIHAK KEDUA sanggup menyediakan makan Santri2 (dua) x 1(satu) hari (makan pagi pada jam 00 wib dan makan malam pada jam 17.30 wib sesuai laporan jumlah Santri dari PIHAK PERTAMA.

Pasal  3

ANGGARAN

Jumlah Anggaran tahun ajaran 2019 yang disediakan untuk Makan Santri dimaksud pasal 1 sebesar Rp 125.950.000,-  (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah) per hari untuk masing-masing santri.

  

Pasal 4

PENAGIHAN

  • PIHAK KEDUA mengajukan debet nota kepada PIHAK PERTAMA atas pekerjaan penyediaan Makan Santri selama sebulan dilampirkan kwitansi dan Invoice asli yang memuat jumlah barang, jenis barang dan nilai rupiah untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan, pencocokan dan penelitian berdasarkan laporan WT02.
  • Apabila PIHAK PERTAMA menemukan ketidakcocokan jumlah dan nilai rupiah yang tercantum dalam debet nota atau dokumen kurang lengkap, maka PIHAK PERTAMA dapat mengembalikan debet nota tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk diperbaiki dan atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA.
  • Apabila dalam pengajuan debet nota dimaksud ayat (1) di atas masih terdapat dokumen penyerahan  yang  sudah  ditandatangni  oleh  PARA  PIHAK yang belum ditagihkan, maka hal tersebut dapat ditagihkan pada periode berikutnya.

Pasal 5

PEMBAYARAN

  • Pembayaran biaya Makan Santri dilakukan secara tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap akhir bulan tanggal 28 atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari  hari setelah tanggal yang telah ditetapkan.
  • Apabila setelah dilakukan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA ditemukan koreksi tagihan, maka koreksi tersebut dapat diperhitungkan pada pembayaran periode berikutnya.

PASAL 6

BERLAKUNYA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Surat perjanjian kerjasama ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1Januari 2017 sampai dengan 25 April 2019.

Pasal 7

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

  • Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK  dapat memutuskan surat perjanjian kerjasama secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan dimaksud berlaku efektif.
  • Dalam hal ini terjadi pemutusan surat perjanjian kerjasama jangka waktunya, maka kewajiban PARA PIHAK yang belum terlaksana sampai dengan tanggal berakhirnya surat perjanjian kerjasama tetap menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 8

PAJAK-PAJAK

Semua pajak dan bea materai maupun pungutan lain yang timbul / dipungut sehubungan dengan pelaksanaan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

 

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

  • PARA PIHAK tidak dapat dikenakan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerjasama akibat terjadinya keadaan yang berada diluar kendali yang wajar PARA PIHAK, yang lazim disebut Keadaan Kahar.
  • Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam surat perjanjian kerjasama adalah bencana alam, gempa bumi, banjir, topan, kebakaran, epidemi, pemogokan masal, perang, huru-hara dan gangguan keamanan yang tidak terencana, Peraturan pemerintah, yangkesemuanya langsung berhubungan dengan surat perjanjian kerjasama.
  • Dalam hal terjadi keadaan kahar tersebut pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24jam.
  • Pemberitahuan tentang adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas harus diikuti dengan keterangan tertulis dari Pejabat terkait.
  • Atas pemeberitahuan pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, pihak lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis Keadaan Kahar tersebut paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
  • Apabila Keadaan Kahar berlangsung dalam kurun waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari maka PARA PIHAK dapat merundingkan untuk memutuskan pelaksanaan surat perjanjian kerjasama.

Pasal 10

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan surat perjanjian kerjasama terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dan PARA PIHAK menghendaki untuk ditambah atau diubah, maka hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam satu ADDENDUM.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

  • Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan surat perjanjian kerjasama akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
  • Apabila PARA PIHAK tidak dapat mencapai kesepakatan dalam musyawarah dimaksud ayat (1), PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut pada pihak yang berwajib.

Demikian surat perjanjian kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani diatas materai cukup oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Bandung, 25 April 2019

Pihak Pertama                                              Pihak Kedua

Materai 6000                                                Materai 6000

K.H Abdul Hisyam                                               Junaedi

Contoh surat perjanjian catering di atas dibuat menggunakan kaidah penulisan yang resmi dan sah. Surat perjanjian tersebut juga ditulis di atas materai 6000 jadi jika suatu saat terjadi sengketa antara pihak pertama dan pihak kedua bisa dilaporkan pada pihak yang berwajib dengan menjadikan surat perjanjian catering ini sebagai bukti.

Contoh Surat Perjanjian Borongan

SURAT PERJANJIAN BORONGAN

PEMBANGUNAN GUDANG

Pada hari Senin tanggal 3 Januari 2019 (tiga januari dua ribu sembilan belas), bertempat di Jakarta yang beralamat di Jl. Pahlawan muda No 112, Jakarta telah diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja emborongan Pekerjaan Bangunan Gudang, antara:

  1. Nama :  Faris Hendraningrat, S.E

Tempat, Tanggal Lahir         :  Kebumen, 13 Februari 1995

Alamat                                    :  Perumahan Claster Diamond Block A Jakarta

Nomor Telepon                     :  0822 5698 2546

No. KTP                               :  000095489547898

Jabatan                                   : Direktur utama PT. Dirma Gama Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

  1. Nama :  Wilton Sudiro
  2. Tempat, Tanggal Lahir      :  Jakarta, 10 September 1990
  3. Alamat     :  Rt 06 Rw 01 Desa Cisadam, Jakarta Utara
  4. Nomor Telepon      :  0838 1122 4578
  5. KTP                           :  000087895649997

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Bangunan Gudang di PT. Dirma Gama Jaya, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

PENUNJUKKAN

  1. PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan pembangunan Gudang di PT. Dirma Gama Jaya, berdasarkan Surat Perintah Kerja No. XII/BP/2019 tertanggal (3 Januari 2019)
  2. PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima penunjukkan tersebut dan bersedia melaksanakan pemborongan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang terlampir.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

  1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal 1 perjanjian ini harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA harus sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut secara keseluruhan serta menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik selambat-lambatnya pada hari 1 Januari 2020 (satu januari dua ribu dua puluh).
  2. Jangka waktu penyerahan sesuai pasal 2 ayat 1 tersebut dapat diperpanjang apabila ada permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA.
  3. Untuk menindaklanjuti perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut PIHAK PERTAMA akan membuat Surat Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 3

HARGA KONTRAK BORONGAN

Harga kontrak borongan pekerjaan pembangunan Gudang yang telah disepakati kedua belah pihak ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000  (lima milyar).

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan kemajuan pekerjaan yang diatur sebagai berikut:

  • PEMBAYARAN UANG MUKA

Uang muka pembayaran ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga kontrak borongan seperti yang tercantum dalam pasal 3 perjanjian ini. Besarnya pembayaran tersebut adalah: 20 % x Rp 5.000.000.000 = Rp 1.000.000.000 (satu milyar) yang akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini.

  • PEMBAYARAN LANJUTAN

Uang pembayaran lanjutan ditetapkan sebesar  Rp 3.000.000.000 (tiga milyar) dibayakan apabila proses pembuatan gudang sudah mecapai hasil 75%.

  • PEMBAYARAN AKHIR

Pembayaran akhir akan dilakukan apabila proses pembangunan gudang sudah selesai atau sudah mencapai 100% . Dan sisa kekurangan biaya semua akan dilunasi pada hari tersebut. Sisa biaya yang belum dibayarkan adalah Rp 1.000.000.000 ( satu milyar) .

 

Pasal 5

BEA MATEREI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materei sebesar 2% (dua persen ) dari harga kontrak borongan dan pajak-pajak lainnya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

DENDA ATAS KETERLAMBATAN DAN KELALAIAN

Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan penyerahan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan yang besarnya ditetapkan Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah) setiap hari keterlambatan hingga mencapai setinggi 5% (lima persen) dari keseluruhan harga kontrak borongan seperti yang tercantum dalam pasal 3 perjanjian ini.

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan pekerjaan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dikenakan denda kelalaian yang besarnya ditetapkan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kelalaian dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap diwajibkan melaksanakan pekerjaan yang dilalaikannya tersebut.

Pasal 7

PENGALIHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

  1. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini tidak boleh dialihkan atau dipindah tangankan atau diborongkan lagi kepada PIHAK KETIGA manapun juga dan dengan alasan apapun juga.
  2. Apabila PIHAK KEDUA melanggar kesepakatan sesuai pasal 7 ayat 1 tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini tanpa memberitahukan terlebih dulu kepada PIHAK KEDUA.
  3. Semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka akan ditempuh cara-cara sebagai berikut:

  1. Melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
  2. Melalui Panitia Arbitrase apabila perselisihan tersebut tidak bisa dilakukan melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Panitia Arbitrase tersebut terdiri dari:
  3. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK PERTAMA,
  4. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan
  5. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
  6. Melalui jalur hukum apabila perselisihan tersebut tidak bisa dilakukan melalui jalur musyawarah untuk mufakat dan juga melalui Panitia Arbitrase. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihannya menurut hukum yang berlaku dengan memilih tempat pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta.

Pasal 9

PERUBAHAN ATAS ISI SURAT PERJANJIAN

Apabila dipandang perlu diadakan perubahan atas isi Surat Perjanjian ini, baik perubahan perihal penambahan atau pengurangan isi Surat Perjanjian, harus mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dulu dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PENUTUP

Surat Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bandung pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, yang dibuat rangkap 2 (dua)  yang berkekuatan hukum yang sama, dimana lembar pertama  dan lembar kedua dibubuhi materei secukupnya.

Dibuat di       : Jakarta

Tanggal          :  3 Januari 2019

PIHAK PERTAMA                                                              PIHAK KEDUA

Materai                                                                                   Materai

[Faris Hendraningrat, S.E]                                                         [ Wilton Sudiro ]

Contoh surat perjanjian borongan diatas dibuat dengan format yang sah dan benar. Surat perjanjian tersebut berisi tentang kerjasama dua pihak untuk pembuatan Gudang. Jika Anda ingin menggunakan surat perjanjian borongan ini Anda dapat mengedit isi dan juga pihak yang bersangkutan sesuai kepentingan Anda.

Download Contoh Surat Perjanjian Renovasi Rumah Doc

surat perjanjian renovasi rumah

Download Contoh Surat Perjanjian Catering Doc

surat perjanjian catering

Download Contoh Surat Perjanjian Borongan Doc

surat perjanjian borongan

Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan

Contoh surat perjanjian kerjasama permodalan – detiklife.com. Membuka usaha atau bisnis baru memang diperlukan banyak modal atau biaya. Oleh karena itu, banyak orang yang melakukan kerjasama dengan cara mengajak pihak lain untuk ikut serta memberikan modal pada usaha yang akan dibuat. Dengan ikut sertanya pihak lain dalam memberikan modal pada usaha yang akan dibuat maka harus menggunakan surat perjanjian.  Dalam artikel ini akan membahas surat perjanjian kerjasama permodalan sebagai berikut :

  • Surat Perjanjian Pinjaman Modal
  • Surat Perjanjian Usaha Modal Bersama
  • Surat Perjanjian Modal Ventura / Joint Venture

Masing-Masing surat perjanjian kerjasama permodalan dalam artikel ini dibuat menggunakan kaidah bahasa yang resmi dan sah. Selain itu, dibuat menggunakan format yang baik dan benar. Untuk memudahkan Anda dalam mendownload surat perjanjian tersebut kami juga menyediakan soft filenya dalam bentuk word dengan ukuran A4 dan F4/Folio.

Contoh Surat Perjanjian Pinjaman Modal

Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha

 

Pada hari ini, Rabu, tanggal 10, bulan November, tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. Nama                   : Dr.Imam Hasanudin, S.H., M.M.

No. KTP                : 0003158789

Alamat                 : Jl. Katar Km 12 No 67 Cipanas Bandung

Telepon                : 0877 1305 1700

 

Dalam hal ini bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

  1.   Nama                   : Amelida Bastani, S.E

No. KTP                : 0002544861

Alamat                 : Jl. Bringhasta Cisalak Bogor

Telepon                : 0838 1122 4589

 

Dalam hal ini bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut Kontrak) dalam hal pemberian pinjaman modal usaha ekspor beras dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam 14 pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

  1. Pihak Pertama selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha.
  2. Pihak Kedua selaku pengelola modal dari Pihak Pertama bertanggungjawab untuk mengelola usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1.
  3. Pihak Kedua menerima modal dalam bentuk uang dari Pihak Pertama yang diserahkan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
  4. Pihak Pertama akan mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha menurut persentase keuntungan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
  5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal maupun tenaga yang besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, 3, dan 4.

Pasal 2

MODAL USAHA

  1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 Ayat 1 adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan kepada Pihak Kedua setelah akad ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, melalui transfer ke nomor rekening 56-2564-789-4 Bank BCA Cabang Badung a.n Imam Hasanudin

 

Pasal 3

KEUNTUNGAN

  1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (Nett Profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (Cash Profit).
  2. Presentase keuntungan usaha untuk Pihak Pertama adalah sebesar 35% dari Nett Profit.
  1. Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak kedua maksimal tanggal 3 tiap bulannya.
  2. Profit tersebut dapat disampaikan lewat transfer rekening antar bank yang telah ditunjuk/disepakati atau dapat berupa pemberian cash secara langsung kepada pihak pertama.

 

 

Pasal 4

KERUGIAN

  1. Jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan oleh suatu hal diluar kesalahan Pihak Kedua sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 ditanggung oleh kedua belah pihak dengan ketentuan, Pihak Pertama akan menerima pengembalian modal setelah dikurangi setengah dari jumlah kerugian yang diderita.
  2. Jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan kelalaian oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak mendapatkan pengembalian modal usaha secara utuh.

Pasal 5

MASA BERLAKU

  1. Masa berlaku yang tersebut pada Pasal 1 adalah 1 t(satu) tahun terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
  2. Atas kesepakatan Para Pihak, Kontrak dapat diperpanjang waktunya dan/atau ditambahkan nilai uang pokok investasi yang diatur dalam Kontrak Baru dan/atau addendum Kontrak.

 

Pasal 6

JAMINAN

  1. Pihak kedua memberikan sertifikat hak milik berupa Sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Seraipuas Bandung, seluas 30.000 M³ (tiga puluh meter persegi).
  2. Pihak pertama wajib mengembalikan sertifikat yang menjadi jaminan  sebagaimana disebutkan ayat (1) kepada Pihak Kedua setelah Pihak kedua mengembalikan modal usaha.

Pasal 7

SANKSI BAGI HASIL PIHAK PERTAMA

  1. Apabila Pihak kedua tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) selama 3 (tiga) hari berturut-turut, maka Pihak pertama pada tanggal 8 (delapan) di tiap bulannya berhak untuk menagih profit yang menjadi hak Pihak pertama kepada Pihak kedua.
  2. Apabila Pihak kedua sampai dengan 8 (delapan) hari sejak ditagih oleh Pihak pertama masih belum bisa memberikan Profit yang dimaksud, maka Pihak kedua wajib mengembalikan uang pokok investasi yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada hari tersebut ditambah dengan Profit bulanan yang berlangsung. Apabila sampai pada hari tersebut uang pokok investasi tidak/belum dikembalikan dan Profit belum diberikan, maka Pihak kedua dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per minggu. Akibat dari keterlambatan ini, maka Kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban Pihak kedua dibayarkan.

Pasal 8

PENGEMBALIAN MODAL USAHA

Pihak kedua berkewajiban mengembalikan modal usaha kepada Pihak pertama sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) pada tanggal 10 November 2019. Apabila sampai pada tanggal tersebut modal usaha belum dikembalikan, maka Pihak kedua dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per hari dan Kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban Pihak Pertama dibayarkan.

 

Pasal 9

PINALTY

  1. Selama masa Kontrak, Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak dapat merubah atau membatalkan atau memutus kontrak ini secara sepihak, kecuali ada kesepakatan bersama yang diatur dalam addendum Kontrak.
  2. Penarikan uang pokok investasi baik sebagian atau seluruhnya sebelum habis masa berlaku Kontrak ini, maka Pihak kedua mengenakan biaya Penalty yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belak pihak.

Pasal 10

AHLI WARIS

  1. Apabila Pihak kedua sebagai pengelola investasi dalam masa Kontrak mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau mengelola Usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam Kontrak ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk (secara tertulis) berdasarkan kesepakatan ahli waris Pihak kedua.
  2. Apabila Pihak pertama dalam masa kontrak mengalami halangan tetap atau meninggal dunia, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini, Pihak pertama menunjuk Istri Pihak pertama untuk melanjutkan kontrak ini kepadanya dan apabila berhalangan tetap atau meninggal dunia maka akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk (secara tertulis) berdasarkan kesepakatan ahli waris Pihak Kedua.

 

Pasal 11

LAIN-LAIN

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kontrak ini akan diputuskan bersama oleh Para Pihak secara Musyawarah serta dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan jiwa dari perikatan/Kontrak ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Addendum Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini atau menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

 

Pasal 12

STATUS HUKUM

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Kontrak ini dengan segala akibatnya, maka Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Demikian Kontrak ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal Kontrak ini. Segera, setelah Kontrak ini dibuat, Para Pihak dan Istri Pihak pertama, lalu menandatangani Kontrak ini diatas materai, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

 

Dibuat di                : Bandung

Pada tanggal          : 10 November 2019

 

 

PIHAK PERTAMA                                        PIHAK KEDUA

 

 

Materai 6000                                            Materai 6000

 

 

Dr.Imam Hasanudin, S.H., M.M.                                  Amelida Bastani, S.E

Contoh surat perjanjian pinjaman modal diatas dibuat menggunakan format yang resmi dan sah. Selan itu, surat perjanjian tersebut juga dibuat secara singkat dan sederhana sehingga mudah untuk di pahami. Jika Anda ingin menggunakan surat perjanjian di atas Anda dapat mengubah isi perjanjian sesuai kepentingan Anda.

