Contoh Surat Perjanjian Kontrak Yang Baik Dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Kontrak – detiklife.com. Perjanjian kontrak adalah kesepakatan antara dua belah pihak mengenai hal tertentu yang di setujui oleh masing-masing pihak . Dengan timbulnya suatu kesepakatan antara dua belah pihak maka perlu dibuat surat perjanjian. Surat tersebut dimaksudkan agar kedepannya tidak terjadi sengketa diantara kedua belah pihak. Dalam artikel kali ini kami akan membahas contoh surat perjanjian kontrak sebagai berikut :

  • Surat Perjanjian Kontrak Rumah
  • Surat Perjanjian Kontrak Ruko
  • Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah

SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH

 

Pada hari ini Rabu tanggal 8 Januari 2019 di Kebumen, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 

  • Nama :   Jamaludin Kholiq

Tempat, Tanggal Lahir         :   Kebumen, 19 Desember 1995

Alamat                                    :  Rt 02 Rw 05 Desa Jabres, Sruweng, Kebumen

Nomor Telepon                     :  0878 2255 4678

No. KTP                               :  000025487996648

 

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Pemilik)

 

  • Nama :  Siti Nafingah

Tempat, Tanggal Lahir         :  Jakarta, 8 April 1992

Nomor Telepon                     :  0822 5458 4587

No. KTP                               :  000024568745687

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa)

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 12/25/5 atas nama Jamaludin Ishaq yang berada di Jalan Cempaka Indah No 13 RT/RW 07/04  Kecamatan Pejagoan  Kabupaten  Kebumen Propinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut “Rumah”).

Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyewakan Rumah tersebut kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Rumah (selanjutnya disebut  Perjanjian) ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

 

Pasal 1

KESEPAKATAN SEWA-MENYEWA

  1. PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan Rumah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA.
  2. Sewa menyewa Rumah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  3. Harga Sewa sebesar Rp 000.000,-  (dua belas juta ribu rupiah)
  4. Jangka Waktu Sewa adalah untuk masa 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2020

Pasal 2

HARGA DAN PEMBAYARAN

  1. PIHAK KEDUA akan menyewa rumah tersebut selama untuk masa 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2020
  2. Harga sewa rumah tersebut disepakati sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah) untuk keseluruhan jangka waktu sewa.
  3. Uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini sebagai tanda pelunasan dari seluruh jumlah uang sewa termaksud.
  4. Uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara BERTAHAP selama 1 (satu) bulan dan pelunasan terakhir tanggal 31 Januari 2019 dengan deposit awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) .
  5. PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi tanda bukti penerimaan tersendiri kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

JAMINAN

PIHAK PERTAMA memberikan jaminannya bahwa:

  1. Rumah yang disewakan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada PIHAK KETIGA.
  2. PIHAK KEDUA dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain.

Pasal 4

PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN

  1. PIHAK KEDUA berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa.
  2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.
  3. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
  4. PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Selama masa perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk :

  1. Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada PIHAK KETIGA.
  2. Mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.
  3. Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar rumah tanpa adanya ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
  4. Mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti: fondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

Pasal 6

KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM

  1. Kerusakan struktur bangunan rumah sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
  2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan Force majeure adalah:
  • Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 7

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

  1. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
  2. Telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.
  3. Tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa untuk jangka waktu sewa-menyewa yang belum dilaksanakannya.

 

Pasal 8

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

  1. PIHAK KEDUA melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat perjanjian ini.
  2. PIHAK KEDUA lalai membayar harga sewa, biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama 2 (dua) bulan setelah pembayaran itu jatuh tempo.

Pasal 9

MASA BERAKHIR KONTRAK

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 2 surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian ini, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang sewa-menyewa kembali.

 

Pasal 10

HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak di Kebumen pada Hari Rabu Tanggal 8 Januari 2019  ( delapan januari dua ribu sembilan belas)  dan berlaku mulai tanggal 9 Januari 2019   sampai dengan 8 Januari 2019

 

 

Pihak Pertama                                                     Pihak Kedua

 

Materai                                                                Materai

 

Jamaludin Kholiq                                                                 Siti Nafingah

Surat perjanjian kontrak rumah di atas digunakan apabila Anda akan menyewakan atau menyewa rumah kepada pihak lain. Dengan dibuatnya surat perjanjian maka akan lebih jelas tentang jangka waktu menyewa, sanksi apabila telat dalam melakukan pembayaran, jumlah pembayaran sewa, dan menghindari terjadinya sengketa antara kedua belah pihak dikemudian hari.