 

Contoh Surat Perjanjian Usaha Modal Bersama

Surat Perjanjian Usaha  Modal Bersama

 

Pada hari ini Jumat tanggal 7  bulan Februari tahun 2019, di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama              : Annisa Khoerul Janah

No. KTP         : 0000245698

Alamat           : Jl.Pahlawan lama N0 145 Sanjung Harjo, Medan

No Hp             : 0822 1897 2645

Yang selanjutnya disebut sebagai  Pihak Pertama

Nama              : Alya Kusuma Ilma

No. KTP         : 0002455786

Alamat           : Perumahan Cempaka Block D Kaputat, Medan

No Hp             : 0877 0254 4458

Yang selanjutnya disebut sebagai  Pihak Kedua

 

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian  kerjasama usaha dengan jenis perdagangan. Kerjasama usaha konter dan agen pulsa dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal

sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

  1. Pihak Pertama selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha konter dan agen pulsa.
  2. Pihak Kedua juga menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak pertama untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha konter dan agen pulsa.
  3. modal tersebut masing-masing diserahkan sebelum perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
  4. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut persentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal/tenaga, yang besar  maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada pasal 2, 3 dan 4.

Pasal 2

Modal Usaha

  1. Besar uang modal usaha dari pihak pertama, sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat 1 adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah)
  2. . Besar uang modal usaha dari pihak kedua, sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat 2 adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah)
  3. Modal tersebut di serahkan dan di simpan dalam rekening atas nama bersama. Dan apabila ada pengambilan modal harus disepakati kedua belah pihak.

Pasal 3

Pengelola Usaha

  1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bekerja mengelola usaha secara bersama-sama.
  2. Dalam mengelola usahanya, pihak pertama dan pihak kedua bisa dibantu oleh sejumlah staf yang kesemuanya berstatus sebagai pegawai.

 

Pasal 4

Keuntungan

  1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (Nett Profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (Cash Profit) dikurangi zakat (0,5% dari Cash Profit), dan Pengembangan Usaha serta Administrasi (15% dari Cash Profit).
  1. Nisbah keuntungan usaha disepakati sebesar 50:50. Pihak Pertam mendapat 50%  dari  keuntungan  bersih,  Pihak  Kedua mendapat 50%  dari keuntungan bersih.

 

Pasal 5

Kerugian

  1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif.
  2. Jika kerugian terjadi akibat ketidaksengajaana atau tidak ada unsur kesengajaan dari pihak pertama atau pihak kedua maka kerugian tersebut ditanggung bersama oleh kedua belah phak.
  3. Kerugian usaha ditanggung kedua pihak sesuai dengan hukum Islam syarikah  mudharabah denganpenjelasan sebagai berikut:
    1. Kerugian usaha akibat layaknya suatu kegiatan usaha mengandung resiko untung-rugi, maka kerugian modal usaha ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal (shahibul maal) sesuai dengan persentas modal yang diinvestasikan, sedangkan kerugian tenaga, pikiran, serta waktu ditanggung oleh pengelola  (mudharib)
    2. Apabila kerugian usaha disebabkan kesengajaan Pihak Pertama melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh Pihak Pertama.
    3. Apabila kerugian usaha disebabkan kesengajaan Pihak Kedua melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh Pihak Kedua.

 

Pasal 6

Penghitungan Untung-Rugi dan Laporan Usaha

  1. Penghitungan untung rugi bulanan dilakukan 4 hari pada bulan berikutnya.
  2. Tutup buku akhir usaha dilakukan setiap bulan
  3. Laporan bulanan terinci mengenai seluruh kegiatan usaha .
  4. Penyerahan hasil keuntungan dilaksanakan selambat-lambatnya  6 hari setelah penghitungan untung-rugi pada setiap bulannya dan diterima secara langsung oleh masing-masing pihak.

 

Pasal 7

Jangka Waktu Bersyarat

  1. Jangka waktu bekerjasma yaitu 2 (dua) tahun (2 periode), kecuali ada pembubaran kerjasama pada periode pertama (setelah 1 tahun berjalan) yang disepakati oleh kedua pihak.
  2. Akad syarikat ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbaharui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua pihak.

 

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

  1. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Pertama:
    1. berkewajiban untuk ikut seta mengatur kebijakan usaha yang sedang dijalankan bersama;
    2. berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada Pihak Kedua untuk menjalankan usul, saran, ataupun keinginannya dalam melaksanakan kegiatan usaha ini;
    3. berkewajiban untuk melakukan kegiatan teknis di tempat usaha
    4. berkewajiban untuk tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha, kecuali dalam keadaan istimewa (menyelamatkan usaha  atau  memanfaatkan  situasi)  dan  hal  tersebut  dilakukan  atas kesepakatan kedua pihak;
    5. berkewajiban membayar  kerugian  pengelolaan  usaha  kepada  Pihak  Kedua  sehubungan  dengan  pembatalan akad syarikat yang disebabkan oleh pelanggaran Pihak Pertama terhadap isi syarikat;
    6. berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi;
    7. berhak melakukan kontrol atau meninjau tempat kegiatan usaha dengan disertai Pihak Kedua;
    8. berhak   mengajukan   usul   dan   saran   kepada   Pihak   Kedua   untuk   memperbaiki   dan/atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang berjalan;
    9. berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian modal usaha setelah terbukti Pihak Kedua melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi akad ini.
    10. Berhak untuk menunjuk ahli warisnya untuk menerima keuntungan bagi hasil usaha bila berhalangan, yang dibuktikan dengan surat kuasa/waris yang bertanda tangan di atas materai
  2. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Kedua:
    1. berkewajiban mengelola usaha bersama yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 1 minggu setelah akad disepakati dan ditandatangani;
    2. berkewajiban membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap bulan untuk diserahkan kepada Pihak Pertama;
    3. berkewajiban untuk mendiskusikan kejadian-kejadian istimewa (musibah) dan/atau kejadian   lainnya   yang   terjadi   di   tengah-tengah   kegiatan   usaha   bersama  Pihak
    4. berkewajiban membayar tanggungan kerugian usaha selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi.
    5. berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan usul, saran, ataupun keinginan Pihak Pertama.
    6. berhak membatalkan perjanjian dan/atau menerima kembali seluruh modal usaha dari Pihak Pertama setelah terbukti Pihak Pertama melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi akad ini.
    7. berhak menerima ganti rugi (upah) yang layak atas waktu, tenaga, dan pikiran selama waktu kegiatan usaha yang telah dilakukan sehubungan dengan pembatalan akad syarikat oleh pihak pertama.
    8. Berhak untuk menunjuk ahli warisnya untuk menerima keuntungan bagi hasil usaha bila berhalangan, yang dibuktikan dengan surat kuasa/waris yang bertanda tangan di atas materai.

 

Pasal 9

Perselisihan

  1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak sehubungan dengan akad kerjasama ini, kedua pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah.
  2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal   10

Lain-lain

  1. Surat akad ini mengikat secara hukum kepada kedua pihak.
  2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam surat akad ini  akan dimusyawarahkan kedua pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum.
  3. Surat akad ini dibuat rangkap 2, seluruhnya ditandatangani oleh kedua pihak pada hari dan tanggal di muka setelah dibubuhi materai dan surat perjanjian ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

Pasal 11

Penutup

Demikian surat perjanjian usaha bersama ini dibuat oleh kedua belah pihak. Pembuatan surat perjanjian tersebut dibuat oleh masing-masing pihak dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kemuadian, surat perjanjian ini akan diserahkan kepada masing-masing pihak dan memiliki fungsi dan kegunaan yang sama didepan hukum.

 

Medan, 7 Februari 2019

 

 

Pihak Pertama                                                  Pihak Kedua

 

 

Materai 6000                                                 Materai 6000

 

 

Annisa Khoerul Janah                                     Alya Kusuma Ilma

Contoh surat perjanjian usaha modal bersama di atas berisi tentang beberapa pihak yang akan menjalankan usaha bersama dengan modal yang diberikan dari masing-masing pihak berjumlah sama. Beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pihak pun sama. Surat perjanjian tersebut dibuat menggunakan format yang resmi dan sah jadi sangat baik digunakan bagi Anda yang akan membuat surat perjanjian.

Contoh Surat Perjanjian Modal Ventura / Joint Venture

Surat Perjanjian Modal Ventura / Joint Venture

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2019, antara:

  1. Yusuf Iskandar, 35 Tahun,  Direktur Utama PT. Darma Fatma Jaya yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, NPWP 1987954, yang berkedudukan di Jl. Kusuma 4, Aceh , Indonesia. Dalam kedudukannya berhak mewakili perusahaan menandatangani perjanjian berdasarkan SK Direksi No 1458/2019.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

  1. Monir Sultan Ibrahim, Presiden direktur, Malaysia Cortop, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Malaysia, berkedudukan di Jl. Menara Same, Malaysia. Dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur berhak mewakili perusahaan menandatangani perjanjian.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Menimbang bahwa:

PIHAK KEDUA memiliki reputasi yang baik dalam usaha pembuatan sendok

PIHAK KEDUA memerlukan perluasan usaha dan perluasan pemasaran produk

PIHAK PERTAMA memiliki pengalaman memproduksi sendok

PIHAK PERTAMA memiliki jaringan yang luas di Indonesia

Mengingat:

MoU antara PT. Darma Fatma Jaya dengan Malaysia Cortop

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian joint venture. Selanjutnya perjanjian ini disebut dengan “Perjanjian Joint Venture”

PARA PIHAK akan mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan hukum negara Republik Indonesia untuk mendirikan pabrik sendok, penyediaan  alumunium, penyediaan bahan baku untuk sendok, mesin – mesin, pengemasan dan pemasaran sendok untuk ekspor keluar negeri. Dimana pendirian pabrik sendok ini tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia dan peraturan perundangan yang ada. Perseroan Terbatas yang didirikan oleh PT. Darma Fatma Jaya – Malaysia Cortop bernama PT. Darma Fatma Jaya Malaysia. Untuk selanjutnya disebut “PT. Joint Ventura”

 

Pasal 1

Definisi

 Contoh Surat Perjanjian Joint Venture Untuk menghindarkan perbedaan penafsiran tentang istilah–istilah yang mungkin timbul, dalam perjanjian joint venture ini disusun istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian ini.

  1. Perjanjian : adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
  2. Joint Venture : adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanaman modal asing dengan modal nasional berdasarkan suatu perjanjian/kontrak.
  3. Perusahaan modal ventura (Venture Capital Company ) : adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu.
  4. Perusahaan pasangan usaha ( Investee Company) : adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.
  5. Asset : dalam perjanjian ini adalah pabrik sumpit, lahan pabrik, mesin-mesin, dan asset lainnya dalam rangka kerjasama ini tidak terbatas pada waktu tertentu  sebagai hasil peralatan mesin, laba ditahan jika ada dan jumlah kredit dari perusahaan modal ventura di kas Bank.
  6. Mata uang : mata uang yang digunakan adalah dollar Amerika dan rupiah di Republik Indonesia. dengan kurs $1.00 (satu dolar) senilai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
  7. Know – how : adalah informasi mengenai sesuatu, sebagai hasil dari pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura termasuk rahasia, hal yang penting, juga ciri khas. termasuk juga promosi penjualan barang, mulai proses barang sampai penjualannya, cara penjualan ke konsumen dan administrasi & manajemen keuangan. yang berguna untuk Pihak Pertama supaya berkemampuan , sehingga pada akhir perjanjian, berkembang dalam posisi kompetisi, dan membantu untuk masuk dalam pasar yang baru.
  8. Rahasia : adalah know – how sebagai pokok atau kelompok penting dan perakitan komponen–komponen tidak secara umum diketahui atau mudah didapat, tidak terbatas pada semua hal yang diketahui oleh masing – masing pihak dikenal sebagai know–how yang secara keseluruhan tidak diketahui atau dapat dipilih diluar bisnis sendok.
  9. Bahan baku : adalah bahan – bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sendok.
  10. Anggaran dasar PTAnggaran dasar PT. Darma Fatma Jaya Malaysia sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian joint venture, tetapi tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang–undangan di negara Republik Indonesia. Pendirian PT. Joint Ventura sudah sesuai dengan persyaratan yang disetujui dan terdaftar di Menteri kehakiman Republik Indonesia.

 

Pasal 2

Modal Awal dan Proporsi masing – masing Pemegang Saham

  1. Modal dasar perseroan adalah $ 1.500.000,00 (satu juta lima ratus dollar A.S.). Modal tersebut terbagi dalam saham-saham seharga $ 120 per saham. Modal yang disetor (paid up capital) 7000 saham (70%) dimiliki oleh PIHAK KEDUA, sedangkan sisanya 3000 saham (30%) dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
  2. Pada saat pendirian perseroan, modal yang ditempatkan (issued capital) adalah 25% ( $ 375.000,00) dari modal dasar dan  disetor penuh.
  3. Setoran PIHAK PERTAMA tidak dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk 70 (tujuh puluh) hektar tanah, dimana 50 (lima puluh) hektar tanah akan digunakan untuk pembuatan pabrik sendok dan sisanya 20 (dua puluh) hektar di bangun gudang untuk tempat penyimpanan bahan baku berupa alumunium padat.
  4. Semua setoran saham dalam mata uang dollar dan rupiah, berdasarkan kurs pada saat penyetoran $1 = Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

 

Pasal 3

Kemungkinan Pengalihan Saham pada Pihak Lain (Indonesian Equity Ownership)

 Pengalihan saham dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, dimana PIHAK PERTAMA dapat memliki 50% saham. Harga saham didasarkan kepada harga pasar yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bila persetujuan itu tidak tercapai, harga saham itu dinilai oleh dua penilai independen yang diangkat oleh masing – masing pihak. Jika dua penilai independen itu tidak sepakat maka mereka mengangkat penilai independen yang ketiga untuk menetapkan harga tersebut.

 

Pasal 4

Penambahan Modal dan Pengeluaran Saham Baru

Penambahan modal dasar satu jika salah satu pihak tidak ingin mengambil saham baru tersebut sesuai dengan prosentasi kepemilikan sahamnya, maka tambahan saham tersebut harus ditawarkan kepada partnernya.

Pasal 5

Kepenggurusan

Dewan Komisaris (Board of Commissioners) dan Direksi (Board of Directors)

  1. Dewan Komisaris

Komisaris terdiri dari tiga, dua diangkat oleh PIHAK KEDUA menjadi komisaris, satu diangkat oleh PIHAK PERTAMA menjadi presiden komisaris. Keputusan dewan komisaris diambil dengan suara mayoritas.

  1. Dewan Direksi

Dewan direksi terdiri dari dari presiden direksi yang diangkat oleh PIHAK PERTAMA dan dua direktur yang diangkat oleh PIHAK KEDUA. Presiden direktur dalam perusahaan joint venture ini adalah menjadi kepala eksekutif. Satu dari dua orang direksi adalah operasi dan mempunyai tugas menjalankan perusahaan sehari – hari dalam PT. Joint Ventura ini. Dimana keputusan dewan direksi diambil dengan suara mayoritas.

 

Pasal 6

Technical Assistance dan Know –how

Bantuan teknik dan know-how yang diberikan oleh perusahaan induk (PIHAK KEDUA) kepada PT. Joint Ventura  di Indonesia, tidak mewajibkan pembayaran baik dalam bentuk royalti maupun biaya–biaya lain oleh PT. Joint Ventura  kepada Malaysia Cortop. Hanya saja dalam pelatihan tersebut semua biaya dibebankan kepada PT. Joint Ventura, seperti biaya perjalanan, biaya tenaga kerja luar negeri di tempat Malaysia Cortop dan apa yang disebut “ employment service fee”.

 

Pasal 7

Lisensi Paten  dan Merek Dagang

Bahwa jika ada penemuan baru yang diperoleh oleh PT. Joint Ventura di Indonesia atau oleh pekerjan–pekerjanya atau rekan– rekannya selama berlakunya perjanjian joint venture ini, PT. Joint Ventura akan memperbolehkan Malaysia Cortop untuk memakai paten tersebut di luar Indonesia, tanpa pembayaran royalty  apapun juga kepada PT. Joint Ventura.

Pasal 8

Kerahasiaan

 Bahwa baik PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA akan berusaha sebaik – baiknya menjaga kerahasiaan informasi, know-how dan pengetahuan–pengetahuan lainnya yang dialihkan kepada PT. Joint Ventura di Indonesia dan tidak akan memberikan informasi dan pengetahuan tersebut kepada orang – orang yang tidak bekerja untuk mereka.

 

Pasal 9

Tidak Bersaing

 Bahwa para pihak tidak boleh bekerjasama dengan pihak lain untuk membuka perusahaan joint venture yang lain untuk memproduksi barang – barang yang sama,  atau bersaing di Indonesia.

 

Pasal 10

Penggantian Para Pihak

Bahwa perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak dan penggantinya yang berhak, akan tetapi para pihak tidak dapat memindahkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya dan perpindahan itu tidak dimungkinkan pada waktu pembangunan PT.Joint Ventura  ini.

Seandainya pihak yang lain sudah memberikan persetujuan untuk penggantian salah satu pihak dalam perjanjian joint venture ini, penggantian itupun harus mendapat persetujuan pemerintah Republik Indonesia.

 

Pasal 11

Wanprestasi

Surat Perjanjian Joint Venture Kewajiban PIHAK KEDUA :

  1. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyetor modal yang disetujui dan disepakati dalam perjanjian joint venture ini.
  2. Tidak melaksanakan pembinaan terhadap PIHAK PERTAMA baik atas usaha ( operasional, manajemen dan keuangan ) yang dibiayai dengan modal tersebut.
  3. Tidak melakukan pelaporan – pelapora yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha kecil yang berada di daerahnya.
  4. Tidak melakukan alih tekhnologi (transfer of know-how).
  5. Tidak menyuplai mesin – mesin untuk memproduksi sendok

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

  1. Apabila PIHAK PERTAMA tidak menyetor modal yang disetujui dan disepakati dalam perjanjian joint venture ini.
  2. Apabila Pihak Pertama tidak mengembalikan modal yang telah diterimanya kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian joint venture.
  3. Tidak menyediakan tanah untuk pembuatan pabrik dan gudang sesuai dengan yang disepakati sebelumnya dalam perjanjian joint venture.
  4. Apabila Pihak Pertama tidak mendapatkan tenaga kerja untuk produksi sendok.
  5. Pihak Pertama tidak mengurus perizinan kepada Menteri Perindustrian,Menteri Perdagangan dan Menteri Kehakiman.

 

Pasal 12

Pemberitahuan

 Apabila terjadi hal – hal berikut : salah satu pihak dapat memutuskan perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lain :

  1. Salah satu pihak melanggar kewajiban material yang tercantum dalam perjanjian joint venture ini bukan karena keadaan yang diluar kontrolnya dan gagal untuk memperbaiki pelanggarannya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima pemberitahuan mengenai pelanggaran dan meminta perbaikan dari pihak yang tidak bersalah.
  2. Salah satu pihak telah menerima petisi untuk penyelesaian hukum, atau salah satu pihak telah membuat kesepakatan dengan kreditornya, atau seorang likuidator telah ditunjuk untuk semua atau sebagian dari aset dari pihak yang lain, atau adanya keputusan atau perintah yang diterbitkan yang berhubungan dengan penyelesaian terhadap  salah satu pihak.
  3. Tindakan apapun dari PIHAK PERTAMA yang melanggar hukum atau tindakan yang bisa mengakibatkan PIHAK KEDUA melanggar hukum yang berlaku.
  4. Para pihak setuju untuk mengenyampingkan pasal 1266 BW dan 1267BW Sejauhmana diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran perjanjian joint venture ini.

 

Pasal 13

Ganti Rugi

 PIHAK KEDUA dapat meminta ganti rugi sebagai akibat dari tindakan yang timbul atau yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap perjanjian joint venture ini oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA mempunyai hak – hak sebagai berikut :

  1. Memutuskan seluruh atau sebagian dari perjanjian joint venture ini.
  2. Mengkompensasikan modal ventura dengan pembayaran modal yang disetor dari PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian joint venture ini atau yang lainnya.
  3. Untuk meminta pengiriman produk atau jasa yang tidak cacat melalui udara atau dengan pengiriman lain sebagaimana ditentukan oleh PIHAK KEDUA. Semua biaya atau pengeluaran tambahan apapun yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA harus ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
  4. Dalam hal PIHAK PERTAMA terlambat untuk menyelesaikan pekerjaan atau mengirimkan produk ke tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian joint venture ini, PIHAK PERTAMA setuju untuk dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari total nilai modal yang disetor untuk setiap hari keterlambatan.
  5. Setelah keterlambatan lima puluh hari atau maksimal denda 15% (lima belas persen) dari total nilai modal yang disetor, PIHAK KEDUA berhak memutuskan perjanjian joint venture ini.

Pasal 14

Force Majeur

  • Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena mengalami keadaan darurat tidak bisa dimintakan ganti rugi.
  • Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, pada waktu perjanjian tersebut ditandatangani, atau suatu akibat yang tidak tertanggungkan, karena suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya akan terjadi termasuk, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, pemogokan buruh, huru–hara, sabotase, banjir, pemberontakkan, dan juga keluarnya peraturan pemerintah.
  • Pihak yang mengalami keadaan darurat harus memberitahukan hal itu kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 hari setelah terjadinya keadaan darurat. Setelah itu kedua belah pihak harus bertemu untuk merundingkan bagaimana mengatasi akibat dari keadaan darurat tersebut. Keadaan darurat tidak otomatis bisa membatalkan kontrak.

Pasal 15

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian joint venture ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Penyelesaian Sengketa

Apabila para pihak tidak dapat mencapai persetujuan untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari perjanjian joint venture ini, dalam waktu 1 (0satu) bulan, maka salah satu pihak dapat menyerahkan sengketa tersebut kepada Badan Arbitrase tunduk pada peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Inggris di Aceh.

Pasal 17

Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam mana terdapat perbedaan tafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

Pasal 18

Jangka waktu Perjanjian

Kecuali disetujui lain secara tertulis atau dinyatakan lain atau ditentukan lain dalam perjanjian joint venture ini, jangka waktu perjanjian ini adalah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian joint venture ini ditandatangani.

Pasal 19

Pengakhiran Perjanjian

Para pihak dapat memutuskan perjanjian joint venture ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lain tanpa memberi alasan apapun. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian joint venture ini, semua hak dan kewajiban dari para pihak berdasarkan perjanjian joint venture ini pada akhirnya berhenti dan berakhir pada tanggal pemutusan perjanjian joint venture ini. Namun demikian, pemutusan perjanjian joint venture ini tidak memutuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan kedua belah pihak sampai dengan tanggal pemutusan. Kewajiban-kewajiban dari PPU berdasarkan pasal 11dan interpretasi atau pelaksanaannya dari perjanjian joint venture ini tetap berlaku selama dan setelah jangka waktu dari perjanjian joint venture ini.

 

Pasal 20

Perubahan

Surat Perjanjian Joint Venture ini tidak dapat dirubah, ditambah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 21

Keseluruhan Perjanjian

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka perjanjian–perjanjian sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikianlah perjanjian joint venture ini ditandatangani pada tanggal sebagaimana tertulis diatas.

 

Aceh, 28 Juni 2019

 

Pihak Pertama                                           Pihak Kedua

 

Materai 6000                                            Materai 6000

 

Tn. Yusuf Iskandar                                       Tn. Monir Sultan Ibrahim

Contoh surat perjanjian modal ventura / joint venture di atas dibuat menggunakan format asli yang baik dan benar. Selain itu, surat perjanjian modal ventura tersebut di tulis di atas materai jadi sah di hadapan hukum. Jika terjadi sengketa dan tidak dapat di selesaikan secara musyawarah bisa diselesaikan melalui jalur hukum.

 

Download Contoh Surat Perjanjian Pinjaman Modal Doc

surat perjanjian pinjaman modal

Download Contoh Surat Perjanjian Usaha Modal Bersama Doc

surat perjanjian usaha modal bersama

Download Contoh Surat Perjanjian Modal Ventura / Joint Venture Doc

surat perjanjian modal ventura

Contoh Surat Perjanjian Usaha Yang Baik Dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Usaha – detiklife.com. Surat perjanjian kerjasama usaha berisi tentang perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya. Surat tersebut mengatur tentang usaha yang akan dilakukan bersama oleh pihak satu dan pihak kedua. Kami akan membahas contoh surat perjanjian usaha antara lain :

  • Surat Perjanjian Usaha
  • Surat Perjanjian Usaha Bersama
  • Surat Perjanjian Usaha Dagang

Contoh surat perjanjian dalam artikel ini dibuat menggunakan format yang sah dan benar. Jika Anda memerlukan surat perjanjian tersebut Anda bisa langsung mendownload filenya dalam bentuk word dengan ukuran A4 dan F4/Folio atau Anda dapat menyalin surat perjanjian yang ada didalam artikel ini.

Contoh Surat Perjanjian Usaha

SURAT PERJANJIAN USAHA

 

Yang bertanda tangan dibawah ini :

 

  1. NAMA :  Tuan Hamengkubuwono

ALAMAT                               : jln.Patriot No. 125 Sumatera Barat

NO.TELP/HP                         : 0812 6565 2323

EMAIL                                   : Hamengkubu13@gamil.com

 

Dalam hal ini bertindak sebagai pemilik modal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 

  1. NAMA : Tuan Aldo Badin

ALAMAT                               : Perumahan ABS Gold Block B , Sumatera Barat

NO.TELP/HP                         : 0822 6458 8787

EMAIL                                   : aldobadin05@yahoo.co.id

 

Dalam hal ini bertindak sebagai pengelola usaha, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

Pada hari Senin, 25 Juli 2019 kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan usaha dalam bidang peternakan ayam dan saling melibatkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan jenis usaha tersebut.

 

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

  1. PIHAK PERTAMA akan memberikan modal usaha kepada PIHAK KEDUA berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mendirikan dan mengelola usaha peternakan ayam ataupun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut.
  2. PIHAK KEDUA akan mempergunakan modal yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendirikan dan mengelola usaha peternakan ayam ataupun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut.

 

Pasal 3

HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

  1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dan memberikan modal awal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk medirikan dan mengelola usaha peternakan ayam.
  2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membantu PIHAK KEDUA dalam menjalankan usaha usaha peternakan ayam.
  3. PIHAK PERTAMA berhak mengambil keuntungan bersih (net profit) sebesar 35% dari usaha usaha peternakan ayam, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

 

Pasal 4

HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

  1. PIHAN KEDUA berkewajiban untuk mendirikan usaha usaha peternakan ayam.
  2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengelola usaha usaha peternakan ayam
  3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengadakan promosi dan sales marketing kepada para konsumen untuk meningkatkan usaha peternakan ayam.
  4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyusun dan membuat laporan keuangan setiap bulan dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA.
  5. PIHAK KEDUA berhak mengambil keuntungan bersih (net profit) sebesar 40% dari usaha usaha peternakan ayam, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak

 

Pasal 5

PEMBAGIAN HASIL USAHA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membagi keuntungan bersih (net profit) usaha dengan persentase sebagai berikut :

  1. PIHAK PERTAMA ( INVESTOR ) sebesar 35 %
  2. PIHAK KEDUA (ENTERPRENEUR) sebesar 45 %
  3. DAN KARYAWAN sebesar 20 %

Pasal 6

JANGKA WAKTU

  1. Perjanjian ini berlaku sejak akan didirikannya usaha tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
  2. Perjanjian ini berakhir bila salah satu diantara kedua belah pihak memutuskan ikatan kerjasama secara sengaja ataupun tidak sengaja (salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia).

 

Pasal 7

PENYELESAIAN MASALAH

  1. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja maka pihak pihak yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.
  2. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  3. Apabila dalam penyelesaian masalah belum terjadinya kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat akan membawa permasalahan tersebut ke pihak yang berwenang.

 

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian dibuat dengan keadaan sadar oleh masing-masing pihak dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

Sumatera, 25 Juli 2019

 

 

Pihak Pertama                                                                       Pihak Kedua

 

Materai 6000                                                                        Materai 6000

 

Tuan Hamengkubuwono                                                             Tuan Aldo Badin

Contoh surat Perjanjian kerjasama usaha diatas dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pihak pertama dan pihak kedua. Surat perjanjian usaha tersebut membahas tentang usaha peternakan ayam. Jika Anda ingin menggunakan contoh surat perjanjian di atas Anda dapat mengubah jenis usahanya sesuai dengan jenis usaha yang akan Anda akan dirikan.

 

Contoh Surat Perjanjian Usaha Bersama

CONTOH SURAT PERJANJIAN USAHA BERSAMA

Pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan Oktober tahun2019 di Yogyakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap          :  Jamaludin Hadi

No. KTP                     : 000215648998

Alamat                       : Jl.Godean km 9 Sleman, Yogyakarta

Pekerjaan                    : Wirausaha

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama Lengkap          : Agus Perwira

No. KTP                     : 00021577899614

Alamat                       : Jl. Cut Nyak Din No 11 Bantul, Yogyakarta

Pekerjaan                   : Wirausaha

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha bersama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

  1. Pihak Pertama selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha untuk jenis usaha Budidaya Tanaman Hias
  2. Pihak Kedua selaku pengelola modal dari Pihak Pertama bertanggungjawab untuk mengelola usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1
  3. Pihak Kedua menerima modal dalam bentuk uang dari Pihak Pertama yang diserahkan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani
  4. Pihak Pertama akan mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha menurut persentase keuntungan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4
  5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal maupun tenaga yang besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, 3, dan 4

Pasal 2

Modal Usaha

  1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 Ayat 1 adalah sebesar Rp 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah )
  2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan sebelum akad ini ditandatangani, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2019 melalui transfer ke nomor rekening 01-123-2254-578 Bank BRI Cabang Bantul an Agus Perwira

Pasal 3

Pengelola Usaha

  1. Pihak Kedua bekerja mengelola usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 2
  2. Dalam mengelola usahanya, Pihak Kedua bisa dibantu oleh sejumlah staf yang semuanya berstatus sebagai pegawai.

Pasal 4

Keuntungan

  1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (Nett Profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (Cash Profit) dikurangi zakat 5% dari Cash Profit )
  2. Nisbah keuntungan usaha untuk Pihak Pertama disepakati sebesar 30%

Pasal 5

Kerugian

Apabila dalam menjalani usaha bersama suatu saat terjadi sebuah kerugian maka semua kerugian usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 ditanggung sepenuhnya oleh oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

Laporan Usaha

  1. Tutup buku akhir usaha dilakukan setiap bulan.
  2. Laporan bulanan terinci mengenai seluruh kegiatan usaha dikirimkan paling lambat 3 hari pada bulan berikutnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
  3. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 dilakukan selambatnya-lambatnya 3 hari setelah jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 1 tiap bulannya dan akan diserahkan melalui transfer ke nomor rekening 12-32545-225-1 Bank Central Asia Cabang Sleman an. Jamaludin Hadi

Pasal 7

Jangka Waktu Bersyarat

  1. Jangka waktu kerjasama yang tersebut pada Pasal 1 adalah 6 bulan terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani
  2. Akan syarikat ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbarui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

  1. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Pertama berkewajiban untuk:
  • Tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan oleh Pihak Kedua
  • Tidak melakukan pemaksaan kepada Pihak Kedua untuk menjalankan usul, saran, ataupun keinginannya dalam melaksanakan kegiatan usaha ini
  • Tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan Pihak Kedua
  • Tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha sebelum masa kontrak selesai
  • Tidak menjalankan bisnis usaha yang serupa dilakukan oleh Pihak Kedua
  • Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian modal usaha dari Pihak Kedua setelah terbukti Pihak Kedua melakukan penyelewengan dan/atau mengkhiatani isi akad ini
  • Berhak untuk menunjuk ahli waris yang akan menerima keuntungan bagi hasil usaha bila berhalangan, yang dibuktikan dengan surat kuasa bertandatangan diatas materai
  1. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  • Mengelola modal usaha yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 1 minggu setelah akad disepakati dan ditandatangani
  • Membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap bulan untuk diserahkan kepada Pihak Pertama
  • Melaporkan hal-hal yang bersifat luar biasa/musibah yang terjadi ketika kegiatan usaha sedang berjalan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 hari setelah kejadian
  • Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha
  • Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengembalikan kembali sebagian modal usaha dari Pihak Pertama setelah terbukti Pihak Pertama melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi akad ini
  • Wajib menyerahkan keuntungan bagi hasil kepada pewaris Pihak Pertama bila berhalangan dan menunjuk seorang ahli warisnya untuk menerima keuntungan tersebut

Pasal 9

Perselisihan

  1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan akad kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah
  2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara

Pasal 10

Penutup

  1. Surat akad ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak
  2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul dikemudian hari dan belum diatur dalam surat akad ini akan dimusyawarahkan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum
  3. Surat akad ini dibuat rangkap 2, seluruhnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal dimuka setelah dibubuhi materai.

Demikian surat perjanjian ini dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 17 Oktober 2019

 

Pihak Pertama                                              Pihak Kedua

 

Materai 6000                                                Materai 6000

 

Jamaludin Hadi                                              Agus Perwira

Contoh surat perjanjian usaha bersama diatas menggunakan format yang resmi dan benar. Selain itu, penulisannya pun menggunakan kaidah bahasa yang baik dan sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Surat perjanjian usaha bersama tersebut juga sah di hadapan hukum karena ditulis diatas materai 6000

Contoh Surat Perjanjian Usaha Dagang

Surat Perjanjian Usaha Dagang

Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Barang

 

Pada hari ini, Senin tanggal 2 Januari 2019, di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap          :  Hartono Suwardi, S.E

No. KTP                     : 0006488795

Alamat                       : Jl.Nanggrek No.110 Cikarang

Pekerjaan                    : Direktur PT. TANAM BENANG ABADI

 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TANAM BENANG ABADI beralamat di Jl. Kawasan Industri  MM2100 Cikarang, dalam perjanjian ini selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

 

Nama Lengkap          : Hasbun Indra, S.E

No. KTP                     : 00034688978

Alamat                       : Jl. Ahadi jaya No 47 Jakarta Selatan

Pekerjaan                   : Direktur PT. HIMNA PERSADA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PT. HIMNA PERSADA, beralamat di Jl.Kawasan Industri G123 Jakarta Utara, dalam perjanjian ini selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang tekstil yang menghasilkan Produk barang pakaian jadi.

Bahwa, PIHAK KEDUA adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang pemasaran barang dan memiliki jaringan pemasaran barang;

Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalin kerja sama pemasaran barang produksi PIHAK PERTAMA pada jaringan pemasaran PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, untuk maksud seperti yang telah diuraikan diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

 

Pasal 1

Bentuk Kerja Sama

  1. PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk melakukan pemasaran barang produksi PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk memberikan Komisi Pemasaran atas pemasaran barang produksi PIHAK PERTAMA tersebut .
  2. Barang produksi PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa barang pakaian jadi
  3.  Harga penjualan Produk Barang adalah sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per-unit.