 

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Ruko

Surat Perjanjian Kontrak Ruko

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                          : Adi Subagyo

Umur                          : 30 tahun

Pekerjaan                   : Wirausahawan

Alamat                       : Perumahan Angrek No 145 Block D Jakarta

Nomer KTP               : 000025485648

Telepon                      : 0821 5458 5454

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama                          :  Ade Irawan

Umur                          : 25 tahun

Pekerjaan                   : Pedagang

Alamat                       : Jl. Kaswari Indah No 17 Jakarta Utara

Nomer KTP               : 00002354864

Telepon                      : 0822 2225 2458

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya yang terletak di alamat Jln.Menteng Agung no 112 Blok A Jakarta Utara dengan luas tanah 200 meter persegi dengan sertifikat hak milik Nomer 25/1/MK/2019. Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam 13 (tiga belas) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

Harga dan Cara Pembayaran

Perjanjian antar kedua belah pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 28 Februari 2022 dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ruko berikut tanah pekarangannya tersebut di atas dengan nilai harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah) untuk jangka 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

Uang Muka dan Cicilan

PIHAK KEDUA telah memberikan uang muka atau DP (Down Payment) sebagai tanda jadi sewa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) 25 Februari 2019 dan sisa pembayaran sejumlah 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian ini yaitu pada tanggal 1 Maret 2019

Pasal 3

Jaminan

  1. PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah bangunan ruko berikut pekarangannya menjamin bahwa tanah dan bangunan ruko berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sahnya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu PIHAK KEDUA atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini.
  2. Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Pemutusan Kontrak & Serah Terima

Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal satu Surat Perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan meminta PIHAK KEDUA untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada PIHAK PERTAMA kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

Pengalihan Hak Penggunaan Atas Bangunan

Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada PIHAK KETIGA dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Kerusakan Atas Bangunan & Ganti Rugi

  1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
  2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
  3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.
  4. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan Force majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor extern yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 7

Fasilitas & Pembayaran Tagihan

Dalam perjanjian sewa-menyewa ini sudah termasuk hak bagi PIHAK KEDUA untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah:

  1. Listrik
  2. Saluran nomor telepon.
  3. Saluran air dari PDAM.

untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Pajak & Retribusi

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya.

Pasal 9

Ketertiban & Keamanan Lingkungan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Pasal 10

 Prosedur Serah Terima

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal satu Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diharuskan segera mengosongkan ruko dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal tujuh dan delapan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 11

Pembatalan Kontrak

Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Pasal 12

Perpanjangan Masa Kontrak

PIHAK KEDUA mendapat prioritas pertama dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum PIHAK PERTAMA menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Pasal 13

Perselisihan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Surat Perjanjian ini ditandatangani di kota Jakarta pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2019.

 

Pihak Pertama                                                   Pihak Kedua

 

Adi Subagyo                                                    Ade Irawan

Saksi-Saksi

 

Tutut Rahayu                                                              Agus Ahadi

Surat perjanjian kontrak ruko diatas menjelaskan tentang sewa menyewa ruko. Bagi Anda yang ingin menyewakan ruko kepada pihak lain atau Anda akan menyewa ruko pada pihak lain Anda dapat menggunakan contoh surat perjanjian kontrak ruko diatas sebagai bahan pertimbangan untuk membuat surat perjanjian. Selain itu, dengan adanya saksi-saksi seperti contoh surat di atas membuat surat perjanjian menjadi sah di hadapan hukum.

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama

Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama

 

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. Nama         : Arinda Noviyarti

No. KTP                                  : 0000124586466

Tempat Tanggal Lahir          :  Subang, 25 Oktober 1980

Alamat                                    :  Perumahan Indah Kusuma blok F , Semarang

 

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

 

  1. Nama         : Hikmah Sarjandi

No. KTP                                  :  000078456679

Tempat Tanggal Lahir          :  Medan, 8 Agustus 1985

Alamat                                    :  Desa Ngadirejo , Glagah , Semarang

 

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

 

Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 September 2019, masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut Kontrak) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

 

Pasal 1

Ketentuan Umum

  1. Pihak Pertama selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha untuk jenis usaha budidaya ikan hias.
  2. Pihak Kedua selaku pengelola modal dari Pihak Pertama bertanggungjawab untuk mengelola usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1.
  3. Pihak Kedua menerima modal dalam bentuk uang dari Pihak Pertama yang diserahkan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
  4. Pihak Pertama akan mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha menurut persentase keuntungan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
  5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal maupun tenaga yang besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, 3, dan 4.

Pasal 2

Modal Usaha

  1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 Ayat 1 adalah sebesar Rp.200.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan kepada Pihak Kedua setelah akad ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, melalui transfer ke nomor rekening 98-5456-458-21-1 Bank BCA Cabang Semarang an. Hikmah Sarjandi

 

Pasal 3

Keuntungan

  1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (Nett Profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (Cash Profit).
  2. Prosentase keuntungan usaha untuk Pihak Pertama adalah sebesar 45% dari Nett Profit.
  3. Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama maksimal tanggal 6 tiap bulannya.
  4. Profit tersebut dapat disampaikan lewat transfer rekening antar bank yang telah ditunjuk/disepakati atau dapat berupa pemberian cash secara langsung kepada pihak Kedua.