 

Pasal 2

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

  • Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
    1. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima hasil Pemasaran dari PIHAK KEDUA;
    2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan Komisi Pemasaran kepada PIHAK KEDUA.
  • Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
    1. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Komisi Pemasaran dari PIHAK PERTAMA.
    2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan Pemasaran.

 

Pasal 3

Jangka Waktu

  1. Perjanjian ini berlaku untuk selama jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
  2. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, Perjanjian ini dapat diperpanjangan dengan kesepakatan PARA PIHAK.
  3. Dalam hal perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memperoleh dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, seluruh Produk Barang yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA dan belum dipasarkan;

Pasal 4

Ruang Lingkup

  • Kegiatan Pemasaran dilakukan dengan menggunakan Jaringan Pemasaran PIHAK KEDUA dan berdasarkan Target Pemasaran;
  • Pemasaran dilakukan dengan menggunakan Jaringan Pemasaran milik PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Produk Barang yang akan dipasarkan akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di tempat PIHAK KEDUA.
    2. Biaya yang perlu dikeluarkan dalam rangka melakukan penyerahan Produk Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) sepenuhnya adalah tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
    3. PIHAK KEDUA wajib menggunakan seluruh Jaringan Pemasaran yang dimilikinaya untuk melakukan Pemasaran, namun tidak terbatas pada seluruh sarana pendukungnya.
    4. Biaya yang perlu dikeluarkan dalam rangka melakukan Pemasaran sepenuhnya adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.
  • Target Pemasaran Produk Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
    1. Target Pemasaran Tahap Pertama untuk jangka waktu 3 (empat) bulan yaitu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 adalah sebesar 3.000 unit barang;
    2. Target Pemasaran Tahap Kedua untuk jangka waktu 5 (empat) bulan yaitu bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 adalah sebesar 5.000 unit barang;
    3. Target Pemasaran Tahap Ketiga untuk jangka waktu 4 (empat) bulan yaitu bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebesar 000 unit barang;

 

Pasal 5

Komisi Pemasaran

  • PIHAK KEDUA berhak memperoleh Komisi Pemasaran dari PIHAK PERTAMA berdasarkan keberhasilan pencapaian Target Pemasaran oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3);
  • Komisi Pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada setiap akhir tahap Target Pemasaran.
  • Komisi Pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Dalam hal Pemasaran mencapai kurang dari 100% (seratus persen) dari Target Pemasaran, PIHAK KEDUA berhak memperoleh Komisi Pemasaran sebesar 8% (lima persen) dari Harga Jual dikali jumlah pemasaran Produk Barang.
    2. Dalam hal Pemasaran mencapai 100% (seratus persen) dari Target Pemasaran, PIHAK KEDUA berhak memperoleh Komisi Pemasaran sebesar 12% (sepuluh persen) dari Harga Jual dikali jumlah pemasaran Produk Barang;
    3. Dalam hal Pemasaran mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari Target Pemasaran, PIHAK KEDUA berhak memperoleh Komisi Pemasaran sebesar 17% (lima belas persen) dari Harga Jual dikali jumlah pemasaran Produk Barang;
    4. Dalam hal Pemasaran mencapai lebih dari 200% (seratus persen) dari Target Pemasaran, PIHAK KEDUA berhak memperoleh Komisi Penjualan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jual dikali jumlah pemasaran Produk Barang;

 

Pasal 6

Evaluasi Target Pemasaran Dan Pembatalan Perjanjian

  1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai Target Pemasaran sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3);
  2. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan evaluasi terhadap Target Pemasaran yang dicapai oleh PIHAK KEDUA pada setiap akhir tahap Target Pemasaran sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3);
  3. Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menentukan bahwa PIHAK KEDUA tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari Target Pemasaran, maka Pihak Kedua berhak untuk mengakhiri kerja sama Pemasaran;
  4. Sebagai pengecualian ayat (3) diatas, PIHAK PERTAMA berhak untuk meneruskan kerja sama Pemasaran dengan syarat PIHAK KEDUA memperbaiki Target Pemasaran pada tahap berikutnya.

 

Pasal 7

Kerahasiaan Informasi

Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK EPRTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk merahasiakan segala informasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini terhadap pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan;

 

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

(1)  Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan;

(2)  Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

 

Pasal 9

Lain-Lain

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

 

Pasal 10

Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, PARA PIHAK masing-masing memperoleh satu rangkap yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

 

Dibuat di       : Jakarta

Tanggal          : 2 Januari 2019

 

PARA PIHAK

 

PIHAK PERTAMA                                                          PIHAK KEDUA

 

 

Hartono Suwardi, S.E                                                            Hasbun Indra, S.E

 

Saksi-Saksi

 

Erwin Hikmah                                                            Ayundya Putri Sari

 

Contoh surat perjanjian usaha dagang diatas ditulis dengan singkat dan sederhana. Meskipun penulisannya sederhana namun format yang digunakan  sah dan benar. Surat perjanjian usaha dagang tersebut juga di tandatangani oleh beberapa saksi yang membuat surat perjanjian di atas resmi dan sangat di anjurkan untuk Anda gunakan.

Download Contoh Surat Perjanjian Usaha

surat perjanjian usaha

Download Contoh Surat Perjanjian Usaha Bersama

surat perjanjian usaha bersama

Download Contoh Surat Perjanjian Usaha Dagang

surat perjanjian usaha dagang

Contoh Surat Perjanjian Investasi Yang Baik Dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Investasi – detiklife.com. Investasi adalah upaya menciptakan penghasilan atau keuntungan di masa depan, lewat suatu kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Dengan dilakukan investasi ini melibatkan beberapa pihak. Oleh karena itu, perlu dibuat surat perjanjian kerjasama investasi. Pada artikel kali ini kami akan memberikan contoh surat perjanjian investasi sebagai berikut :

  • Surat Perjanjian Investasi Usaha
  • Surat Perjanjian Investasi Syariah
  • Surat Perjanjian Investasi Bagi Hasil

Setiap surat perjanjian investasi yang kami buat baik itu surat perjanjian investasi usaha,syariah, atau bagi hasil dibuat menggunakan format yang resmi dan sah. Anda dapat mendownload soft filenya (dalam bentuk document word) dengan dua macam ukuran yaitu A4 dan F4/Folio untuk mempermudah Anda dalam proses pencetakan.

Contoh Surat Perjanjian Investasi Usaha

SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA

 

Pada hari Rabu, 18 Oktober 2019, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1.         Nama Perusahaan         :  GLAMOR EMAS

Alamat                          : Ruko Ambarukmo Jl.Tmarin No.268 Cikarang, Jawa Barat

Telepon                          : (0287) 1305 17

Selanjutnya disebut sebagai  Pihak Pertama.

 

  1.       Nama                  : Gunanso Darojat, S.E., S.Pd., M.M.

Alamat                : Perumahan Claster VIP Jl.Sokamto Block A Tangerang, Banten

No KTP                : 000241564864758

Telepon                : 0821  5458 1305

Selanjutnya disebut sebagai  Pihak Kedua.

 

Pihak kedua akan melakukan investasi kepada usaha baru milik pihak kedua yaitu usaha emas dan pihak pertama dan pihak kedua sepakat melakukan perjanjian sebagai berikut  :

 

P A S A L   1

NILAI  INVESTASI

Pihak kedua melakukan investasi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)  kepada pihak pertama untuk dilakukan pengelolahan investasia yang telah diberikan kepada pihak pertama.

 

P A S A L   2

LAPORAN  TRANSAKSI

Pihak Pertama berkewajiban memberikan laporan transaksi keuangan kepada Pihak Kedua setiap bulannya dengan format laporan softcopy dan diserahkan melalui email. Laporan transaksi keuangan ini akan digunakan sebagai bahan pedoman bahwa posisi transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak pertama dalam keadaan profit, loss atau tetap.

 

 

P A S A L   3

PENGGUNAAN MODAL

Pihak Kedua akan menggunakan modal tersebut untuk membeli emas yang baru dan menambah jumlah karyawan agar usaha semakin berkembang. Selain itu Pihak kedua akan menambah cabang baru di tempat yang berbeda.

 

P A S A L   4

PEMBAGIAN  LABA

  1. Profit adalah balance pada akhir periode dikurangi dengan balance awal yang tertera pada awal kontrak dan menghasilkan angka positif (+)
  2. Jika hasil transaksi keuangan pada laporan laba-rugi dalam keadaan profit maka laba transaksi dari account pihak kedua akan dibagi dengan komposisi Pihak pertama  sebesar 45% dan Pihak kedua sebesar 55% mengacu pada laporan keuangan yang tertera pada pasal 2.
  3. Transfer profit kepada pihak pertama dilakukan dalam mata uang rupiah dan batas pentransferan profit / laba kepada pihak kedua tersebut adalah 3 hari sejak pengiriman laporan keuangan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
  4. Jika hasil transaksi keuangan dalam keadaan tidak memperoleh keuntungan maka pihak kedua tidak akan menuntut apapun kepada pihak pertama.

P A S A L  5

BIAYA – BIAYA  LAIN

Biaya – biaya yang timbul yaitu untuk membayar sewa tempat  untuk pembukan usaha emas yang baru, selain itu juga untuk membayar pekerja yang melakukan renovasi sesuai standar toko yang di tetapkan, untuk membeli peralatan dan perlengkapan di tempat yang baru, pembelian emas yang baru dengan kualitas yang bagus.

P A S A L   6

JANGKA  WAKTU  INVESTASI

 

  1. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 2 (tahun) terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani. Jangka waktu minimalnya sesuai kesepakatan kedua pihak, jika sudah selesai jangka waktu perjajian dan ingin memperpanjang maka dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
  2. Setelah jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir. Pihak pertama wajib menyerahkan modal investasi yang masih tersisa dalam  kepada pihak kedua dalam periode selambat-lambatnya 2 x 24 jam (2 hari).
  3. Perpanjangan perjanjian ini disusun dalam surat perjanjian yang baru bermaterai baru.

P A S A L   7

PENGHENTIAN  PERJANJIAN  KERJASAMA

  1. Pihak kedua dapat mengajukan permintaan penghentian kerjasama kepada pihak pertama secara sepihak dengan cara memberitahukannya secara tertulis kepada pihak pertama, dengan surat Dan harus mengembalikan semua modal yang telah di berikan oleh pihak pertama.
  2. Tanggal penghentian perjanjian akan menggunakan tanggal yang digunakan oleh pihak kedua sewaktu mengajukan penghentian transaksi kepada pihak pertama dengan secara tertulis.
  3. Jika pada saat penghentian terjadi suatu laba maka laba tersebut menjadi milik pihak pertama. Karena pihak pihak pertama sudah menyerahkan semua modal yang diberikan pihak kedua.
  4. Jika terjadi kerugian saat penghentian usaha maka 100% kerugian itu menjadi tanggung jawab pihak pertama, dan modal yang diterima pihak kedua tidak akan berkurang atau di potong.

P A S A L   8

RESIKO KERUGIAN

  1. Kerugian adalah modal awal dikurangi modal akhir dan terjadi loss / (-).
  2. Apabila pada akhir kontrak terjadi kerugian dalam transaksi keuangan, maka kerugian tersebut akan diganti oleh kedua belah pihak dengan komposisi 40% untuk pihak pertama dan 60% untuk pihak kedua
  3. Apabila terjadi kerugian dalam transaksi keuangan disebabkan karena permintaan penghentian perjanjian oleh pihak kedua secara tertulis kepada pihak pertama maka pihak pertama tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut atau kerugian akan ditanggung 100% oleh pihak kedua .
  4. Apabila terjadi kerugian dalam transaksi keuangan disebabkan karena permintaan penghentian perjanjian oleh pihak pertama secara tertulis kepada pihak kedua maka pihak kedua tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut atau kerugian akan ditanggung 100% oleh pihak pertama .

 

P A S A L   9

TRANSAKSI KEUANGAN

Semua transaksi keuangan antara pihak pertama  dan pihak kedua  akan dilakukan melalui system transfer bank melalui masing – masing pihak. Kedua pihak tidak melakukan transaksi secara tunai atau barter dengan cara apapun.

 

P A S A L   10

KEJADIAN  TAK  TERDUGA

Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terganggu, terhalang atau terhambat sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh sebab sebab adanya peristiwa diluar kekuasaan manusia, perang, huru hara, pemogokan, larangan bekerja, gangguan transportasi, sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing masing maka kedua belah pihak sepakat untuk menunda sementara pelaksanaan perjanjian ini sampai gangguan, halangan atau hambatan dimaksud berakhir.

 

P A S A L  11

LAIN  –  LAIN

  1. Jika dikemudian hari timbul suatu keadaan yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat akan menuangkan dalam perjanjian baru dan dengan materai dan tanda tangan yang baru.
  2. Kedua belah pihak dengan ini saling sepakat dan saling berjanji untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat damai terlebih dahulu.
  3. Jika hal itu tidak mencapai maka kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi maka akan di laporkan pada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang.

 

Pasal 12

PENUTUP

Demikianlah surat perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sadar, tanpa paksaan  dan  itikad yang baik untuk tujuan saling menguntungkan.

 

“ Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini “

 

Tangerang, 18 Oktober 2019

 

 

Pihak Pertama                                                       Pihak Kedua

 

MATERAI    Rp. 6.000,-                                      MATERAI    Rp. 6.000,-

 

GLAMOR EMAS                                    Gunanso Darojat, S.E., S.Pd., M.M.

Surat perjanjian investasi usaha di atas merupakan contoh surat investasi pada suatu usaha emas. Contoh surat perjanjian kerjasama usaha tersebut dibuat dengan bahasa yang sederhana dan formal. Anda bisa menggunakan surat perjanjian ini jika akan melakukan investasi pada suatu usaha.

 

Contoh Surat Perjanjian Investasi Syariah

SURAT PERJANJIAN  INVESTASI  SYARIAH

 

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Agustus tahun 2019, di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama                                      : Ibnu Umar Azaelani, S.E.

Nomor KTP                           : 00002256564787

Pendidikan                            :  S1 Ekonomi

Alamat                                   : Perumahan Nanggrek, No 57, Bandung

 

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

 

Nama                                      : Muhajir Nasir  S.Ag

Nomor KTP                           : 0002466578976

Pendidikan/pekerjaan         : Manager Investasi Syariah

Alamat                                   : Vila Segar Harum , Bandung

 

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian bersyarikat (membangun usaha) dengan jenis syarikat mudharabah dalam suatu usaha pengelolaan investasi dengan sistem syariah (bagi hasil) .

Dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

 

Pasal 1

Ketentuan Umum

 

  1. Pihak Pertama, selaku pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan sejumlah uang/diuangkan tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha pengelolaan investasi.
  2. Pihak Kedua, selaku pengelola modal (mudharib) dari Pihak Pertama, mengelola suatu usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.
  3. Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang/diuangkan tunai dari Pihak Pertama, yang diserahkan pada saat aqad / perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
  4. Kedua Pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut persentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
  5. Masing-masing pihak memiliki kewajiban dalam usaha ini, baik modal/tenaga, besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada pasal 2 dan 3.

Pasal 2

Modal Usaha

 

  1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat 1 adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pihak pertama
  2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan pada saat perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 3

Pengelola Usaha

 

Dalam mengelola usahanya,pihak kedua dapat dibantu oleh seorang manajer operasional dan sejumlah staf yang kesemuanya berstatus sebagai karyawan dan di bawahi oleh pihak kedua.

 

Pasal 4

Keuntungan

  1. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih, berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dikurangi pajak usaha (bila dipungut).
  2. Impas adalah kegiatan usaha yang tidak memperoleh keuntungan usaha dan tidak menderita kerugian usaha.
  3. Keuntungan hasil usaha dibagi menurut hasil musyawarah kedua Pihak berdasarkan besar kecilnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah: Pihak Pertama sebagai shahibul maal mendapat 45 % dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha, sedangkan Pihak Kedua memperoleh 50 % dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha.
  4. Sisa 5 % dari jumlah seluruh keuntungan bersih hasil usaha secara bersama-sama oleh kedua belah pihak diberikan kepada pihak ketiga sebagai infaq atau di sumbangkan ke instansi yang membutuhkan.

Pasal 5

Kerugian

 

  1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif atau besar modal usaha menjadi berkurang atau musnah dalam suatu kegiatan usaha.
  2. Apabila terjadi impas pada akhir kegiatan usaha, maka kedua Pihak tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan usaha.
  3. pihak kedua akan menjamin modal kembali, jika terjadi kerugian di usaha ini akibat kelalaian pihak kedua dan belum terjadi IMPAS, dan pihak pertama berhak menuntut haknya berupa modal kembali,kecuali impas sudah terjadi maka pihak 1 tidak berhak menuntut modal kembali dan berlaku hukum Islam tentang Syirkah mudharabah, tanggungan kerugiannya adalah sebagai berikut: Kerugian usaha akibat layaknya suatu kegiatan usaha mengandung resiko untung-rugi, maka Pembagian kerugian hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah: Pihak Pertama sebagai shahibul maal memperoleh 60 % dari seluruh kerugian bersih hasil usaha, sedangkan Pihak Kedua memperoleh 40 % dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha.
  4. Apabila kerugian usaha disebabkan oleh kesengajaan Pihak Kedua melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh pihak kedua.

 

Pasal 6

Penghitungan Untung-Rugi

  1. Penghitungan untung rugi dilakukan setiap minggu setelah laporan terinci dibuat oleh pihak Kedua.
  2. Laporan terinci dibuat selambat-lambatnya satu bulan setelah tutup buku akhir usaha.
  3. Tutup buku akhir usaha dilakukan setiap 6 bulan.
  4. Pada saat penghitungan untung-rugi, kedua Pihak harus hadir di tempat penghitungan atau diwakilkan.
  5. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 4 ayat 3 (bila memperoleh keuntungan) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu setelah penghitungan untung-rugi.

 

Pasal 7

Jangka Waktu Investasi

  1. Jangka waktu investasi tersebut pada pasal 1 adalah 5 tahun, kecuali ada pembubaran kerjasama yang disepakati oleh kedua Pihak
  2. Setelah waktu syarikat berakhir, maka seluruh sarana/prasarana dan keuntungan menjadi milik Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak berhak untuk mendapatkan sarana dan prasana tersebut beserta keuntungan yang dikelola Pihak Kedua.
  3. Setiap 6 bulan, perjanjian ini akan ditinjau kembali untuk diperbaharui atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua Pihak.

 

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

 

  1. Pihak Pertama:
    1. Berkewajiban untuk tidak mencampuri kebiijakan usaha yang sedang dijalankan Pihak Kedua.
    2. Berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada Pihak Kedua menjalankan usul, saran ataupun keinginannya dalam menjalankan usaha ini.
    3. Berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan Pihak Kedua
    4. Berkewajiban untuk tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha, kecuali dalam keadaan istimewa (menyelamatkan usaha dan atau memanfaatkan situasi) dan merupakan kesepakatan kedua Pihak.
    5. Berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha kepada Pihak Kedua sehubungan dengan pembatalan aqad syarikat yang disebabkan oleh pelanggaran Pihak Pertama terhadap isi aqad syarikat.
    6. Berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha (tercantum dalam pasal 8 ayat 1 (e) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung – rugi.
    7. Berhak melakukan kontrol atau meninjau tempat kegiatan usaha dengan disertai Pihak Kedua.
    8. Berhak mengajukan usul dan saran kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki dan/atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang berjalan.
    9. Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian atau seluruh modal usaha dari Pihak Kedua setelah terbukti Pihak Kedua melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi aqad syarikat.
  2. Pihak Kedua:
    1. Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 2 minggu setelah aqad syarikat ini disepakati dan ditandatangani.
    2. Berkewajiban membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap 1 bulan untuk diserahkan kepada Pihak Pertama.
    3. Berkewajiban membuat laporan rinci seluruh kegiatan usaha selambat-lambatnya 1 bulan setelah tutup buku akhir usaha.
    4. Berkewajiban melaporkan kejadian-kejadian istimewa (musibah/force majure) yang terjadi di tengah-tengah kegiatan usaha berlangsung kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 hari setelah kejadian.
    5. Berkewajiban membayar tanggungan kerugian usaha (tercantum pada pasal 5 ayat 3 (b)) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi.
    6. Berhak menggunakan modal usaha dalam kegiatan usaha yang telah disepakati oleh kedua Pihak.
    7. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha.
    8. Berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan usul, saran ataupu keinginan Pihak Pertama.
    9. Berhak membatalkan perjanjian dan atau mengembalikan modal usaha kepada Pihak Pertama setelah terbukti bahwa Pihak Pertama melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi aqad ini.
    10. Berhak menerima ganti rugi (upah) yang layak atas tenaga dan pikiran selama waktu kegiatan usaha yang telah dilakukan (kerugian pengelolaan usaha) sehubungan dengan pembatalan aqad syarikat sebagaiman tercantum dalam pasal 8 ayat 2 (I)

Pasal 9

 Pencatatan Akuntansi

 

  1. Pihak Kedua berkewajiban untuk membuat pencatatan Akuntansi sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
  2. Pihak Pertama memaklumi apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan Pihak Kedua secara tidak sengaja.

 

Pasal 10

Penambahan Sejumlah Modal Usaha

  1. Besar modal usaha dalam syarikat ini sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dapat diperbesar atas kesepakatan kedua pihak.
  2. Segala sesuatu yang menyangkut penambahan sejumlah modal usaha dalam syarikat akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

 

Pasal 11

Pengurangan Sejumlah Modal Usaha

  1. Pihak Pertama tidak berhak mengambil atau mengurangi sejumlah modal usaha pada saat kegiatan usaha sedang berlangsung.
  2. Kedua Pihak dapat bersepakat mengurangi sejumlah modal usaha pada saat kegiatan usaha sedang berjalan, apabila hal ini diperlukan.
  3. Segala sesuatu yang menyangkut pengurangan sejumlah modal usaha dalam syarikat ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

 

Pasal 12

Perselisihan

  1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak sehubungan dengan perjanjian investasi ini, maka kedua pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah
  2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 13

Lain-lain

  1. Surat perjanjian ini mengikat secara hukum kepada kedua Pihak.
  2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam surat aqad ini akan dimusyawarahkan kedua Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk addendum.
  3. Surat aqad ini dibuat rangkap 2 dan seluruhnya ditandatangani oleh kedua Pihak pada hari dan tanggal di muka.

 

Pasal 14

Penutup

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan keadaan sadar dari kedua belah pihak dan dalam keadaan sehat wal afiat serta tanpa ada paksaan dari pihak lain. Surat perjajian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk pihak pertama dan pihak kedua dan masing-masing memiliki fungsi yang sama.

 

Bandung, 26 Agustus 2019

 

Pihak Pertama                                                             Pihak Kedua

 

 

Ibnu Umar Azaelani, S.E.                                              Muhajir Nasir  S.Ag

 

Saksi-Saksi

 

Siti Nurohmah                                                        Muhamad Ishaq

Contoh surat perjanjian investasi di atas sangat dibuat dengan format yang baik dan benar. Selain itu dengan adanya saksi dalam surat perjanjian investasi membuat surat perjanjian tersebut sah di mata hukum. Anda dapat mengubah pasal dan isi surat perjanjian di atas sesuai dengan kepentingan Anda.

Contoh Surat Perjanjian Investasi Bagi Hasil

SURAT PERJANJIAN INVESTASI BAGI HASIL

 

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Mei 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1.          Nama                         : Rakryan Adhi Saputra

No KTP                       : 000245879863

Tempat Tinggal           : Perumahan Permai Indah, Jl.Ampera No 125 Blok A, Bogor

bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

  1.         Nama                          : Imelda Jamesh

No KTP                       : 0000549793247

Tempat Tinggal           : Perumahan Permai Indah, Jl.Ampera No 125 Blok A, Bogor

bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak dengan itikad baik telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

  1. Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor disebut juga sebagai ‘perusahaan’ merupakan cabang unit usaha Aneka Olahan Ubi yang menjual produk makanan khususnya olahan Ubi, yang akan menempati lokasi di Jl.Hayam Wuruk No 128 Block F , Cibinong, Bogor . Saham memberikan hak kepemilikan perusahaan pada pemegangnya. Hak dari pemegang saham adalah mempunyai kepemilikan usaha, aset dan mendapatkan dividen.
  2. Pengelola adalah penanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan serta mewakili perusahaan dalam hal hubungan perusahaan dengan pihak ketiga.
  3. Investor adalah orang dari PIHAK PERTAMA ataupun dari PIHAK KEDUA yang menanamkan modalnya dalam perusahaan baik berupa uang dan atau barang dan akan digunakan untuk kepentingan perusahaan.
  4. Bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada investor bila perusahaan mengalami keuntungan. Perhitungannya adalah Deviden = Laba bersih – Laba ditahan.
  5. Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada pengelola.
  6. BEP (Break Event Point) Investor adalah waktu ketika jumlah kumulatif bagi hasil yang diterima oleh investor telah mencapai jumlah modal awal yang ditanamkan oleh investor pada perusahaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

  1. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mendirikan unit usaha bersama Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 yang akan menempati lokasi di Jl.Hayam Wuruk No 128 Block F , Cibinong, Bogor.
  2. Peran PIHAK PERTAMA dalam hal pendirian Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor ini akan membantu PIHAK KEDUA dari segi pembiayaan (investasi) dalam bentuk penyertaan modal.
  3. Peran PIHAK KEDUA dalam hal pendirian Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor adalah merencanakan, menginisiasi dan mengelola usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor.

Pasal 3
INVESTASI

  1. Total modal dana yang dibutuhkan untuk usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Keseluruhan kebutuhan modal dana ini akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
  2. Keseluruhan modal dana akan digunakan untuk kebutuhan pendirian unit usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
  3. Pencairan seluruh kebutuhan modal dana akan dilakukan dalam dua termin:
    Termin pertama: PIHAK PERTAMA mencairkan modal sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.
    b. Termin kedua: PIHAK PERTAMA mencairkan modal sebanyak Rp. 100.000.000,-  (seratus juta rupiah)  selambat-lambatnya 7 (tiga) hari setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
BAGI HASIL DAN SAHAM

  1. Sebagai bentuk usaha bersama, saham Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan porsi tertentu menurut periode sebelum BEP investor dan periode pasca BEP.
    Periode sebelum BEP investor adalah periode antara waktu pendirian Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor hingga tercapainya BEP investor.
    b. Periode pasca BEP adalah periode setelah tercapainya BEP dan tidak dibatasi oleh waktu
  2. Periode sebelum BEP investor:
    PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bersih usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor dengan rasio PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA sebesar 60:40.
    b. PIHAK KEDUA menjalankan peran sebagai pengelola usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor. Atas ini, pengelola berhak mendapatkan gaji yang besarnya disepakati bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
  3. Periode pasca tercapainya BEP investor:
    PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki usaha dan aset Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor dengan rasio PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA sebesar 40:60.
    b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bersih dengan rasio PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA sebesar 40:60.
    c. PIHAK PERTAMA dapat melepas peran pengelolaan usaha dan mengangkat karyawan professional untuk menjalankan peran pengelola usaha. Jika PIHAK PERTAMA melepas peran pengelola langsung, maka PIHAK PERTAMA tidak berhak lagi atas gaji.
  4. Selain menurut skema perubahan saham di atas, perubahan komposisi saham dapat dilakukan melalui mekanisme jual beli saham baik antara KEDUA BELAH PIHAK ataupun dengan pihak luar dengan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.

 

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

  1. Hak PIHAK PERTAMA:
    a) Mendapatkan saham usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor di lokasi usaha Jl.Hayam Wuruk No 128 Block F , Cibinong, Bogor sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4.
    b) Mendapatkan laporan keuangan dari PIHAK KEDUA setiap satu bulan.
    c) Melakukan audit terhadap kinerja PIHAK KEDUA sebagai pengelola usaha.
    d) Mengusulkan penyelenggaraan RUPS.
    e) Memiliki hak suara dalam RUPS dengan bobot suara yang sesuai dengan kepemilikan saham.
  2. Hak PIHAK KEDUA:
    a) Mendapatkan saham usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor di lokasi usaha Jl.Hayam Wuruk No 128 Block F , Cibinong, Bogor sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4.
    b) Mewakili perusahaan dalam hal hubungan perusahaan dengan pihak ketiga.
    c) Mengusulkan penyelenggaraan RUPS.
    d) Memiliki hak suara dalam RUPS dengan bobot suara yang sesuai dengan kepemilikan saham.
  3. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
    a) Menyediakan modal dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana telah diterangkan dalam pasal 3.
    b) Menghadiri RUPS.
  4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
    a) Merencanakan, menginisiasi, mengelola dan mengembangkan usaha Aneka Olahan Ubi Cabang Bogor di lokasi Jl.Hayam Wuruk No 128 Block F , Cibinong, Bogor dengan sebaik-baiknya.
    b) Membuat dan menyerahkan laporan keuangan setiap satu bulan.
    c) Menghadiri RUPS.

 

Pasal 6
RUPS

  1. RUPS terdiri atas RUPS rutin dan RUPS luar biasa.
  2. RUPS rutin dilaksanakan 4 (empat) bulan sekali dan mengagendakan evaluasi setengah tahun, penentuan deviden dan laba ditahan.
  3. RUPS Luar Biasa diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan mengagendakan hal-hal penting yang diluar agenda RUPS rutin.
  4. PIHAK KEDUA menyelenggarakan RUPS rutin dan untuk kepentingan perusahaan menyelenggarakan RUPS luar biasa.
  5. RUPS Luar Biasa dilaksanakan secara insidental atas persetujuan mayoritas pemegang saham (>50% dari nilai saham)

 

Pasal 7
PENUTUPAN PERUSAHAAN

  1. Perusahaan dapat ditutup atas keputusan KEDUA BELAH PIHAK.
  2. Apabila perusahaan ditutup dengan menyisakan keuntungan (nilai sisa aset perusahaan > modal awal), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    Keuntungan yang dimaksud adalah kelebihan dari modal awal (keuntungan = nilai sisa aset perusahaan – modal awal).
    b. Keuntungan yang diperoleh menjadi milik pemegang saham yang pembagiannya sesuai komposisi saham.
    c. Nilai sisa aset perusahaan sebesar modal awal menjadi milik penanam modal dengan pembagian yang besarnya sesuai dengan nilai modal yang ditanam.
  3. Apabila perusahaan ditutup dengan menyisakan kerugian (nilai sisa aset perusahaan < modal awal), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a) Kerugian yang dimaksud adalah kekurangan dari modal awal (kerugian = modal awal – nilai sisa aset perusahaan).
    b) PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti 30% atas kerugian seperti dimaksud pada ayat 3a pasal ini.
    c) Jumlah nilai sisa aset perusahaan dan penggantian kerugian oleh PIHAK KEDUA menjadi milik penanam modal dengan pembagian yang besarnya sesuai dengan nilai modal yang ditanam.

 

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

  1. Perselisihan yang timbul dari kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
    2. Apabila kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat, maka kedua pihak setuju untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Bogor.

 

Pasal 9
SEBAB KAHAR (FORCE MAJEURE)

  1. Yang dimaksud dengan sebab kahar adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa dimaksud seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, wabah penyakit, perang, dan lain sejenisnya.
  2. Bila terjadi peristiwa sebab kahar sebagaimana disebut dalam ayat 1 pasal ini, maka pihak yang terkena sebab kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sepuluh (10) hari kalender terhitung sejak saat dimulainya juga saat berakhirnya dan diterangkannya secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
  3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat 2 pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut ayat 1 pasal ini sebagai akibat peristiwa kahar. Kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang lalai/lambat memberitahukan keadaan tersebut.
  4. Semua kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak sebagai akibat terjadinya sebab kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

 

Pasal 10
LAIN – LAIN

  1. Perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam perjanjian pokok kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok kerjasama ini.
  2. Sepanjang belum/tidak ada kesepakatan yang baru/lain dari yang telah ditentukan dalam perjanjian ini maka yang berlaku adalah tetap perjanjian ini.

 

Pasal 11

PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Bandung dengan sadar dan dilandasi dengan itikad baik, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

 

Dibuat di          : Bogor

Tanggal           : 14 Mei 2019

 

 

Pihak Pertama                                                           Pihak Kedua

 

Materai                                                                    Materai

 

Imelda Jamesh                                                      Rakryan Adhi Saputra

Contoh surat perjanjian investasi di atas memuat perjanjian investasi antara pihak satu dengan pihak lain. Dimana surat perjanjian investasi tersebut menggunakan prinsip bagi hasil. Surat perjanjian investasi ini juga menggunakan kaidah penulisan yang baik dan benar. Anda juga tidak perlu khawatir jika ingin mengcopy dan mendownload surat perjanjian tersebut karena kita menyediakan filenya dalam bentuk word.

Download Contoh Surat Perjanjian Investasi Usaha Doc

Surat perjanjian investasi usaha

Download Contoh Surat Perjanjian Doc

surat perjanjian investasi syariah

Download Contoh Surat Perjanjian Investasi Bagi Hasil Doc

surat perjanjian investasi bagi hasil

 

Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Yang Benar Dan Sah

Contoh Surat Perjanjian Kerjasama – detiklife.com. Melakukan kerjasama dibagian usaha atau bisnis memang lebih baik menggunakan surat perjanjian. Apalagi jika nominal yang digunakan berjumlah banyak, hal itu sangat di anjurkan. Dibawah ini kami akan membahas tentang contoh surat perjanjian kerjasama:

  • Surat perjanjian kerjasama usaha
  • Surat perjanjian kerjasama jasa
  • Surat perjanjian kerjasama bagi hasil

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat menggunakan format yang sah dan benar. Selain itu, Anda juga tidak perlu susah-susah mengubah ukuran kertas jika ingin mencetak surat perjanjian kerjasama tersebut karena kami telah menyediakan dalam ukuran A4 dan F4 / Folio.

Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

 

Pda hari ini Jumat, 13 November 2019 telah diadakan perjanjian kerjasama untuk membuat usaha Chatering antara :

      1. Nama                        :  Ibnu Umar

Tempat /Tgl. Lahir   :  Malang, 13 Februari 1990

Jenis Kelamin           :  Laki-laki

Agama                      :  Islam

Alamat                      : Jl. Veteran No 86 , Malang

Yang disebut sebagai Pihak Pertama.

Bekerjasama dengan :

      1. Nama                        :  Muhammad Akbar

Tempat /Tgl. Lahir   :  Jakarta, 28 Oktober 1992

Jenis Kelamin           :  Laki-laki

Agama                      :  Islam

Alamat                      :  Jl. Jenral Subroto No. 12 Surabaya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

 

Isi Perjanjian  :

Pasal 1

PERMODALAN

Memberitahukan Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepaket membangun usaha chatering dengan mengalokasikan dana sebagai modal  sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

 

Pasal 2

Pembagian Modal

Bahwa modal yang tertera pada pasal 1 di terima dari piahk pertama dan piahk kedua. Dimana pembagia modalnya 50%. Jadi, masing-masing menyerahkan modal sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

 

Pasal 3

KEUNTUNGAN

Bahwa keuntungan yang nantinya akan di terima dibagi sama rata antara pihak pertama dan pihak kedua. Keuntungan di bagi 50% untuk pihak pertama dan pihak kedua. Untuk awal pembukaan usaha keuntungan akan di bagi jika usaha sudah berjalan selama tiga bulan. Selanjutnya keuntungan akan dibagi setiap bulannya.