 

 

Pasal 4

Kerugian

  1. Jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan oleh suatu hal diluar kesalahan Pihak Kedua sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 ditanggung oleh kedua belah pihak dengan ketentuan, Pihak Pertama akan menerima pengembalian modal setelah dikurangi setengah dari jumlah kerugian yang diderita.
  2. Jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan kelalaian oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak mendapatkan pengembalian modal usaha secara utuh.

Pasal 5

MASA BERLAKU

1.Masa berlaku yang tersebut pada Pasal 1 adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.

2.Atas kesepakatan Para Pihak, Kontrak dapat diperpanjang waktunya dan/atau ditambahkan nilai uang pokok investasi yang diatur dalam Kontrak Baru dan/atau addendum Kontrak.

Pasal 6

JAMINAN

  1. Pihak kedua memberikan sertifikat hak milik berupa Sebidang tanah Hak Milik yang terletak di DesaSukamaju, Brantas, Semarang seluas 20.000 M³ (sepuluh ribu meter persegi).
  2. Pihak pertama wajib mengembalikan sertifikat yang menjadi jaminan sebagaimana disebutkan ayat (1) kepada Pihak Kedua setelah Pihak pertama mengembalikan modal usaha.

 

Pasal 7

SANKSI BAGI HASIL PIHAK PERTAMA

  1. Apabila Pihak Kedua tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) selama 3 (tiga) hari berturut-turut, maka Pihak  Pertama  pada tanggal 7 (tujuh) di tiap bulannya berhak untuk menagih profit yang menjadi hak Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
  2. Apabila Pihak Kedua sampai dengan 6 (enam) hari sejak ditagih oleh Pihak Kedua masih belum bisa memberikan Profit yang dimaksud, maka Pihak Pertama wajib mengembalikan uang pokok investasi yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada hari tersebut ditambah dengan Profit bulanan yang berlangsung. Apabila sampai pada hari tersebut uang pokok investasi tidak/belum dikembalikan dan Profit belum diberikan, maka Pihak Kedua dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. Akibat dari keterlambatan ini, maka Kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban Pihak Pertama dibayarkan.

 

Pasal 8

PENGEMBALIAN MODAL USAHA

Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan modal usaha kepada Pihak Pertama jika modal usaha belum dikembalikan, maka Pihak Pertama dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan Kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban Pihak Kedua dibayarkan.

Pasal 9

PINALTY

  1. Selama masa Kontrak, Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak dapat merubah atau membatalkan atau memutus kontrak ini secara sepihak, kecuali ada kesepakatan bersama yang diatur dalam addendum Kontrak.
  2. Penarikan uang pokok investasi baik sebagian atau seluruhnya sebelum habis masa berlaku Kontrak ini, maka Pihak Kedua mengenakan biaya Penalty yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belak pihak.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kontrak ini akan diputuskan bersama oleh Para Pihak secara Musyawarah serta dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan jiwa dari perikatan/Kontrak ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Addendum Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini atau menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

 

Pasal 11

STATUS HUKUM

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Kontrak ini dengan segala akibatnya, maka Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Demikian Kontrak ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal Kontrak ini. Segera, setelah Kontrak ini dibuat, Para Pihak dan Istri Pihak Kedua, lalu menandatangani Kontrak ini diatas materai, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun serta dapat di pertanggung jawabkan secara hukum

 

 

 

Dibuat di                    :  Semarang

Pada tanggal              :  14 Maret 2019

 

 

 

PIHAK PERTAMA                                                                                PIHAK KEDUA

 

 

Materai                                                                                               Materai

 

 

Arinda Noviyarti                                                                                  Hikmah Sarjandi

Surat perjajian kontrak kerjasama diatas dibuat menggunakan format aslinya yang sah dan benar. Selain itu, surat perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai referensi jika akan membuat surat perjanjian. Mengenai isi dan juga pasal perjanjian yang ada dapat di ganti sesuai dengan kepentingan Anda.

Download Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah Doc

surat perjanjian kontrak rumah

Download Contoh Surat Perjanjian Kontrak Ruko Doc

surat perjanjian kontrak ruko

Download Contoh Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Doc

surat perjanjian kontrak kerjasama

Contoh Surat Perjanjian Franchise Atau Waralaba Yang Baik Dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Franchise Atau Waralaba – detiklife.com. Franchisee adalah hubungan bisnis antara pemilik merek/produk dagang, maupun sistem operasioal dengan pihak kedua yang akan menggunakan merek/produk dagang dan sistem operasionalnya dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya hubungan bisnis diantara kedua belah pihak maka dibuat surat perjanjian franchise . Berikut ini kami akan memberikan contoh surat perjanjian franchise / waralaba sebagai berikut :

  • Surat Perjanjian Waralaba Indomaret
  • Surat Perjanjian Waralaba Alfamart
  • Surat Perjanjian Waralaba / Franchise KFC

Contoh surat perjanjian franschise di atas dibuat menggunakan format yang baik dan benar. Selain itu, Anda juga dapat mendownload soft filenya dalam bentuk word. Jika Anda ingin mencetak soft filenya menggunakan ukuran A4 dan F4 / Folio kami juga sudah menyiapkan soft file dengan kedua ukuran tersebut. Jadi Anda tidak perlu repot-repot mengubah ukuranya jika akan mencetak.