 

Pasal 4

PENGEMBALIAN MODAL

Bahwa apabila kekayaan perusahaan telah melebehi dari modal awal, maka modal yang diberikan masing-masing pihak pada awal pembukaan usah chatering akan di kembalian dengan jumlah yang sama yaitu 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada masing-masing pihak.

Pasal 5

PELANGGARAN

Pelanggaran yang tidak boleh di lakukan oleh pihak pertama ataupun pihak kedua antara lain melakukan korupsi (penyelinapan uang) usaha chatering, melakukan tindakan mengubah nota pembelian, menggunakan uang usaha chatering untuk kepentingan pribadi tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu dengan pihak lain, dan tindakan lain yang dapat merugikan usaha chatering.

Pasal 6

PEMBATALAN KERJASAMA

 

Berdasarkan Pasal 5,  bahwa jika hal-hal yang dilarang di atas dilakukan oleh pihak pertama ataupun pihak  kedua maka perjanjian ini menjadi tidak sah dan batal. Maka secara langsung perjanjian kerjasama usaha chatering ini di batalkan dan pihak yang melanggar harus mengembalikan modal yang sudah di berikan dari pihak lain. Selain itu juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

 

Pasal 7

KEGAGALAN USAHA

Telah disepakati bahwa jika di kemudian hari terjadi pailit atau bangkrut maka resiko yang timbul akan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pertama dan pihak kedua.

 

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

      1. Dalam hal terjadi sengketa terkait pelaksanaan perjanjian ini antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
      2. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara penyelesaian di Pengadilan Negeri Surabaya.

 

Pasal 9

PENUTUP

Demikan surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, di atas materai  Rp  6.000  Untuk dijadikan pegangan bagi masing-masing pihak.  Surat perjanjian yang diberikan kepada masing-masing pihak memiliki fungsi dan kegunaan yang sama tanpa membeda-bedakan. Dan surat perjanjian ini ditandatangani di depan saksi-saksi dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa tekanan dari siapapun.

 

Surabaya, 13 November 2019

 

Pihak  Pertama                                                                              Pihak Kedua

 

Ibnu Umar                                                                                Muhammad Akbar

Saksi-saksi

                                     Angel Helga                                                                                   Nasirudin

 

Surat perjanjian kerjasama usaha adalah surat perjanjian yang mengatur tentang kegiatan bisnis atau usaha yang akan dibuat. Surat tersebut digunakan sebagai bukti tertulis telah terjadi perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Contoh surat perjanjian kerjasama usaha di atas sangat di anjurkan untuk di gunakan. Surat perjanjian tersebut memiliki format surat yang benar dan resmi. Selain itu, bahasa yang digunakan sangat mudah untuk di pahami.

Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Jasa

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JASA

Penyedia Tempat Acara Dengan Wedding Organizer

 

Pada hari ini Senin tanggal 26 (dua puluh enam) bulan  Maret tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)  telah diadakan perjanjian kerja sama  oleh dan antara:

      1. Nama               : Meylinda Zulfi Arafah

Alamat             : Perumahan Megah Indah Block F No.26  Jakarta Pusat

Jabatan             : PEMILIK AMARA WEDDING ORGANIZER

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AMARA WEDDING ORGANIZER

dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

      1. Nama               : Gunawan Hamsanudin, S.E.

Alamat                : Perumahan Intan Permata Jln. Anggrek No.158 Block C Jakarta Utara

Jabatan             : Direktur Utama Hotel International Mex Cool

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel International Mex Cool dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

      1. Bahwa Pihak Pertama adalahlah Even Organizer yang akan mengadakan acara wedding dan syukuran.
      2. Jangka waktu pengyelenggaraan event 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019 (tiga belas mei dua ribu sembilan belas) sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 (empat belas mei dua ribu sembilan belas)
      3. Bahwa Pihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan tempat untuk event wedding yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.
      4. Bahwa Pihak Kedua bersedia menerima tawaran kerjasama dari Pihak Pertama untuk menyediakan tempat pada acara tersebut.

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD

Pihak Pertama bermaksud menggunakan Hotel International Mex Cool sebagai tempat penyelenggaraan event wedding dan Pihak Kedua telah menyatakan persetujuannya kepada Pihak Pertama untuk menyediakan tempat guna acara tersebut.

 

Pasal 2

WAKTU KEGIATAN

      1. Event wedding akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019 (tigga belas mei dua ribu sembilan belas) dimulai dari pukul 07.00-17.00 WIB
      2. Untuk acara syukuran yang akan di hadiri oleh tamu tertentu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 (empat belas mei dua ribu sembilan belas)  dimulai pukul 10.00-15.00 WIB

 

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

      1. Pihak pertama bertanggung jawab atas acara wedding yang diselenggarakan di tempat Pihak Kedua.
      2. Pihak Pertama menyediakan seluruh perangkat seluruh soudsystem yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan event wedding tersebut.
      3. Pihak Pertama menyediakan sendiri Pemandu Acara dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan event wedding.
      4. Membayar biaya pemakaian tempat sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini.
      5.  

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tempat acara dengan fasilitas sebagai berikut:

      1. Kursi dan meja untuk tamu VIP sebanyak 250 kursi
      2. Kursi untuk tamu undangan sebanyak 1.000 kursi
      3. Menyediakan tempat untuk meletakan aneka makanan dan soft drink
      4. Menyediakan tempat khusus untuk acara akad nikah
      5. Menyediakan tempat yang berbeda untuk acara resepsi pernikahan.
      6. Menyediakan tim untuk menjaga kebersihan gedung saat acara wedding
      7. Menyediakan ruang/tempat khusus untuk tamu VIP
      8. Menyediakan lampu penerangan sesuai dengan daftar yang terlampir.
      9. Menyediakan tempat parkir motor dan mobil bagi semua pihak yang terlibat dalam event wedding.
      10. Menjaga keamanan selama dalam penyelenggaraan event wedding.

 

Pasal 5

B  I  A  Y  A

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa biaya seluruh pemakaian tempat acara beserta fasilitas-fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

 

Pasal 6

SISTEM PEMBAYARAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa sistem pembayaran biaya pemakaian tempat acara dan fasilitas-fasilitas sebagaimana disebut pada pasal 4 di tetapkan sebagai berikut:

      • Tahap pertama sebagai uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp 20.000.000  (dua puluh juta rupiah) akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
      • Tahap kedua akan dibayar sebesar 30% atau sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada hari pertama pelaksanaan event wedding yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2019.
      • Tahap ketiga sebesar 50% atau sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah ) dibayar pada hari terakhir pelaksanaan event wedding yakni pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2019.

Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasa ini dilakukan secara tunai.

 

Pasal 7

PERUBAHAN

Apabila dipandang perlu oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, perjanjian ini dapat diubah baik menyangkut materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

 

Pasal 8

PEMBATALAN

      1. Surat Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
      2. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure (musibah yang terjadi secara tiba-tiba dan di luar kendali manusia) , maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

      1. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya event, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan manusia.
      2. Terhadap pembatalan akibat  Force Majaure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

      1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
      2. Apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai tidak membawa hasil, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain untuk menyelesaiakn perselisihan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
      3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilik kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat

Pasal 11

PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)  masing dibubuhi, materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari piham manapun juga.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal  : 26 Maret 2019

 

Pihak Pertama                                                                     Pihak Kedua

 

Meylinda Zulfi Arafah                                                          Gunawan Hamsanudin, S.E.

Contoh surat perjanjian kerjasama jasa di atas dibuat menggunakan format yang baik dan benar. Anda dapat menggunakan surat perjanjian tersebut jika akan melakukan kerjasama jasa dengan pihak lain. Selain itu, Surat perjanjian kerjasama jasa ini juga lengkap dan telah disesuaikan dengan kepentingan Anda.

Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

 

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL

 

Pada hari ini selasa tanggal 8 Juni 2019 (delapan juni dua ribu sembilan belas) telah terjadi perjanjian kerjasama bagi hasil untuk usaha yang bergerak dalam bidang konveksi. Dan telah di tanda tangani surat perjanjian kerjasama bagi hasil antara :

 

      1. Nama                         : Steven Hananda

Tempat, Tanggal Lahir     : Purworejo, 18 September 1997

Alamat                              : Jalan Daendels Km 11 , Kutorjo, Purworejo

No. KTP/SIM                   : 00001245689412

Selanjutnya disebut  PIHAK PERTAMA

 

      1. Nama                        : Zainudin Abraham

Tempat, Tanggal Lahir    : Bantul, 31 Desember 1998

Alamat                             : Jalan Bringharjo, No 42 Purworejo

No. KTP/SIM                  : 00002254986658

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

 

Dengan surat perjanjian kerjsasama bagi hasil ini menyatakan sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

 

Pasal 1

PENYEDIA MODAL

Dalam surat perjanjian kerjasama ini Pihak Pertama memberikan modal untuk membuka usaha konveksi sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh  Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua. Dan Pihak kedua berjanji akan mengembalikan modal tersebut dalam jangka waktu 5 tahun.

 

Pasal 2

PENGGUNAAN MODAL

Pihak Kedua harus menggunakan modal tersebut secara baik dan harus membuat laporan dalam menggunakan modal tersebut dan harus disertai dengan bukti yang asli dan nyata di setiap terjadi transaksi pembelian. Modal di gunakan untuk membeli mesin jahit, mesin obras, mesin setrika, benang, jarum, dan alat lain yang di butuhkan untuk menjalankan usaha.

 

Pasal 3

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Bahwa Pihak Kedua harus memberikan keuntungan sebesar 10% dari penjualan setiap bulan. Atau sekurang-kurangnya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Jika 10% dari penjualan per bulan kurang dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)   maka Pihak Kedua tetap wajib memberikan uang senial  Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Pihak Pertama sebagai keuntungan atas modal yang telah diberikan. Keuntungan di berikan setiap tanggal 2 (dua) setiap 1 (satu) bulan sekali.

 

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Pihak Kedua akan mengembalikan semua modal yang diberikan kepadanya dalam jangka waktu 5 Tahun. Jika dalam jangkla waktu 5 tahun pihak Kedua tidak bisa mengembalikan seluruh modalnya maka Pihak Pertama berhak mendapatkan keuntungan 50% dari penjualan setiap bulannya.

 

Pasal 5

LARANGAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak mematuhi segala bentuk larangan yang ada di perjanjian ini. Dan masing-masing pihak berhak melaksanakan hak dn kewajiban masing-masing. Pihak Kedua harus memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada pihak pertama dan tidak boleh melakukan pemalsuan data apapun mengenai laporan. Pihak pertama harus memberikan seluruh jumlah modal yang akan diberikan sebelum bisnis konveksi di buka dan Pihak Pertama dilarang memberikan modalnyya dalam bentuk angsuran. Pihak Kedua tidak boleh telat memberikan komisi/keuntungan kepada Pihak Pertama.

Pasal 6

PENYELESAIAN MASALAH

      1. Jika dalam menjalani usaha pihak Pertama ataupun Pihak Kedua melakukan pelanggaran atau kesalahan yang dapat merugikan pihak lain maka akan diselesaikan secara musyawarah  untuk mencapai mufakat .
      2. Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat dan tidak bisa menyelesaikan masalah maka akan dilakukan penyelesaian di Kantor Pengadilan Negeri Puworejo.

 

Pasal 7

PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan disetujui bersama serta tanpa ada suatu unsur paksaan dari pihak manapun. Dan surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta berkekuatan hukum yang sama.

 

Purworejo, 8 Juni 2019

                            Pihak Pertama                                                                           Pihak Kedua

materai 6000

Steven Hananda                                                                     Zainudin Abraham

Contoh surat perjanjian kerjasama bagi hasil di atas menggunakan format yang singkat dan benar. Anda dapat mengubah isi perjanjian dan pasal-pasal yang ada sesuai kepentingan Anda. Surat perjanjian tersebut juga di buat di atas materai jadi tidak perlu khawatir jika terjadi sengketa dengan pihak lain, karena surat perjanjian ini mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Download Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Doc

 

Surat perjanjian kerjasama usaha

Download Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Doc

Surat perjanjian kerjasama jasa

Download Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Doc

Surat perjanjian kerjasama bagi hasil

Contoh Surat Perjanjian Leasing Yang Baik Dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Leasing – detiklife.com. Perjanjian Leasing / sewa guna usaha adalah surat perjanjian yang mengatur tentang kegiatan pembiayaan. Pembiayaan tersebut diberikan dalam bentuk penyediaan barang – barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam waktu tertentu. Pada artikel kali ini akan dibahas contoh surat perjanjian leasing :

  • Surat perjanjian leasing mobil
  • Surat perjanjian leasing motor
  • Surat perjanjian leasing bus

Contoh surat perjanjian ini dibuat menggunakan format yang baik dan benar. Selain itu, Anda juga bisa mendownload surat perjanjian leasing dalam bentuk doc (file word) dengan ukuran A4 dan F4 atau Folio.  Hal ini memudahkan Anda jika akan mencetaknya.

Contoh Surat Perjanjian Leasing Mobil

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) MOBIL PICK UP
(LEASE BACK)

Pada hari ini Rabu, tanggal 6 Februari 2019, yang bertanda tangan dibawah ini : ditandatangani perjanjian sewa guna usaha (leasing) antara :

Nama : Ny. Adella Mayasari S.E
No. KTP : 00013050017
Umur : 35 tahun
Status : Kawin
Pekerjaan : Direktur Pelaksana PT. Mantap Leasing Cabang Yogyakarta
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No 13 Kota Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 Anggaran dasar PT. Mantap Leasing Cabang Yogyakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 14 Januari 2019 No. 342, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Mantap Leasing Cabang Yogyakarta yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Lessor)

Dan
1. Nama : Ahmad Faris Azizi, S. T.
No. KTP : 0013020017
Umur     : 32 tahun
Status    : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Condong Catur, No. 13 Kota Yogyakarta

2. Nama : Ny.Sri Darni, S. E.
No. KTP : 0024046012
Umur : 40 tahun
Status : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Malioboro Km. 14 Cangkringan Kabupaten Sleman

3. Nama : Tuan Hamis Daud, S. E.
No. KTP : 0035264528
Umur : 28 tahun
Status : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 112 Kabupaten Sleman

4. Nama : Ny.Elian Sabriana, S. E.
No. KTP : 00245667374
Umur : 29 tahun
Status : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Brigadir Jenderal Ahmad Yani No. 31 Kota Yogyakarta

Dalam hal ini masing masing personal memiliki kedudukan dan hak yang sama serta secara bersama-sama pula bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Perdata (Maatschap) Tahu Bulat Good Taste yang berkedudukan di Jl. Gedong Kuning No 125 Kota Yogyakarta, dan selanjutnya disebut Pihak Kedua (Lessee)

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjamin, masing-masing pihak memiliki wewenang dan kecakapan hukum untuk berbuat dan terikat sebagaimana diatur dalam perjanjian guna usaha (leasing) ini;
2. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan dengan kepemilikan yang telah dinomor polisi AB 1305 AF. Dimana Pihak Pertama memperolehnya dengan cara peralihan hak milik yaitu jual beli;
3. Bahwa sebelumnya telah ditandatangani perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian pendahuluan dari perjanjian ini antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;
4. Bahwa PT. Mantap Leasing adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan barang modal yaitu berupa mobil pick up;
5. Bahwa Tahu Bulat Good Taste adalah persekutuan perdata (Maatschap) yang bergerak dalam bidang penjualan makanan;
6. Bahwa Pihak Pertama bermaksud menyewakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan kepada Pihak Kedua;
7. Bahwa Pihak Kedua hendak menyewa (meleasing) 1 (satu) unit mobil tersebut;
8. Bahwa Pihak Kedua hendak menggunakan mobil tersebut untuk menjalankan usaha tersebut;
9. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat melakukan sewa guna usaha, dengan kedudukan Pihak Pertama sebagai Lessor dari mobil pick up tersebut dan Pihak Kedua sebagai Lessee dari mobil pick up tersebut;
10. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menuangkan kesepakatan sewa guna usaha mobil pick up tersebut ke dalam sebuah akta perjanjian sewa guna usaha (leasing).
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. Sewa Guna Usaha (leasing) adalah kegaiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) untuk digunakan oleh Lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
2. Lessor adalah Pihak Pertama yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan barang modal berupa mobil yang mana dalam perjanjian ini diwakili oleh Adella Mayasari,S.E.;
3. Lessee adalah Pihak Kedua yakni persekutuan perdata (maatschap) yang bergerak dalam bidang penjualan makanan yang mana dalam perjanjian ini dijalankan secara bersama-sama oleh Ahmad Faris Azizi, S. T., Ny.Sri Darni, S. E., Tuan Hamis Daud, S. E.,
Ny.Elian Sabriana, S. E.;
4. Mobil Pick Up adalah mobil yang telah dimodfikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan yang merupakan barang modal yang menjadi obyek dalam perjanjian sewa guna usaha ini;
5. Harga Sewa Guna Usaha jumlah uang yang harus di bayar secara berkala oleh Lessee kepada Lessor selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagai imbalan penggunaan mobil tersebut berdasarkan perjanjian ini;
6. Transfer Bank adalah cara pembayaran dengan memindahkan dana dari rekening Bank yang satu ke rekenng Bank lainnya atau berupa penyetoran dana ke dalam rekening Bank yang dituju dan telah disepakati;
7. Slip Transfer adalah bukti pembayaran setelah dilakukan pembayaran melalui transfer bank yang dilakukan oleh Lessee pada Bank yang dituju dan telah disepakati oleh kedua belah pihak;
8. Jaminan Tunai adalah jaminan dalam sejumlah uang yang ditempatkan oleh Lessee pada Lessor sebagai jaminan bagi ketaatan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
9. Hari adalah hari sesuai dengan kalender masehi;
10. Hak Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal berupa Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan atau hak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha;
11. Umur Ekonomis adalah umur dari barang modal tersebut yang dihitung dari tahun pembuatan sampai barang tersebut masih bisa digunakan dan masih bisa menghasilkan secara ekonomis, dimana umur ekonomis dari obyek perjanjian ini adalah 25 (dua puluh lima) tahun;
12. Umur Mekanis adalah umur dari barang modal tersebut masih bisa digunakan;
13. Nilai Sisa Buku adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha dengan melihat dari sisa umur ekonomis barang tersebut dan dari harga awal penjualan barang tersebut.

Pasal 2
Obyek Sewa Guna Usaha

Obyek sewa guna usaha dalam perjanjian ini adalah berupa barang modal berupa Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan dengan kriteria sebagai berikut :

Nomor Polisi : AB 1305 AF
Nomor Rangka : MH17BD145D25Y25AE5F
Nomor Mesin : HJ1302458792
Nomor BPKB : 256489/AM/2015
Nomor STNK : 450236/PK/256415/YK/2016
Tahun Pembuatan/Perakitan : tahun 2015
Volume Mesin : 2000 CC
Bahan Bakar : Solar
Merk : Mitsubishi L300
Jenis/ Model : Pick Up
Warna : Hitam

Pasal 3
Jangka Waktu

Perjanjian sewa guna usaha ini dimulai terhitung sejak tanggal Enam Februari Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan tanggal Enam februari Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (6 Februari 2019 sampai 6 Februari 2029) sehingga masa sewa guna usaha berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 4
Harga Sewa Guna Usaha

Harga Sewa Guna Usaha yang telah disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut :

1. Harga Sewa Guna Usaha mobil Pick Up tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan;
2. Harga Sewa Guna Usaha tersebut belum termasuk biaya penyelenggaraan asuransi dan biaya pajak atas kendaraan yang harus dibayarkan oleh Lessee;
3. Denda atas keterlambatan pembayaran harga sewa guna usaha tiap bulannya adalah sebesar 15 % dari harga sewa guna usaha yang harus dibayarkan pada bulan tersebut oleh Lessee kepada Lessor.

Pasal 5
Cara Pembayaran

1. Para Pihak telah sepakat bahwa pembayaran dalam perjanjian ini dilakukan secara berkala tiap bulannya dengan cara transfer ke Bank BRI Cabang Bantul Yogyakarta dengan nomor rekening 2324-13-0517-123456 atas nama Adella Mayasari, S.E.;

2. Pembayaran harga sewa guna usaha dilakukan tiap bulan dan dilakukan paling lambat tanggal 10 dari setiap bulan pembayarannya dan jika dilakukan melebihi tanggal tersebut akan dikenakan denda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (3) perjanjian ini.

Pasal 6
Penyerahan

1. Lessor menyerahkan Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan kepada Lessee dalam keadaan baik;
2. Penyerahan Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan dari Lessor kepada Lessee dilakukan secara nyata di tempat Lessor setelah ditandatangani perjanjian ini dan setelah melakukan pembayaran untuk bulan pertama dengan cara transfer bank oleh Lessee kepada Lessor;
3. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, Lessee harus menyerahkan kembali Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut dalam keadaan baik kepada Lessor, kecuali jika Lessor menggunakan hak opsi di akhir perjanjian ini.

Pasal 7
Hak Dan Kewajiban Para Pihak

1. Lessor menjamin Lessee bahwa selama perjanjian sewa guna usaha ini berlaku, Lessee tidak akan mendapat suatu tuntutan dan/ atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut dan oleh karena itu Lessee dengan ini di bebaskan oleh Lessor mengenai hal-hal tersebut;
2. Selama masa sewa guna usaha, Lessee wajib untuk membayar pajak atas kendaaraan dan wajib untuk mengasuransikan Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut dan menanggung seluruh biaya yang timbul dari asuransi tersebut;
3. Selama masa sewa guna usaha, Lessee wajib merawat, memelihara, dan menjaga Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan yang disewa itu dengan sebaik-baiknya dengan biaya yang ditanggung oleh Lessee sendiri;
4. Jika terjadi kerusakan-kerusakan kecil, atau kerusakan sebagai akibat perbuatan Lessee atau orang yang berada di bawah pengawasannya, maka semua biaya perbaikan dibebankan dan menjadi tanggung jawab Lessee sendiri;
5. Selama masa sewa guna usaha, Lessee tidak boleh mengubah, menambah, mengurangi bentuk yang sudah ada dari Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut tanpa seizin Lessor;
6. Jika terjadi kerugian akibat kelalaian untuk memenuhi kewajiban dalam ayat (4), Lessee bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 8
Jaminan Tunai

1. Lessee diwajibkan untuk menempatkan jaminan tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada Lessor dalam tiap 3 (tiga) bulan selama dalam jangka waktu sewa guna usaha ini;
2. Jaminan Tunai dimaksud merupakan jaminan bagi ketaatan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini oleh Lessee, sehingga Lessor dengan ini dikuasakan oleh Lessee secara mutlak untuk mempergunakan jaminan tunai dimaksud guna keperluan dan kekurangan-kekurangan pembayaran yang sudah merupakan kewajiban Lessee menurut perjanjian ini;
3. Jaminan tunai dimaksud dalam tiap 3 (tiga) bulan selama dalam jangka waktu perjanjian ini harus senantiasa berjumlah Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan bilamana kemudian hari ternyata kurang dari jumlah tersebut, maka Lessee berkewajiban untuk memenuhi kekurangannya segera setelah ada permintaan pertama Lessor;
4. Dalam waktu 3 tiga bulan jaminan itu tidak digunakan untuk menutupi keperluan dan kekurangan pembayaran dari Lesse maka jaminan tunai tersebut akan dikembalikan oleh Lessor kepada Lessee tanpa bunga.

Pasal 9
Asuransi

1. Selama masa sewa guna usaha, Lessee wajib untuk mengasuransikan Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut dengan syarat yang memuaskan Lessor dengan biaya dibebankan pada Lessee sendiri;
2. Biaya asuransi yang dibebankan pada Lessee terdiri dari biaya pendaftaran asuransi, biaya premi dan biaya lain-lain yang harus dibayarkan dalam pelaksanaan asuransi atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut;
3. Dalam pelaksanaan pengasuransian atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut, polis dalam asuransi ini harus memuat klausula yang menyebutkan bahwa Lessor adalah sebagai penerima uang asuransi;
4. Dalam pelaksanaan pengasuransian atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut, polis asuransi, kuitansi pembayaran premi, dan perjanjian-perjanjian serta bukti lain mengenai asuransi ini dikuasai oleh Lessor.

Pasal 10
Risiko

1. Selama masa sewa guna usaha, dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (3), (4), dan (6) maka segala risiko atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut berada pada Lessee;
2. Lessor tidak bertanggung jawab atas kerugian berupa apa pun, baik langsung maupun tidak langsung atau bertanggung jawab atas biaya dan reparasi yang timbul dari Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut;
3. Apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki karena sudah sedemikian rusaknya atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut, yang dilakukan oleh Lessee maka Lessee wajib untuk mengganti harga mobil tersebut pada Lessor sebesar nilai sisa buku yang tersisa dari umur ekonomis mobil tersebut.

Pasal 11
Overmacht

1. Tidak terpenuhinya atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atau prestasi yang ditentukan dalam perjanjian ini karena keadaan di luar kemampuan para pihak seperti bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara, pencurian, perampokan dan lain-lain kedaan sejenis yang berada di luar kemampuan manusia, bukan merupakan kesalahan dari pihak yang mengalaminya;
2. Bagi pihak yang mengalami keadaan tersebut maka wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 1 x 24 jam;
3. Kerugian yang ditimbulkan dari keadaan tersebut ditanggung oleh para pihak.

Pasal 12
Hak Opsi

1. Hak Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal berupa Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan atau hak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha;
2. Pada akhir perjanjian ini terhitung pada saat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir ada jangka waktu sampai pembayaran sewa guna usaha terakhir yang digunakan oleh Leseee untuk menggunakan hak opsi yang dimilikinya;
3. Setelah Lessee memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan penghitungan sisa nilai buku dari 25 (dua puluh lima) tahun umur ekonomis mobil tersebut dan dari harga awal penjualannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka Lessee dapat membeli Mobil tersebut pada saat pembayaran sewa guna usaha terakhir, sebesar Rp. 57.900.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan mendasarkan bahwa pengurangan nilai ekonomis tiap tahunnya dari mobil tersebut adalah Rp. 5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan melihat dari umur ekonomis selama 1 (satu) tahun yang telah digunakan, masa sewa guna usaha yang telah terjadi selama 10 (sepuluh) tahun dan dari sisa umur ekonomis menjadi 13 tahun;
4. Apabila Lessee menggunakan hak opsi dengan memebeli mobil tersebut, maka akan diikuti balik nama atas mobil tersebut yang dibebankan pada Lessee;
5. Selain membeli mobil tersebut Lessee dengan hak opsi juga dapat memperpanjang sewa guna usaha ini dengan mempertimbangkan sisa umur ekonomis yang masih 13 tahun, dan perpanjangan sewa guna usaha ini akan diatur mendasarkan pada kesepakatan para pihak dan diatur secara tertulis.

Pasal 13
Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini berakhir demi hukum dengan berakhirnya masa sewa sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian ini kecuali jika hak opsi yang ada pada Lessee digunakan untuk memperpanjang perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dapat berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak untuk memutuskan perjanjian ini walaupun kewajiban dari para pihak masing-masing belum dilaksanakan sepenuhnya;
3. Perjanjian ini tidak dapat dihentikan sepihak oleh salah satu pihak tanpa ada kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian ini. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini maka pihak yang memutuskan secara sepihak tersebut harus membayar ganti rugi sebesar 5 (lima) kali dari jumlah transaksi dalam perjanjian ini pada pihak lain yang mengalami kerugian atas pemutusan perjanjian sepihak tersebut.

Pasal 14
Penyeleseian Sengketa

Apabila terjadi sengketa antara Lessor dan Lessee yang berkaitan dengan isi perjanjian ini, maupun pelaksanaan dari perjanjian ini maka Para Pihak berusaha terlebih dahulu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur musyawarah secara kekeluargaan. Namun, apabila dalam musyawarah secara kekeluargaan tersebut tidak dapat mencapai kata mufakat, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 15
Ketentuan Lain-Lain

1. Apabila salah satu atau sebagian klausula dalam perjanjian ini adalah tidak sah dan/atau tidak mampu dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu, maka Para Pihak sepakat bahwa klausula klausula (kata-kata) yang tidak sah dan/atau tidak mampu dilaksanakan itu adalah terpisah dari klausula lainnya yang sah. Sehingga Perjanjian ini tetap dapat dilaksanakan;
2. Segala ketentuan yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam suatu penambahan lembaran halaman kontrak (addendum) yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini serta akan diputuskan secara bersama;
3. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan di awal akta sebagai bukti yang sah, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi.

Yogyakarta, 6 Februari 2019

 

Pihak Pertama                                                                             Pihak Kedua

Materai 6000

Adella Mayasari, S. E.,                                                               Ahmad Faris Azizi, S. T.

 

Saksi-saksi

 

                 Ny.Sri Darni, S. E.                   Tuan Hamis Daud, S. E.                       Ny.Elian Sabriana, S. E.

Contoh surat perjanjian leasing mobil diatas dibuat menggunakan format yang baik dan benar. Selain itu surat perjanjian leasing mobil di atas juga menggunakan bahasa yang sah dan resmi. Surat perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum karena dibuat di atas materai 6000.

Contoh Surat Perjanjian Leasing Motor

Surat Perjanjian Leasing Motor PT JAYA LEASING Dan PO HANDOYO

Perjanjian ini dibuat pada hari kamis tanggal 24 April 2019 antara :

1. Nama : Herman Iskandar, S.E, M.M.
Jabatan : Direktur PT JAYA LEASING
Alamat : Jalan Gatot Subroto No.49 Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JAYA LEASING yang berkedudukan di Medan beralamat di Gatot Subroto No.49 Medan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA/LESSOR

2. Nama : Ahmad Subarjo
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : jalan Yos Sudarso No.12 Medan

Dalam hal ini bertindak atas dan untuk PO HANDOYO, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/LESSEE

Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal yang sebagai berikut :

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini telah menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah membeli dan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA :

1. Jenis kendaraan : Sepeda Motor
2. Merek/Tipe : HONDA SUPRA / 25463187
3. Nomor rangka : AF76464346
4. Tahun Pembuatan : 2019
5. Nomor Mesin : A8767785664
6. Warna : Hitam Biru
7. Jumlah Barang : 1 (satu)
8. Keadaan Barang : Bagus

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Kendaraan.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak telah mengadakan Perjanjian Leasing Nomor 189647 Tanggal 24 Bulan April Tahun 2019 dan LESSEE telah mengajukan permohonan untuk membeli barang leasing yang tercantum dalam Perjanjian Leasing di atas.
Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Barang Leasing dengan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
UMUM

1. Harga kendaraan tersebut adalah sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
• Biaya surat-surat dan MPO sebesar Rp 4.000.000,00
• Asuransi sebesar Rp 3.000.000,00
• Keseluruhannya berjumlah Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah).
2. pihak kedua telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 50% dari harga kendaraan yaitu sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
3. Sisa biaya keseluruhan adalah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
4. Angsuran dilakukan selama 10 bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Hak atas Barang akan beralih kepada Konsumen setelah Konsumen melunasi seluruh angsuran dan biaya keterlambatan pembayaran serta denda atas pembiayaan Barang kepada PT JAYA LEASING.

6. Alamat yang tertera pada Formulir Aplikasi Pembiayaan ini adalah benar alamat tinggal Konsumen sekarang. Alamat ini adalah alamat untuk pengiriman Barang yang telah dipesan Konsumen.
7. Konsumen tidak akan melakukan pemindahan Barang dari alamat yang tertera pada Formulir Aplikasi Pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari PT JAYA LEASING.
8. Apabila Konsumen melakukan pemindahtanganan Barang tersebut maka Konsumen bersedia menyerahkan jaminan tambahan dan/atau jaminan pengganti kepada PT JAYA LEASING dengan nilai yang sama/lebih besar dengan nilai Barang.
9. Konsumen tidak akan menggunakan Barang sebagai jaminan pinjaman, dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun dan hanya menggunakan Barang untuk pemakaian pribadi sampai seluruh jumlah terhutang dilunasi oleh Konsumen kepada PT JAYA LEASING.
10. Konsumen menjaga dan memelihara Barang dalam keadaan baik dan tidak melakukan perubahan yang menyebabkan kerusakan ataupun kehilangan pada Barang.
11. Konsumen memberikan kuasa kepada PT JAYA LEASING untuk sewaktu-waktu dan kapan saja melakukan pemeriksaan atas keberadaan Barang tersebut pada alamat tersebut selama jangka waktu pembayaran angsuran.
12. Apabila pada saat pemeriksaan oleh PT JAYA LEASING ternyata Konsumen tidak dapat menunjukan Barang tersebut, Konsumen dianggap melanggar Perjanjian sehingga wajib segera membayar lunas seluruh jumlah yang terhutang kepada PT JAYA LEASING
13. Tidak melakukan perubahan-perubahan termasuk penghapusan ataupun penghilangan merek dagang maupun label.
14. Konsumen akan mengembalikan Barang dalam keadaan baik pada setiap saat apabila Perjanjian diputuskan oleh PT JAYA LEASING.

PASAL 2
PENERIMAAN BARANG

1. Konsumen dianggap telah memeriksa dan menerima Barang dalam kondisi baik dan tanpa cacat pada saat Konsumen menerima Barang tersebut.
2. Konsumen dengan ini menyatakan bahwa PT JAYA LEASING tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atas Barang tersebut.
3. Konsumen dengan ini juga menyetujui bahwa jika terjadi kerusakan atau kondisi yang mengakibatkan Barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh Konsumen, maka Konsumen tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

PASAL 3
ANGSURAN BULANAN

1. Angsuran pertama wajib dilakukan pada atau sebelum tanggal pengiriman (tanggal saat Konsumen menerima Barang). Setelah angsuran pertama dibayar, Konsumen harus membayarkan sisa terhutang sesuai dengan ketentuan dan syarat didalam Perjanjian. Sisa pembayaran bulanan harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo yang akan dicantumkan pada informasi tagihan bulanan Konsumen.
2. Pembayaran angsuran berikutnya dilakukan melalui:
• Kasir di kantor PT JAYA LEASING
• Transfer melalui bank
3. Apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari dimana kantor PT JAYA LEASING libur, maka pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut. Atas setiap pembayaran angsuran, maka PT JAYA LEASING akan mengeluarkan tanda terima berupa kuitansi dan Konsumen wajib menyimpan semua kuitansi sampai dengan kuitansi pelunasan.
4. Konsumen akan menanggung seluruh pajak (termasuk setiap Pajak Pendapatan dan Pajak Pertambahan Nilai), materai, biaya-biaya lain atas setiap pembayaran jumlah terhutang pada PT JAYA LEASING berikut denda maupun penalti yang dibebankan berdasarkan Perjanjian.