Contoh Surat Perjanjian Waralaba Indomaret

SURAT PERJANJIAN WARALABA INDOMARET

 

Yang bertandatangan di bawah ini:

  • Nama :  Herlambang Setyo Wibowo

Tempat, Tanggal Lahir         :  Cilacap, 21 Agustus 1985

Alamat                                    :  Perumahan Megah Claster Block A No 45 Jakarta

Nomor Telepon                     :  0821 7864 2467

No. KTP                               :  325879254222587

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indomaret dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Franchisor.

Nama                                    :  Sudiro Husodo

Tempat, Tanggal Lahir         :  Yogyakarta, 28 Maret 1990

Alamat                                    :  Vila Anggrek No 145 Bandung

Nomor Telepon                     :  0838 1244 2478

No. KTP                               :  987943324899987

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku penerima Franchise yang selanjutnya disebut Franchisee.

 

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas Juni dua sembilan belas  (12-06-2019) bertempat di kantor pusat Indomaret Franchisor dan Franchisee sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama Franchise dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

 

  1. Bahwa Franchisor adalah salah satu bisnis ritel yang melayani kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari adalah minimarket. Indomaret yang tetap konsisten berkecimpung di bidang minimarket (lokal) dikelola secara profesional dan dipersiapkan memasuki era globalisasi.
  2. Bahwa Franchisor setuju memberikan izin dan membantu Franchise menjual dan melayani kebutuhan pokok di minimarket Indomaret.
  3. Bahwa Franchisee berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan mutu barang yang dijual serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor.
  4. Bahwa Franchisor memberikan hak ekslusif kepada Franchisee untuk membuka Indomaret di Jl.irian Barat Km 10 Jakarta Utara.
  5. Franchisor memberikan izin kepada Franchisee dengan nama Indomaret untuk itu Franchisee dapat menggunakan merek dan system secara bersamaan dengan Franchisee lainnya yang sudah diizinkan oleh Franchisor sebelumnya.
  6. Franchisee setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Franchisor.

 

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas dengan ini Franchisor dan Franchisee sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dalam bentuk kerjasama yang untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

 

Pasal 1

 Syarat-Syarat

 

Franchisee menyatakan bahwa untuk memenuh seluruh persyaratan yang ditetapkah oleh Franchisor antara lain:

 

  1. Menyediakan modal awal usaha sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke rekening Franchisor.

 

  1. Menyediakan lahan tanah yang akan dibuat bangunan untuk pembuatan toko
  2. Membangun bangunan di atas tanah kosong yang telah di sepakati oleh Franchisor yang di gunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
  3. Memiliki tempat usaha yang memenuhi syarat secara hukum dan estetika sesuai dengan ketentuan dari Franchisor.

 

Pasal 2

Royalti

 

Franchisee mendapatkan royalti dengan  Persentase Penjualan Bersih
Rp 0 – Rp. 175.000.000 -> 0 %
Rp 175.000.000 – 200.000.000 -> 2 %
Rp 200.000.000 – 225.000.000 -> 3 %
> Rp 225.000.000 -> 4 %

Pasal 3

 Sengketa dengan Pihak Ketiga

Franchisee tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung Franchisor bila Franchisee terlibat tuntutan hukum dan/atau non hukum yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan usaha Indomaret yang dikelolanya.

 

Pasal 4

Kewajiban Franchisor

Selama perjanjian ini berlangsung Franchisor berkewajiban untuk:

  1. Memberikan panduan operasional pengelolaan Indomaret kepada franchisee dan menyediakan secara Cuma-Cuma pengetahuan tentang manajemen pengelolaan.
  2. Menyediakan desain interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja Indomaret atas biaya franchisor sendiri.
  3. Menyelenggarakan program pelatihan untuk franchisee secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
  4. Memberikan konsultasi gratis kepada franchisee apabila Indomaret berada dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis Indomaret.
  5. Memberikan barang-barang dagangan yang akan dijual kepada Fanchisee dan melakukan penataan di minimarket Indomaret yang akan dibuka.

Pasal 5

 Kewajiban Franchisee

  1. Seluruh biaya untuk pengadaan perabotan untuk keperluan Indomaret sesuai dengan standar franchisor serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian Indomaret  menjadi tanggungan franchisee sendiri.
  2. Franchisee setuju bahwa pengadaan kartu nama, formulir, kwitansi, seragam dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha Indomaret sepakat untuk membeli dari franchisor atas biaya franchisee.
  3. Franchisee atau pekerja yang dipekerjakan oleh franchisee pada Indomaret yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang diselenggarakan franchisor atas biaya franchisee.

Pasal 6

 Biaya-Biaya

Franchisee setuju untuk biaya-niaya lain yang dikeluarkan seperti biaya untuk  penyelenggaraan seminar, workshop/pelatihan dan pertemuan bulanan dan/atau tahunan yang diselenggarakan franchisor bersama-sama dengan franchisee lainnya.

Pasal 7

Pajak

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh franchisee kepada franchisor yang atas pembayaran tersebut franchisor dibebani pajak sesusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beban pajak tersebut ditanggung oleh franchisee

 

Pasal 8

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani yakni tanggal 12 Juni 2019  dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian. 

Pasal 9

 Kuasa 

  1. Franchisee dengan ini memberikan kuasa kepada franchisor untuk sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan franchisor untuk memeriksa dan atau mengaudit segala catatan dan pembukuan franchisee tanpa pengecualian apapun juga.
  2. Seluruh biaya audit dan biaya lain termasuk biaya pengacara dibayar dalam proses pemeriksaan dan atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepenuhnya ditanggung oleh franchisee

Pasal  10

Pembatalan

Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut:

  1. Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan/teguran yang menurut ukuran franchisor.
  2. Apabila franchisee bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika franchisee dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
  3. Apabila Franchisee sengaja melakukan kecurangan dan pembohongan berkas yang dilakukan dengan sengaja dan hal itu dimaksudkan agar Franchisee mendapatkan keuntungan sepihak.
  4. Apabila menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Franchisor dengan sengaja.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

  1. Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
  2. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraaan Negara Jakarta Utara.

 

Pasal 12

 Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan di buat diatas materai. Dibuat dan ditandatangani di Jakarta 12 Juni 2019.

 

 

Franchisee                                                                                Franchisor

 

 

Materai                                                                                Materai

 

 

Herlambang Setyo Wibowo                                                            Sudiro Husodo

Contoh surat perjanjian waralaba Indomaret yang ditampilkan diatas di buat menggunakan kaidah bahasa yang baku dan resmi. Sehingga, Anda dapat menggunakan surat perjanjian tersebut sebagai bahan referensi jika akan menjalin kerjasama dengan pihak Indomaret.

 

Contoh Surat Perjanjian Waralaba Alfamart

SURAT PERJANJIAN WARALABA ALFAMART

 

Pada tanggal 13 Februari 2019 yang bertandatangan di bawah ini:

  • William Hans Anwar , Pemilik Alfamart beralamat di Jl Manggarai mda no 14, Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Alfamart dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Franchisor.

 

  • Mark Zodya, bertempat tinggal di Jl. Tangkuban Perahu No. 45 , Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku penerima Franchise yang selanjutnya disebut Franchisee.

Franchisor dan Franchisee sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama Franchise dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Franchisor adalah Penyedia layanan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 300M.
  2. Bahwa Franchisor setuju memberikan izin dan membantu Franchise menjual dan menyediakan barang kebutuhan pokok.
  3. Bahwa Franchisee berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan mutu barang dagangan serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor.
  4. Franchisor memberikan izin kepada Franchisee dengan nama Alfamart untuk itu Franchisee dapat menggunakan merek dan system secara bersamaan dengan Franchisee lainnya yang sudah diizinkan oleh Franchisor sebelumnya.
  5. Franchisee setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Franchisor.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas dengan ini Franchisor dan Franchisee sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan :

Pasal 1

Syarat-Syarat

Franchisee menyatakan bahwa untuk memenuh seluruh persyaratan yang ditetapkah oleh Franchisor antara lain:

  1. Menyediakan modal awal usaha sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke rekening Franchisor.
  2. Apabila akan membuka cabang, dikenakan biaya paket usaha sebesar Rp 25.00.000,00 per cabang.
  3. Memiliki tempat usaha yang memenuhi syarat secara hukum dan estetika sesuai standar yang telah ditetapkan Franchisor.
  4. Tidak akan menjual barang lain selain yang diberikan dari Franchisor kepada minimarket Alfamart yang dibuka oleh Franchisee.
  5. Franchisee menyediakan lahan dan gedung yang aka digunakan sebagai tempat usaha.
  6. Franchisor wajib melakukan survey kelayakan tempat terlebih dahulu sebelum membangun gedung tempay usaha untuk Franchisee.
  7. Franchisee harus enyerahkan seluruh nominal modal yang digunakan untuk membuka Alfamart kepada Franchisor paling lambat 3 (tiga hari) setelah perjanjian ini di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 2

Alfamart Fee dan Royalti

  1. Jika omzetnya hanya Rp 150 juta dalam satu bulan tidak dikenakan royalti.
  2. Jika omzetnya dalam satu bulan hingga Rp 175 juta, akan dikenalan royalti sebesar 1%.
  3. Jika omzetnya Rp 175 sampai 200 juta dalam jangka waktu satu bulan maka akan dikenai royalti 2%.
  4. Jika omzetnya Rp 200 sampai 250 juta dalam waktu satu bulan maka akan dikenakan royalti 3%.
  5. Jika penghasilan diatas Rp 250 juta dalam 1 (satu) bulan maka akan dikenakan royalti 4%.