PASAL 4
PEMBAYARAN PENUH SEBELUM WAKTUNYA

Jika pihak kedua/konsumen akan membayar seluruh sisa terhutang sebelum waktunya, selain membayar penuh seluruh sisa hutang, juga harus membayar penuh seluruh bunga terhutang yang dikenakan atas Perjanjian.

PASAL 5
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

1. Jika Konsumen terlambat membayar angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, PT JAYA LEASING akan membebankan biaya penagihan sebesar Rp. 12.500,- ditambah denda sebesar 0,5% per hari dari nominal yang terhutang.
2. Jika terjadi penolakan atas pembayaran giro, maka Konsumen dianggap belum melakukan pembayaran angsuran dan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran serta biaya administrasi atas tolakan giro tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PT JAYA LEASING

1. Dengan tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran maupun denda keterlambatan oleh Konsumen kepada PT JAYA LEASING oleh karena alasan apapun, maka hal ini telah menjadi bukti bahwa Konsumen telah melakukan wanprestasi (suatu tindakan tidak memenuhi kewajiban) dalam Perjanjian.
2. PT JAYA LEASING dapat memutuskan Perjanjian setiap saat jika Konsumen melanggar ketentuan Perjanjian. Untuk keperluan ini Konsumen setuju untuk tidak memberlakukan pasal 1266 & 1267 KUH Perdata.
3. Dengan ini Konsumen memberikan Surat Kuasa kepada PT JAYA LEASING dalam hal pemutusan Perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali Barang untuk memenuhi jumlah-jumlah terhutang oleh Konsumen kepada PT JAYA LEASING.
4. Secara khusus Konsumen memberikan kuasa kepada PT JAYA LEASING untuk memasuki gedung milik konsumen dan untuk mengambil Barang yang diberikan oleh PT JAYA LEASING atau barang lain yang setara nilainya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Konsumen. Memasuki bangunan Konsumen oleh PT JAYA LEASING dengan cara apapun ini disetujui oleh Konsumen dan tidak dianggap pelanggaran.
5. Atas pemilikan kembali Barang dapat dijual dan hasilnya akan diterapkan pada sisa terhutang Konsumen setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran yang terjadi.
6. PT JAYA LEASING akan mengembalikan kepada Konsumen setiap kelebihan-kelebihan atas penjualan Barang yang dimiliki kembali dan Konsumen setuju untuk membayar PT JAYA LEASING untuk setiap kekurangan, termasuk biaya-biaya penarikan Barang dan biaya-biaya dari setiap pengeluaran yang terjadi akibat pemilikan kembali dan penjualan Barang.
7. Kuasa yang Konsumen berikan diatas merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian, dimana tanpa itu PT JAYA LEASING tidak dapat membuat Perjanjian maupun membiayai pembelian Konsumen atas Barang. Oleh karena itu Kuasa ini tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari PT JAYA LEASING
PASAL 7
PERSELISIHAN

Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya, kedua belah Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan.

PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Konsumen menguasakan kepada PT JAYA LEASING untuk memeriksa kelayakan Konsumen sehubungan dengan pembiayaan Barang dan untuk memberikan informasi mengenai Konsumen dan rekening Konsumen.
2. Dengan ditandatanganinya Perjanjian dan Formulir Aplikasi Pembiayaan oleh Konsumen, maka Konsumen dianggap telah setuju terhadap nama Barang, merk Barang, warna Barang, jumlah (unit/set) Barang, nilai uang muka, jumlah angsuran per-bulan, lama angsuran serta total nilai pembiayaan dan administrasi pembiayaan yang tertulis didalam Formulir Aplikasi Pembiayaan.
3. Jika suatu ketentuan dari Perjanjian berdasarkan alasan hukum diperlakukan sebagai tidak sah ataupun tidak dapat diterapkan, bagian-bagian lain dari Perjanjian akan tetap berlaku dan dapat diterapkan.
4. Konsumen tidak diperbolehkan memodifikasi, menambah ataupun mengubah Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari PT JAYA LEASING.
5. Perjanjian diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan PT JAYA LEASING tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Demikian surat ini dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dilaksanakan dengan penuh iktikad baik oleh masing-masing pihak.

Medan, 24 April 2019

 

Pihak Pertama                                                                     Pihak Kedua

 

Herman Iskandar, S.E, M.M.                                                      Ahmad Subarjo

Saksi

Hendi Santoso                                                              Jamaludin Amri

 

Contoh surat tersebut adalah surat perjanjian leasing motor. Surat Perjanjian di atas telah dibuat menggunakan kaidah dan format yang sah dalam melakukan suatu perjanjian. Selain itu surat perjanjian leasing motor di atas juga terjamin keabsahannya karena terdapat saksi-saksi yang ikut menandatangani surat perjanjian. Hal inilah yang membuat surat perjanjian di atas berlaku di ranah hukum.

Contoh Surat Perjanjian Leasing Bus

SURAT PERJANJIAN FINANCIAL LEASING ANTARA PT SENTOSA LEASING DENGAN CV KENCANA

Pada hari ini, Senin, Tiga belas mei dua ribu sembilan belas (13 Mei 2019), telah ditandatangani sebuah perjanjian financial leasing antara:

Nama : Tujuanto, S.E.
Umur : 45 (empat puluh lima) tahun
Pekerjaan : Direktur Pelaksana PT SENTOSA LEASING
Alamat : Jalan Widoro Payung No 23, Kebumen

Dalam hal ini, berdasarkan jabatannya, bertindak untuk dan atas nama PT SENTOSA LEASING yang berkedudukan di Kebumen, sesuai dengan Anggaran Dasar PT SENTOSA LEASING,
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Lessor).

Dengan:

Nama : Ade Irfan Aditya
Umur : 30 (tiga puluh) tahun
Pekerjaan : Direktur CV KENCANA
Alamat : Jalan Arumbinang Nomor 44, Kebumen

Dalam hal ini, berdasarkan jabatannya, bertindak untuk dan atas nama CV KENCANA yang berkedudukan di Kebumen, sesuai dengan Anggaran Dasar CV KENCANA, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Lessee)

Terlebih dahulu kedua pihak menjelaskan bahwa:

1. Kedua pihak menjamin kecakapan serta wewenang bertindak dan terikat atas apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian ini;
2. PT SENTOSA LEASING adalah sebuah perusahaan pembiayaan barang modal berupa bus;
3. CV KENCANA adalah sebuah perusahaan transportasi dengan armada berupa bus;
4. Pihak Pertama adalah pemilik sah dari barang modal seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 perjanjian ini;
5. Bahwa Pihak Kedua bermaksud menambah armada busnya sebanyak 4 (empat) buah;
6. Bahwa untuk maksud penambahan tersebut, Pihak Kedua menggunakan leasing sebagai cara pembiayaan;
7. Bahwa untuk maksud pembiayaan di atas, Pihak Kedua saling bersepakat dengan Pihak Pertama dalam sebuah perjanjian financial leasing;
8. Bahwa barang modal dalam perjanjian leasing tersebut digunakan oleh Pihak Kedua untuk menjalankan usahanya di bidang transportasi;
9. Bahwa untuk perjanjian di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling bersepakat untuk menuangkan butir-butir kesepakatannya dalam sebuah perjanjian financial leasing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adapun mengenai isi perjanjian financial leasing antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Financial Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
2. Barang modal adalah objek perjanjian ini berupa 4 (empat) buah bus sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 (dua) perjanjian ini;
3. Lessor adalah perusahaan pembiayaan barang modal berupa bus, yang mana dalam perjanjian ini adalah PT SENTOSA LEASING yang diwakili oleh Pihak Pertama;
4. Lessee adalah perusahaan transportasi dengan armada berupa bus, yang mana dalam perjanjian ini adalah CV KENCANA yang diwakili oleh Pihak Kedua;
5. Harga perolehan adalah harga beli barang modal;
6. Nilai pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh Lessor;
7. Angsuran pokok pembiayaan adalah bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan;
8. Imbalan jasa sewa guna usaha adalah bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diperhitungkan sebagai pendapatan sewa guna usaha bagi Lessor;
9. Nilai sisa adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh Lessor dengan Lessee pada awal masa sewa guna usaha;
10. Simpanan jaminan adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa sewa guna usaha sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran sewa guna usaha;
11. Masa sewa guna usaha adalah jangka waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang disewa guna usaha oleh Lessee sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir;
12. Masa sewa guna usaha pertama adalah jangka waktu sewa guna usaha barang modal untuk transaksi sewa guna usaha yang pertama kalinya;
13. Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.
14. Umur ekonomis adalah umur dari barang modal yang dihitung dari tahun pembuatan sampai barang tersebut masih bisa digunakan dan masih bisa menghasilkan secara ekonomis, dimana umur ekonomis dari objek perjanjian ini adalah 12 (dua belas) tahun;

Pasal 2
Barang Modal

Barang modal sebagai objek perjanjian ini adalah:

1. Satu unit bus merek Volvo dengan nomor polisi AA 2230 CD, tahun pembuatan 2019, kapasitas mesin 12.000 cc, berbahan bakar solar, warna putih;
2. Satu unit bus merek Volvo dengan nomor polisi AA 2276 FD, tahun pembuatan 2019, kapasitas mesin 12.000 cc, berbahan bakar solar, warna putih;
3. Satu unit bus merek Volvo dengan nomor polisi AA 2276 RD, tahun pembuatan 2019, kapasitas mesin 12.000 cc, berbahan bakar solar, warna putih;
4. Satu unit bus merek Volvo dengan nomor polisi AA 2213 AF, tahun pembuatan 2019, kapasitas mesin 12.000 cc, berbahan bakar solar, warna putih;

Pasal 3
Masa Sewa guna usaha

Masa sewa guna usaha dalam perjanjian ini adalah selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal tiga belas Mei Dua Ribu Sembilan Belas (13 Mei 2019) sampai dengan tanggal tiga belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (13 Mei 2029).

Pasal 4
Harga-Harga

Rincian Harga sewa guna usaha dalam perjanjian ini, sebagaimana telah disepakati oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Harga perolehan untuk setiap barang modal adalah Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Nilai pembiayaan untuk setiap barang modal adalah Rp. 1.620.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)
3. Nilai pembiayaan sudah termasuk pokok pembiayaan dan bunga pembiayaan.

Pasal 5
Pembayaran

1. Nilai pembiayaan dibayarkan oleh Lessee kepada Lessor dengan cara mengangsur.
2. Angsuran dilakukan pada tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya sampai dengan berakhirnya masa sewa guna usaha, dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap barang modal.
3. Angsuran sebagaimana disebut di atas terdiri dari angsuran pokok pembiayaan ditambah dengan bunga pembiayaan yang timbul dari nilai pembiayaan.
4. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke Bank BCA Cabang Gombong Kebumen dengan nomor rekening 2425-13-0517-1122 atas nama Tujuanto
5. Atas keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana diatur dalam nomor 2 (dua) Pasal ini dikenakan terhadap Lessee denda sebesar 5% (lima persen) perhari dari nilai angsuran.

Pasal 6
Simpanan Jaminan

1. Lessee wajib menempatkan uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai simpanan jaminan kepada Lessor dalam setiap 6 (enam) bulan selama masa sewa guna usaha.
2. Dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana disebut di atas, jumlah simpanan jaminan harus sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila jumlah simpanan jaminan yang harus dibayarkan Lessee kepada Lessor itu kurang dari jumlah tersebut, maka Lessor berhak untuk menagih kekurangannya kepada Lessee.
3. Simpanan jaminan akan dikembalikan oleh Lessor kepada Lessee tanpa ada bunga apabila masa sewa guna usaha berakhir.

Pasal 7
Asuransi

1. Dalam hubungan sewa guna usaha ini, risiko kerugian yang dapat timbul terhadap barang modal ditanggung oleh perusahaan asuransi PT Asuransi Asia Pasifik.
2. Perusahaan asuransi tersebut di atas adalah mitra kerja dari Lessor dan atas pemilihan PT Asuransi Asia Pasifik sebagai penanggung risiko semata-mata dengan itikad baik serta tanpa ada unsur paksaan dari Lessor terhadap Lessee.
3. Jenis pertanggungan asuransi dalam perjanjian ini adalah pertanggungan komprehensif, dimana perusahaan asuransi menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir atau sesuai dengan luas jaminan dan pengecualian yang berlaku di Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia.
4. Selain pertanggungan sebagaimana di atas, telah ditambah pula klausul dalam pertanggungan risiko berupa klausul huru-hara yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung, dalam hal ini Lessor, atas kerugian yang disebabkan oleh salah satu atau lebih risiko-risiko yang dijamin pada Klausul Hura Hara pada perjanjian asuransi.
5. Biaya asuransi, yaitu berupa biaya pendaftaran asuransi, biaya premi, dan biaya lain-lain yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai bagian dari penanggungan, dibebankan kepada Lessee.
6. Polis asuransi, kwitansi pembayaran premi, dan perjanjian-perjanjian lain terkait penanggungan dikuasai oleh Lessor.

Pasal 8
Overmacht

1. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian ini, seperti dalam keadaan huru-hara, bencana alam, peperangan, pencurian, dan keadaan-keadaan lain di luar kuasa manusia, maka baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua dibebaskan dari kewajiban dan tanggung jawabnya atas pelaksanaan perjanjian ini.
2. Pihak yang mengalami keadaan sebagaimana disebut di atas wajib melaporkanya kepada Pihak yang lain dalam waktu 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak terjadinya keadaan dimaksud.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban

1. Selama masa sewa guna usaha, Lessor menjamin bahwa Lessee tidak akan mendapat gangguan/gugatan/tuntutan dari pihak lain di luar perjanjian ini atas barang modal, yang dapat mengganggu ketentraman Lessee dalam menggunakan barang modal untuk menjalankan usahanya di bidang transportasi.
2. Selama masa sewa guna usaha, Lessee wajib membayarkan pajak yang berkaitan dengan barang modal serta biaya lain-lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan tersebut.
3. Selama masa sewa guna usaha, Lessee wajib memelihara, merawat, serta menjaga barang modal milik Lessor yang disewa guna usaha oleh Lessee dengan sebaik-baiknya selayaknya seorang pemilik sah dari barang modal.
4. Nilai pembiayaan yang harus dibayarkan Lessee kepada Lessor adalah sepenuhnya hak dari Lessor, dengan kata lain, pembayaran tersebut ialah kewajiban Lessee terhadap Lessor.
5. Selama masa sewa guna usaha, Lessee tidak diberikan kewenangan untuk mengubah, mengurangi, atau menambah bentuk dari barang modal milik Lessor yang disewa guna usaha oleh Lessee.

Pasal 10
Hak Opsi

1. Dalam transaksi sewa-guna usaha dalam perjanjian ini, Lessee memiliki hak opsi untuk membeli barang modal atau memperpanjang masa sewa guna usaha atas barang modal milik Lessor.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling bersepakat dalam hal nilai sisa dari barang modal setiap unitnya adalah sebesar Rp. 1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), dengan anggapan bahwa nilai ekonomis dari barang modal setiap unitnya menyusut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya.
3. Harga pembelian barang modal yang harus dibayarkan oleh Lessee kepada Lessor apabila ketika masa sewa guna usaha berakhir, Lessee memilih opsi untuk membeli barang modal, adalah harga yang diatur dalam nomor 2 (dua) Pasal ini.
4. Lessee dapat memperpanjang masa sewa guna usaha dengan mempertimbangkan sisa umur ekonomis dari barang modal, yang kemudian apabila opsi ini dipilih oleh Lessee, kesepakatan-kesepakatan dari pelaksanaan perpanjangan tersebut akan dituangkan dalam perjanjian lain secara tertulis.

Pasal 11
Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini berakhir demi hukum, yang mana dengan itu melepaskan tanggung jawab dari Lessee dan Lessor untuk memenuhi segala kesepakatan di dalamnya, ketika masa sewa guna usaha berakhir.
2. Pengakhiran perjanjian ini sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha dapat terjadi apabila pengakhiran tersebut disepakati bersama oleh Lessee maupun Lessor ataupun terjadi keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (delapan).
3. Segala jenis pengakhiran perjanjian selain yang diatur dalam nomor 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal ini adalah tidak dibolehkan.

Pasal 12
Penyelesaian Sengketa

1. Dalam hal terjadi sengketa terkait pelaksanaan perjanjian ini antara Lessor dengan Lessee, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara litigasi di Pengadilan Negeri Kebumen.

Pasal 13
Lain-lain

1. Ketentuan lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, yang terkait dengan pelaksanaan sewa guna usaha antara Lessee dengan Lessor, akan diatur selanjutnya melalui penambahan (adendum) yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Baik Lessee maupun Lessor tunduk kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) apabila hal-hal lain yang terkait sewa guna usaha antara Lessee dengan Lessor tidak tercantum dalam perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini sebagai alat bukti yang sah. Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta berkekuatan hukum yang sama.

Kebumen 13 Mei 2019

                                PIHAK PERTAMA                                                                                       PIHAK KEDUA

 

TUJUANTO                                                                                           ADE IRFAN ADITYA

 

SAKSI SAKSI

 

PUAN MARANI PANJI                                                                                   ARJUNA ILHAM

Contoh surat perjanjian leasing bus diatas di buat dengan format yang sah dan resmi. Selain itu surat perjanjian tersebut menggunakan bahasa yang baik dan jelas sehingga isinya tidak membingungkan. Jika Anda ingin menggunakan surat perjanjian ini, Anda bisa mengubah isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Anda.

Download Contoh Surat Perjanjian Leasing Mobil Doc

surat perjanjian leasing mobil

Download Contoh Surat Perjanjian Leasing Motor Doc

Surat Perjanjian Leasing Motor

Download Contoh Surat Perjanjian Leasing Bus Doc

surat perjanjian leasing bus