Pasal 3

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani yakni tanggal 13 Februari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019 dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 4

Kewajiban Franchisor

Selama perjanjian ini berlangsung Franchisor berkewajiban untuk:

  1. Memberikan panduan operasional pengelolaan Alfamart kepada franchisee dan menyediakan secara gratis pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan pengetahuan perihal dunia bisnis kepada Franchisee
  2. Memberikan paket usaha berupa 1 (satu) paket barang-barang yang akan dijual di alfamart.
  3. Menyediakan desain interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja Alfamart franchisee atas biaya franchisor sendiri.
  4. Menyelenggarakan program pelatihan untuk franchisee secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit 1 (kali) dalam sebulan untuk jangka waktu satu tahun.
  5. Memberikan konsultasi gratis kepada franchisee apabila Alfamart franchisee berada dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis Alfamart franchisee.
  6. Memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan guna membantu franchisee memeproleh pinjaman untuk pengembangan Alfamartnya.
  7. Memberikan Management yang baik untuk usaha Alfamart yang didirikan Franchise.

Pasal 5

 Kewajiban Franchisee

  1. Seluruh biaya untuk pengadaan perabotan dan pertlengkapan untuk keperluan Alfamart yang sesuai dengan standar franchisor serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian Alfamart menjadi tanggungan franchisee sendiri.
  2. Franchisee setuju bahwa pengadaan kartu nama, formulir, kwitansi, seragam dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha Alfamart, franchisee sepakat untuk membeli dari franchisor atas biaya franchisee.
  3. Franchisee atau pekerja yang dipekerjakan oleh franchisee pada Alfamart yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang diselenggarakan franchisor atas biaya franchisee.
  4. Memberikan seluruh modal usaha sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta ribu rupiah) kepada Franchisor paling lama 6 (enam) hari setelah perjanjian ini ditanda tangani.
  5. Menyediakan lahan sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan baiya yang digunakan untuk mendapatkan lahan bukan dari biaya modal yang diserfahkan kepada Franchisor.

Pasal 6

Pajak

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh franchisee kepada franchisor yang atas pembayaran tersebut franchisor dibebani pajak sesusai dengan kegtentuan peraturan perundang-undangan, maka beban pajak tersebut ditanggung oleh franchisee.

Pasal 7

Perubahan Sistem

Franchisor berhak untuk mengubah dan menyesuaikan system marketing, termasuk penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pelayanan baru, identifikasi baru, produk dan menu-menu baru yang dilakukan dengan itikad baik demi usaha franchisee.

Pasal 8

 Laporan

Franchisee setuju memberikan laporan perkembangan Alfamart  berserta dengan laporan perkembangan penjualan disetiap bulannya.

Pasal 9

 Rahasia Dagang

Franchisee diwajibkan untuk merahasiakan system, manajemen dan cara- cara pengelolaan Alfamart yang didapat dari franchisor kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 10

Pembatalan Perjanjian

Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-halberikut:

  1. Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan/teguran yang menurut ukuran franchisor.
  2. Apabila franchisee bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika franchisee dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 11

Forece Majeure

  1. Perjanjian akan di hentikan apa bila terjadi kegagalan oleh salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum di dalam perjanjian ini.
  2. Tidak terpenuhinya atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atau prestasi yang ditentukan dalam perjanjian ini karena keadaan di luar kemampuan para pihak seperti bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara, pencurian, perampokan dan lain-lain kedaan sejenis yang berada di luar kemampuan manusia, bukan merupakan kesalahan dari pihak yang mengalaminya;
  3. Bagi pihak yang mengalami keadaan tersebut maka wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 1 x 24 jam;
  4. Kerugian yang ditimbulkan dari keadaan tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak.

 

Pasal 12

 Penyelesaian Perselisihan

  1. Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
  2. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor KepaniteraanPengadilan Negeri Bandung.

Pasal 13

Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan di awal akta sebagai bukti yang sah, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai  dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

 

Bandung, 13 Februari 2019

 

Franchisee                                                                                Franchisor

 

 

Materai                                                                                Materai

 

 

William Hans Anwar                                                              Mark Zodya

Surat perjanjian diatas merupakan contoh surat perjajian waralaba Alfamart. Surat perjanjian tersebut berisi kesepakatan antara franchisor atau pihak alfamart dan franchisee atau pihak yang akan menggunakan hak merek dagang Alfamart. Anda dapat menggunakan surat perjanjian waralaba Alfamart diatas jika ingin melakukan kerjasama dengan pihak Alfamart. Selain itu, Anda juga dapat mengubah isi perjanjian sesuai kepentingan Anda.

Contoh Surat Perjanjian Waralaba / Francise KFC

Surat Perjanjian Waralaba KFC

 

Pada hari ini Kamis 9 Mei 2019, telah di buat perjanjian kerjasama antara :

 

  1. Adiro Subarjo yang beralamat di Jalan Haji Domang No. 29 Jakarta. Selaku Direktur KFC berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan yang di muat dalam akta pendirian No : 20.- di hadapan notaris Adella Miraly, S.E yang selanjutnya di sebut FRANCHISOR
  2. Susanto Hendra Widodo, umur 32 tahun, swasta, bertempat tinggal di Bumi Santai Permai Blok M No. 226 Kecamatan Tandean, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai FRANCHISEE

FRANCHISOR dan FRANCHISEE secara bersama-sama di sebut Para Pihak.  Para Pihak sebelumnya menerangkan sebagai berikut :

  1. Bahwa FRANCHISOR adalah pemilik dari restoran yang menyajikan makanan chicken yang kemudian dikenal dengan nama KFC dengan merek dan rahasia dagang terdaftar dengan nomor pendaftaran 55877 dan 3844587
  2. Bahwa FRANCHISOR telah menjalankan sistem restoran yang telah terintegrasi di Indonesia yang di kenal dengan KFC system merupakan sistem komprihensif yang di kembangkan dan di operasikan oleh FRANCHISOR yang terkait dengan tata kelola keuangan, business polices, servis, kebersihan, tema ruangan restoran, sampai dengan hak kekayaan intelektual terkait dengan merek dagang, desain dan warna restoran, tanda, layout, hingga resep dan spesifikasi menu makanan.
  3. Bahwa FRANCHISOR memiliki hak yang sah untuk mengadopsi dan menggunakan rumah makan KFC di restoran yang menggunakan nama merek dagangnya.
  4. Bahwa FRANCHISOR setuju untuk memberikan izin dan membantu FRANCHISEE untuk menjual dan menyajikan makanan KFC untuk wilayah kabupaten Bone.
  5. Bahwa FRANCHISEE berjanji akan mengawasi, menjaga, dan mengendalikan mutu dan kualitas makanan serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh FRANCHISOR.
  6. Bahwa FRANCHISOR memberikan izin (lisensi) kepada FRANCHISEE untuk membuka restoran dengan nama Restoran/ Rumah Makan KFC dan untuk itu FRANCHISEE dapat menggunakan merek dan sistem secara bersamaan dengan pihak lainnya yang telah diberikan izin yang sama oleh FRANCHISOR.
  7. Bahwa FRANCHISEE setuju untuk membeli dan menjalankan KFC serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan yang diajukan oleh FRANCHISOR.

 

Berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan diatas, FRANCHISOR dan Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dan melaksanakan perjanjian ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

 

Pasal 1

DEFINISI

  1. Franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat di manfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Franchise.
  2. Status Franchisee adalah hak yang diberikan Franchisor kepada Franchisee berupa hak untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional yang berdasarkan Perjanjian Franchise.
  3. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapu dengan pembuatan, perlatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam satu (satu) tempat tetap yang tidak berpindah pindah

 

Pasal 2

KEGIATAN USAHA

  1. Usaha yang akan direncanakan dan dijalankan adalah sebuah restoran cepat saji dengan menu pendukung berupa nasi,chicken,pepsi/soda,kentang goreng dan sebagainya.
  2. Nama restoran yang dimaksud di atas adalah KFC, yang didirikan FRANCHISOR pada akhir tahun 1990.

Pasal 3

KEWAJIBAN FRANCHISOR DAN FRANCHISEE

  1. FRANCHISEE berusaha dengan segala kemampuanya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk FRANCHISOR di wilayahnya.
  2. FRANCHISEE akan selalu berusaha menjaga nama baik FRANCHISOR dengan memberikan service yang wajar pada Konsumen dan mengikuti KFC system.
  3. FRANCHISEE wajib menyampaikan laporan kepada FRANCHISOR setiap satu bulan yang berisi jumlah produk yang telah terjual, garfik permintaan, serta hal lain yang diminta oleh FRANCHISOR yang berhubungan dengan penjualan, dengan mengirimkanya melalui media elektronik berupa E-Mail.
  4. FRANCHISEE wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang di terimanya dari Konsumen kepada FRANCHISOR melalui media elektronik berupa E-Mail.
  5. FRANCHISEE dilarang memindahkan status FRANCHISEE tanpa persetujuan FRANCHISOR dan dilarang menentukan harga jual tanpa persetujuan FRANCHISOR.
  6. FRANCHISEE wajib menyediakan lokasi untuk tempat usaha.
  7. FRANCHISOR berkewajiban untuk memberikan bimbingan konsultasi, pendidik-an, dan program pelatihan yang diberikan secara terus-menerus, yang terdiri dari konsultasi pemilihan lokasi usaha, mempersiapkan persyaratan hukum yang diperlukan, pelatihan para staf, pembelian peralatan dan persediaan barang.
  8. FRANCHISEE berhak mengetahui nama, merek dagang, rahasia bisnis, serta proses formula dan resep milik FRANCHISOR.
  9. FRANCHISEE berhak menggunakan nama dan merek dagang dari FRANCHISOR.

 

Pasal 4

PERUBAHAN SISTEM

FRANCHISOR berhak untuk mengubah dan menyesuaikan sistem marketing, termasuk penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pelayanan baru, identifikasi produk baru, harga produk, dan menu-menu baru yang dilakukan dengan itikad baik demi usaha franchisee.

 

Pasal 5

RAHASIA DAGANG

  1. Segala Informasi yang diterima oleh FRANCHISEE mengenai produk FRANCHISOR yang menjadi rahasia dagang FRANCHISOR harus dijaga kerahasiaanya oleh FRANCHISEE dalam kondisi apapun dari pihak lain tanpa persetujuan FRANCHISOR.
  2. FRANCHISEE diwajibkan mengembalikan kepada FRANCHISOR semua bahan-bahan dokumen yang diberikan kepada FRANCHISEE, dan tidak diperkenankan memanfaatkan data informasi dan rahasia dagang sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini pada saat berakhirnya perjanjian atau putusnya perjanjian dengan pihak FRANCHISOR.

Pasal 6

WILAYAH USAHA

Dalam hal ini wilayah pemasaran yang diberikan FRANCHISOR kepada FRANCHISEE adalah wilayah pemasaran seputar Makassar dan sekitarnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

  1. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Jika Perjanjian ini telah berakhir dapat diperpanjang dengan memberitahukan secara tertulis kepada FRANCHISOR.
  2. Apabila ada perpanjangan jangka waktu perjanjian maka akan diperundingkan antara kedua belah pihak

 

Pasal 8 

BESARAN INVESTASI DAN IMBALAN

(1) FRANCHISEE sebagai penerima waralaba wajib membayar investasi awal atau franchise fee kepada FRANCHISOR sebagai pemberi waralaba sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar)

(2) Pembayaran Besaran Investasi awal oleh FRANCHISEE kepada FRANCHISOR dilakukan pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dan atas pembayaran tersebut akan diberikan tanda terima pembayaran berupa kuitansi.

(3) FRANCHISEE wajib memberikan imbalan kepada FRANCHISOR sebesar 25% (Duapuluh Persen) dari penjualan setiap bulan.

Pasal 9

TATA CARA PEMBAYARAN IMBALAN

Untuk pembayaran imbalan oleh FRANCHISEE kepada FRANCHISOR akan dilakukan dengan transfer ke rekening FRANCHISOR dengan No rekening : 21-2255-2145-54-5 BRI an Adiro Subarjo setiap bulannya.

 

Pasal 10

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

(1) FRANCHISOR akan memberikan kepada FRANCHISEE untuk memungkinkan bisnis dipertahankan sebagai suatu aset yang perlu direalisir atau jika tidak dapat diambil alih oleh ahli warisnya apabila ahli waris tesebut memenuhi syarat sebagai terwaralaba/franchise.

(2) FRANCHISEE apabila ingin membuka outlet baru harus memberitahukan dan membayar pendirian waralaba kepada FRANCHISOR.

 

Pasal 11

PEMBATALAN

Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut:

  1. Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan berulang oleh franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang dianggap serius menurut ukuran franchisor.
  2. Apabila franchisee bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika franchisee dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
  3. Dalam hal perjanjian ini berakhir atau dibatalkan, franchisee berkewajiban :
    1. Tidak menuntut dan meminta kembali franchise fee dan biaya-biaya lain yang sudah dikeluarkan
    2. Dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda milik/label franchisor.
    3. Franchisee memberikan kuasa kepada franchisor melakukan pemeriksaan/inspeksi franchisee serta mengambil tanda-tanda yang bercirikan merek franchisor.

 

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian berakhir demi hukum dalam hal terdapat :

  1. Habisnya jangka waktu.
  2. Para Pihak dibubarkan;
  3. FRANCHISOR menghentikan usaha;
  4. dialihkan hak keagenan/kedistributorannya;
  5. bangkrut/pailit; dan
  6. perjanjian tidak diperpanjang.

Pasal 13

GANTI RUGI DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN

Dalam hal FRANCHISOR memutuskan kontrak dengan FRANCHISEE maka FRENCHISEE berhak mendapatkan ganti kerugian sebesar kerugian yang di derita, dengan menyertakan bukti-bukti atas kerugian tersebut.

Pasal 14

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makasar.

Pasal 15

ADDENDUM

 

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian.

 

Demikian surat ini di buat dalam rangkap 2 dengan di bubuhi materai secukupnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak di tanda tangani oleh para pihak.

 

Makasar,  9 Mei 2019

 

 

Franchisor                                                        Franchisee

 

 

Materai                                                             Materai

 

 

Adiro Subarjo                                                Susanto Hendra Widodo

Surat perjanjian waralaba kfc di atas adalah surat perjanjian yang dibuat saat akan bekerjasama denga pihak kfc. Surat perjanjian tersebut dibuat menggunakan format yang benar dan resmi. Selain itu, contoh surat perjanjian waralaba kfc ditulis di atas materai yang membuat surat perjanjian tersebut sah di hadapan hukum.

Download Contoh Surat Perjanjian Waralaba Indomaret Doc

surat perjanjian waralaba indomaret

Download Contoh Surat Perjanjian Waralaba Alfamart Doc

surat perjanjian alfamart

Download Contoh Surat Perjanjian Waralaba KFC

surat perjanjian waralaba kfc